JAKARTA, KOMPAS.TV - Istana merespons usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional.
Istana menyebut usulan ini sebagai penghormatan bangsa bagi presiden terdahulu.
Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan seharusnya pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada semua presiden terdahulu.
Mensesneg menilai setiap presiden memiliki jasa dalam memimpin Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan dengan semangat penghormatan.
Mensesneg juga meminta publik tak fokus melihat kekurangan Presiden Soeharto saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan saat ini sedang mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid sebagai calon pahlawan nasional.
Setelah tahap pengkajian dengan para akademisi, sejarawan dan tokoh-tokoh masyarakat selesai, maka hasil kajian ini akan dibawa ke Dewan Gelar lalu diserahkan ke presiden.
Berdasarkan data dari Menteri Sosial, dua nama tokoh yang diusulkan dan sedang dikaji sebagai calon pahlawan nasional ialah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Usulan ini diberikan oleh sejumlah kepala daerah, dan akan dikaji oleh akademisi, tokoh masyarakat sebelum dibawa ke Dewan Gelar.
Kemensos saat ini masih mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Di tengah pro dan kontra usulan ini, apa yang menjadi urgensi pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengusulkannya.
Kita bahas bersama Politisi Senior Partai Golkar, Nurdin Halid dan Kaprodi Sosiologi UNAS, Andi Achdian.
Baca Juga Istana Tak Masalah Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional di https://www.kompas.tv/nasional/588645/istana-tak-masalah-usul-soeharto-jadi-pahlawan-nasional
#soeharto #gelarpahlawan #presidenkedua
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588917/tuai-pro-kontra-apa-urgensi-pengangkatan-presiden-ke-2-soeharto-jadi-pahlawan-nasional
Istana menyebut usulan ini sebagai penghormatan bangsa bagi presiden terdahulu.
Istana melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan seharusnya pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada semua presiden terdahulu.
Mensesneg menilai setiap presiden memiliki jasa dalam memimpin Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional dilakukan dengan semangat penghormatan.
Mensesneg juga meminta publik tak fokus melihat kekurangan Presiden Soeharto saat menjabat sebagai orang nomor satu di Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan saat ini sedang mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid sebagai calon pahlawan nasional.
Setelah tahap pengkajian dengan para akademisi, sejarawan dan tokoh-tokoh masyarakat selesai, maka hasil kajian ini akan dibawa ke Dewan Gelar lalu diserahkan ke presiden.
Berdasarkan data dari Menteri Sosial, dua nama tokoh yang diusulkan dan sedang dikaji sebagai calon pahlawan nasional ialah Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Usulan ini diberikan oleh sejumlah kepala daerah, dan akan dikaji oleh akademisi, tokoh masyarakat sebelum dibawa ke Dewan Gelar.
Kemensos saat ini masih mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Di tengah pro dan kontra usulan ini, apa yang menjadi urgensi pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional dan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengusulkannya.
Kita bahas bersama Politisi Senior Partai Golkar, Nurdin Halid dan Kaprodi Sosiologi UNAS, Andi Achdian.
Baca Juga Istana Tak Masalah Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional di https://www.kompas.tv/nasional/588645/istana-tak-masalah-usul-soeharto-jadi-pahlawan-nasional
#soeharto #gelarpahlawan #presidenkedua
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588917/tuai-pro-kontra-apa-urgensi-pengangkatan-presiden-ke-2-soeharto-jadi-pahlawan-nasional
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Bertemu kembali di Kompas Petang Saudara, Istana merespons usulan agar Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi pahlawan nasional.
00:09Istana menyebut usulan ini sebagai penghormatan bangsa bagi Presiden terdahulu.
00:13Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut usulan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah hal yang wajar dan seharusnya pemberian gelar pahlawan nasional diberikan kepada semua Presiden terdahulu.
00:26Ia menilai setiap Presiden memiliki jasa dalam memimpin Indonesia.
00:31Pemberian gelar pahlawan nasional pun dilakukan dengan semangat penghormatan.
00:35Mensesnek juga meminta publik tidak fokus melihat kekurangan Presiden Soeharto saat menjabat sebagai orang nomor satu di negeri ini.
00:41Menurut kami, mantan-mantan Presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita.
00:58Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya.
01:05Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita.
01:13Mulai dari Bukarno dengan segala dinamika dan permasalahan yang diatapi masing-masing.
01:19Kemudian Pak Harto, Pak Pipi, dan seterusnya.
01:24Gusdur, Bumeka, Pak SPY, Pak Jokowi, semua punya jasa. Tidak mudah.
01:31Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menegaskan saat ini sedang mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Suharto dan Presiden ke-4 RI Abduraman Wahid sebagai calon pahlawan nasional.
01:45Usai tahap pengkajian dengan para akademisi, sejarawan, dan tokoh-tokoh masyarakat rampung,
01:50maka hasil kajian ini akan dibawa ke Dewan Gelar lalu diserahkan ke Presiden.
01:55Kaji lagi di Kementerian Sosial juga dimastikan lagi lewat beberapa tokoh,
02:05mulai dari akademisi, sejarawan, juga juga di dalam tokoh-tokoh masyarakat,
02:10yang bersama-sama mendiskusikan usulan-usulan dari ke-2 RI.
02:18Setelah itu kami nanti akan lanjutkan ke Dewan Gelar.
02:22Dewan Gelar nanti akan digaji lagi dan baru,
02:25selanjutnya ke Presiden.
02:27Dari nama-nama yang ada yang rame itu adalah tentu di situ ada Pak Mantan Presiden Suharto,
02:35ada Gus Dur, dan tokoh-tokoh lain lah banyak sekali yang itu semua memang punya peluang.
02:46Merujuk data dari Menteri Sosial.
02:49Dua nama tokoh yang diusulkan dan sedang dikaji sebagai calon pahlawan nasional ialah
02:54Presiden ke-2 RI Suharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
03:01Usulan diberikan oleh sejumlah kepala daerah dan akan dikaji oleh kalangan akademisi
03:06dan tokoh masyarakat sebelum dibawa ke Dewan Gelar.
03:09Kementerian Sosial saat ini masih mengkaji usulan nama Presiden ke-2 RI Suharto sebagai pahlawan nasional.
03:20Di tengah kontroversi usulan ini, apa yang menjadi urgensi pengangkatan Suharto sebagai pahlawan nasional
03:26dan apa yang menjadi pertimbangan untuk mengusulkannya?
03:29Kami bahas ini bersama politisi senior Partai Golkar Nurin Halid dan Kaprodi Sosiologi Unas Andi Ahdian.
03:36Selamat sore semuanya, apa kabar?
03:39Selamat sore, Assalamualaikum.
03:40Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
03:42Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kami kali ini.
03:45Pak Nurdin, sesungguhnya seurjen apa menurut Anda nama Pak Harto ini harus segera mendapatkan status pahlawan nasional?
03:50Ini bukan faktor urgen atau tidak urgen, ini faktor jasa, bangsa ini harus menghargai jasa para pahlawan.
04:00Sebetulnya ini sudah terlambat, 11 tahun yang lalu, saya ketika memimpin Munas Golkar di Bali tahun 2004,
04:07itu sudah kita memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Pak Harto menjadi pahlawan nasional.
04:14Dengan berbagai prestasi yang telah dihasilkan selama 32 tahun kurang lebih memimpin negeri ini.
04:21Kita sangat mengenal yang namanya terologi pembangunan, yaitu stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.
04:28Dan itu dilaksanakan secara konsekuen oleh Pak Harto.
04:32Kita melihat ya, kenapa ada sekolah-sekolah di seluruh, di hampir seluruh desa di Indonesia,
04:37yang ketika itu negeri ini masih, boleh dikatakan masih serba kekurangan,
04:43tapi kemudian Pak Harto mengeluarkan impres sekolah.
04:46Sehingga adalah, ada lahirlah sekolah, benar-benar sekolah di mana-mana, di seluruh puluhan tanah air.
04:51Kemudian impres jalan.
04:54Sehingga jalan-jalan desa mulai ada ketika itu yang sama sekali antara satu desa, satu desa,
04:58jangka desa, antara kaupaten, satu kaupaten, satu kecamatan, itu terputus.
05:03Nah, tapi dengan impres jalan, kemudian itu terbangun.
05:06Nah, ini banyak jasa Pak Harto yang harus dihargai.
05:10Dan tengah situasi pada saat itu ketika peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru,
05:15kita tahu sendiri tantangan bangsa kita yang sangat luar biasa.
05:18Persoalan ada kelemahan, mana sih pemimpin dunia yang tidak ada kelemahan di dunia ini ya?
05:22Seluruh pemimpin dunia pasti ada kelemahan.
05:24Pasti ada kesalahan.
05:26Itu namanya kenisbian seorang manusia.
05:28Nah, bangsa kita adalah bangsa yang sangat memahami dan mengambalkan yang namanya Pancasila.
05:35Nah, jadi memaafkan sebuah kesalahan terhadap pemimpin karena sebuah, bukan sebuah kewajaran, harus, wajib kita memaafkan.
05:43Apalagi kalau kesalahan itu tidak sebanding dengan jasad lah, kita kan.
05:47Kalau kemudian, saya potong Pak, kalau kemudian ada kritik yang menyebut bahwa Pak Harto masih dikaitkan dengan masalah Kisru 98,
05:53masalah dugaan KKN, itu gimana merespon? Masih ada penilaian soal itu?
05:57Ya, sekarang kita kembali negara-negara kita negara hukum.
06:01Apakah ada fakta hukum yang terbukti oleh pengadilan bahwa beliau KKN, ya?
06:06Kemudian beliau terlihat dalam kerusuhan, justru beliau jatuh karena kerusuhan itu.
06:10Tidak mungkin beliau yang akan menciptakan kerusuhan itu untuk menyatuhkan dirinya.
06:13Ini kan sebuah pemikiran yang sangat tidak rasional, tidak faktual.
06:17Nah, ketika bicara soal KKN, dulu Pak Harto mengatakan dan tanda tangan itu, tanda tangan surat kuasa, ya?
06:23Saya ikut dalam peralihan, saya anggota DPR sudah sejak tahun 97, ya?
06:27Masih order baru, jadi satu tahun kemudian baru terjadi reformasi.
06:32Pak Harto itu memberi surat kuasa tertulis kepada negara untuk melacak.
06:36Dimanapun yang dituduhkan ada simpanan deposit luar dan sebagainya, diserahkan sebagai negara.
06:44Apa faktanya? Sama sekali tidak ada.
06:45Ya kan? Kemudian beliau pernah diperiksa hingga sanggup dan tidak pernah ada keputusan hukum bahwa beliau adalah KKN.
06:52Oleh karena itu, jangan kita menciptakan sesuatu yang hanya merah-merah,
06:56jangan kita mendukung sesuatu yang bersifat fitnah,
06:59tapi mari kita lihat fakta apa yang telah berlakukan.
07:01Dan beliau sejak menjadi presiden sampai menjadi presiden,
07:05kita lihat dengan kasat mata bahwa hidupnya sangat sederhana.
07:09Kita lihat rumahnya di jenis Anda saja.
07:10Ada prestasinya di situ, Pak Andi.
07:12Menurut Anda kalau merujuk dari Permensos, kan ada aturan syarat umum, syarat khusus.
07:17Seseorang mendapatkan gelar pahlawan nasional.
07:19Menurut Anda, Pak Andi, gelar syarat umum dan khusus ini sudah terpenuhi?
07:22Saya kira ini masih bermasalah ya.
07:27Kita harus berpikir secara kritik tentang soal ini.
07:31Dan ini kan setiap tahun muncul.
07:33Saya percaya sebenarnya di tim, apa namanya, tim ahlinya.
07:39Saya pernah di sana gitu ya.
07:40Ada diskusi yang mendalam tentang ini.
07:43Dan mereka akan bicara secara bijak tentang masalah ini.
07:46Dan problem dari tema ini, kan seperti tadi disampaikan oleh Pak Mudin Alitin,
07:52bahwa pasti ada jasanya.
07:54Ya, ada jasanya lah sebagai orang.
07:56Dia juga tokoh sejarah penting dalam sejarah kita.
07:59Sebagai sejarawan, saya tidak bisa menisbikannya.
08:03Tapi kita juga harus melihat bahwa sejarah itu adil ya.
08:06Kita harus menempatkan segala sesuatu dalam proporsi ini.
08:13Dikatakan lagi.
08:14Tadi disebut reformasi.
08:16Kalau pertanyaan saya, untuk apa reformasi ini terjadi?
08:20Mengapa mahasiswa mengorbankan dirinya turun ke jalan saat itu
08:25untuk meminta suatu penduduk?
08:27Ada apa di situ?
08:28Itu suatu sejarah yang juga saya akan terima kasih sebagai satu.
08:32Kalau dalam ini artinya historical circumstances itu jelas.
08:37Kita bisa melihat bahwa ada-ada satu kata-kataan tentang itu.
08:40Maka saya kira ini tidak bijak ya untuk bicara tentang
08:44ini adalah suatu isu yang secara politik terus dibahas gitu.
08:48Tapi kita tidak pernah memakannya apa gitu.
08:52Bukan lagi.
08:53Oke, di jelaskan.
08:54So, Anda mau bilang bahwa itu menjadi tolak ukur bahwa sebetulnya
08:57Pak Harto harus dipertimbangkan lagi kalau mau dapat gelar?
09:01Ya, begitulah.
09:02Begitu.
09:02Jadi, saya, sama ini.
09:05Karena Anda harus mengaitkan, misalnya, setiap sosok.
09:10Itu akan dilihat gitu.
09:11Bagaimana tipahnya dan bagaimana misalnya kaitan yang paling bisa ada di suatu anggap.
09:18Oke.
09:20Terjadi sama ini.
09:21Oke.
09:23Pak Nurdin, meresponnya gimana Pak?
09:25Masih dipertimbangkan tampaknya menurut Pak Andi?
09:27Ya, dipertimbangkan itu dalam konteks objektivitas dan subjektivitas.
09:32Ya, bukan seserta-merta diberikan.
09:35Tapi begini, kita harus jujur mengatakannya.
09:38Coba kalau bukan Pak Harto yang jadi presiden ketika itu dan berani membuarkan PKI.
09:43Ya, di tengah-tengah itu waktu itu PKI sangat-sangat dominan.
09:46Ya, sangat kuat.
09:47Di mana tentarnya sudah dimasuki.
09:50Nah, coba kalau Pak Harto tidak berani membuarkan PKI.
09:52Apakah negeri kita tidak menjadi komunis hari ini?
09:55Coba kita berpikir dengan nalar yang tinggi.
09:58Ya, dengan hati yang tulus.
10:00Itu saja salah satu.
10:01Prestasi yang luar biasa di tengah-tengah saat itu.
10:04Ya, PKI sangat dominan.
10:07Coba kalau Pak Harto tidak berani membuarkan PKI.
10:09Apakah negeri ini tidak menjadi negara komunis?
10:12Itu satu fakta yang tidak bisa kita fungkiri.
10:14Persoalan ada kelemahan.
10:16Dan jangan kita nyadikan sumber bahwa reformasi tahun 1998 itu karena kesalahan Pak Harto semata.
10:22Itu ada faktor global.
10:24Di mana harga cukup tinggi.
10:27Dolar begitu dengan rupiah itu sangat tinggi.
10:31Dan Pak Harto nyatuh bukan karena kesalahan-kesalahan lain.
10:34Dan kalau Pak Harto ketika itu bukan seorang manusia yang sangat mencintai rakyatnya.
10:40Dia bisa bertahan ke waktu itu.
10:41Kenapa?
10:42Dia ketua dan peminat partai gulungan karya.
10:43DPR dikuasai oleh partai gulungan karya.
10:48Dia ketua dan peminat.
10:49Satu.
10:50Yang kedua, dia mengusah TNI.
10:53Itu mudah kalau beliau mengorbankan rakyatnya.
10:55Mahasiswa mudah mengusahkan DPR itu.
10:58Tapi karena beliau seorang negarawan.
11:00Beliau sangat menghargai daripada aspirasi rakyat.
11:03Aspirasi mahasiswa.
11:05Beliau mundur.
11:05Kalau beliau seorang otoriter, beliau seorang diktator, dia tidak mundur.
11:10Dia gunakan kekuatannya, kekuasanya dengan kekuatan yang dia miliki, dia bertahankan dirinya.
11:15Itu juga harus terhargai bahwa partai mundur itu.
11:17Harus ada prestasi yang tetap dipertimbangkan Pak Andi di sini.
11:20Gimana Pak?
11:20Iya, iya betul katakanlah begitu.
11:24Tapi juga kan kita bisa, beberapa waktu lalu saya mengunjungi beberapa keluarga korban pelanggaran HAM.
11:31Misalnya di Lampung.
11:32Dan mereka merasa dalam satu poin, dimana misalnya sejarah itu tidak memilih mereka.
11:38Mereka dianggap sebagai sosok yang, apa namanya, supersif dan lain sebagainya.
11:44Musuh negara.
11:46Apakah itu?
11:47Karena tidak macam-macam.
11:48Dan sampai sekarang kan masih, sudah diakui, pelanggaran itu sudah diakui.
11:55Negara Pak Jokowi sudah sampaikan pada tiga atau awal Januari.
12:00Tapi kan kelanjutannya apa?
12:01Tiba-tiba, kemudian, Anda menyandingkan ini dengan menjadikan Presiden Suwarto sebagai pahlawan nasional.
12:12Saya kira ini tidak bijak dalam cara berpikir.
12:15Jadi mungkin ini membuat semacam, apa ya, Anda menulis satu sejarah, satu sejarah tertentu, dan Anda mengabaikan sejarah yang lain.
12:25Ini problem sejarah kita.
12:26Problem sejarah nasional kita, ini selalu dihilangkan.
12:30Oke, Pak Nurden, bagaimana?
12:31Kalau tetap masih ada kritik semacam ini, bagaimana cara mempositikannya?
12:34Pak Andi, begini, Pak Andi pertanyaannya gini, apakah dengan persoal Lampung itu ada gak bukti, fakta yang mengkaitkan bahwa itu perintah Pak Hartung?
12:44Kan tidak ada sama sekali.
12:45Kalau ada pasti Pak Hartung diadili ketika itu, pasti persoalkan.
12:49Jadi jangan kita mencari-cari alasan, dan itu hanya segelintir.
12:52Berapa orang sih itu?
12:53Kita bukan kita menteluri, sama sekali tidak menteluri.
13:00Tapi jangan dengan peristiwa itu.
13:02Saya tidak pernah ada sejarah, tidak pernah ada fakta yang menunjukkan bahwa itu perintah Pak Hartung, termasuk penculikan ternyata 1998.
13:09Tidak ada satu fakta pun, tidak ada satu bukti pun yang mengkaitkan dengan Pak Hartung.
13:13Kenapa si partai yang ditimpakan itu, dikaitkan dengan pemerintah Pak Hartung?
13:17Itu juga tidak rasional, itu juga tidak adil.
13:19Tingkat saja, Pak Andi, merespon soal buktinya.
13:23Hartung adalah seorang presidik, yang bisa menghentikan itu.
13:29Kasusnya bukan hanya di Lampung, coba diaktif.
13:32Terjadi satu yang sistematik, itu sudah dicatat oleh Komunikas.
13:36Sebagai satu yang sistematik, bukan tanpa pengetahuan.
13:39Bukan tanpa sebuah yang terus berulang dan si terjadinya.
13:45Demikannya disebut sebagai, dengan adanya unsur itu, apakah kita masih tetap itu?
13:52Di Amerika, maaf ini Pak Andi, maaf ini ya.
13:56Saya belum selesai, sebentar ya.
13:59Jadi, misalnya ya, di Amerika juga ada problem itu.
14:03Setiap generasi menulis sejarah sendiri.
14:06Amerika, Joseph Washington.
14:08Yang anggap orang performa, tapi sekarang misalnya,
14:12orang menutupnya tentang budak.
14:14Jadi, maksud saya, kita harus jujur dengan sejarah.
14:16Walaupun ini, ini selesaikan dulu, ini aja belum selesai.
14:21Belum nggak gitu.
14:22Yang 12 kasus itu masih terkatung-katung.
14:25Oke, saya harus ketika dulu diskusinya.
14:29Termasuk kita juga akan masih melihat sejauh mana proses yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat
14:33untuk mengusulkan dua nama ini.
14:34Pak Andi, Pak Nurdin, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami.
14:37Selamat sore semuanya.
14:38Terima kasih, terima kasih.