KOMPAS.TV - Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut bahwa sejumlah penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang muncul di media sosial banyak yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang dibahas oleh Komisi I DPR.
Dasco menjelaskan bahwa pembahasan di Komisi I DPR hanya fokus pada klaster pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, serta prajurit yang menduduki jabatan sipil.
Namun, meskipun menyatakan bahwa substansi RUU yang beredar berbeda dengan yang dibahas di DPR, hingga kini draf RUU TNI tersebut belum diunggah di situs resmi DPR.
Pada Senin (17/03) sore, KompasTV mencoba memeriksa situs DPR terkait draf RUU TNI, tetapi tidak menemukan dokumen tersebut.
Baca Juga Jawaban Prabowo Saat Ditanya Polemik RUU TNI di https://www.kompas.tv/nasional/581082/jawaban-prabowo-saat-ditanya-polemik-ruu-tni
#revisiuutni #ruutni #dpr #pemerintah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581089/huru-hara-draf-revisi-uu-tni-kenapa-tidak-diunggah-ke-situs-dpr
Dasco menjelaskan bahwa pembahasan di Komisi I DPR hanya fokus pada klaster pengerahan kekuatan TNI, usia pensiun, serta prajurit yang menduduki jabatan sipil.
Namun, meskipun menyatakan bahwa substansi RUU yang beredar berbeda dengan yang dibahas di DPR, hingga kini draf RUU TNI tersebut belum diunggah di situs resmi DPR.
Pada Senin (17/03) sore, KompasTV mencoba memeriksa situs DPR terkait draf RUU TNI, tetapi tidak menemukan dokumen tersebut.
Baca Juga Jawaban Prabowo Saat Ditanya Polemik RUU TNI di https://www.kompas.tv/nasional/581082/jawaban-prabowo-saat-ditanya-polemik-ruu-tni
#revisiuutni #ruutni #dpr #pemerintah
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/581089/huru-hara-draf-revisi-uu-tni-kenapa-tidak-diunggah-ke-situs-dpr
Kategori
🗞
Berita