Data Kementerian Keuangan menyebutkan, kinerja penerimaan negara di sepanjang 2024 lalu mampu melampaui target APBN 2024 yaitu Rp2.842,5 triliun atau tumbuh 101,4%. Penerimaan negara tersebut didukung dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.232,7 triliun yang terdiri dari pajak, kepabeanan dan cukai.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp579,5 triliun melebihi target APBN sebesar Rp492 triliun atau tumbuh 117,8%. Kemudian, penerimaan dari hibah sebesar Rp30,3 triliun tumbuh lebih dari 7.000% dari target APBN sebesar Rp0,4 triliun.
Sementara itu, rasio perpajakan atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi 2023 lalu yang mencapai 10,31%. Bahkan, jauh lebih rendah dibandingkan 2022 yang menyentuh 10,39%.
Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp579,5 triliun melebihi target APBN sebesar Rp492 triliun atau tumbuh 117,8%. Kemudian, penerimaan dari hibah sebesar Rp30,3 triliun tumbuh lebih dari 7.000% dari target APBN sebesar Rp0,4 triliun.
Sementara itu, rasio perpajakan atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto pada 2024 tercatat hanya 10,08%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi 2023 lalu yang mencapai 10,31%. Bahkan, jauh lebih rendah dibandingkan 2022 yang menyentuh 10,39%.
Category
📺
TVTranscript
00:00Intro
00:20Halo pemirsa apa kabar anda hari ini langsung dari studio AIDA Channel Jakarta saya Prasetyo Wibowo
00:26Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam market review program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air
00:32Live streaming kami bisa anda saksikan tentunya di AIDA Channel.com dan langsung saja kita mulai market review selengkapnya
00:39Intro
00:49Penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 berhasil tumbuh positif mencapai 2.842,5 triliun rupiah atau sekitar 101,4% dari target APBN 2024
01:01Meskidemikan penerimaan pajak tercatat baru menyentuh 97,2% dari APBN 2024
01:08Intro
01:13Data kementerian keuangan menyebutkan kinerja penerimaan negara di sepanjang tahun 2024 lalu
01:19Mampu melampaui target APBN 2024 yaitu 2.842,5 triliun rupiah atau tumbuh 101,4%
01:28Intro
01:30Penerimaan negara tersebut didukung dari penerimaan perpajakan sebesar 2.232,7 triliun rupiah yang terdiri dari pajak, kepabeanan, dan cukai
01:40Intro
01:42Adapun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tercatat 579,5 triliun rupiah melebihi target APBN sebesar 492 triliun rupiah atau tumbuh 117,8%
01:56Intro
01:58Kemudian penerimaan dari Hibah sebesar 30,3 triliun rupiah tumbuh lebih dari 7.000% dari target APBN sebesar 0,4 triliun rupiah
02:08Sementara itu rasio perpajakan atau tax ratio terhadap PDB pada tahun 2024 tercatat hanya 10,08%
02:17Intro
02:19Angka tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 lalu yang mencapai 10,31%
02:25Intro
02:27Bahkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang menyentuh 10,39%
02:35Jakarta Tim Liputan IDX Channel
02:42Ya kita akan cermati bersama bagaimana dengan data pendapatan negara di tahun 2024
02:49Selengkapnya bisa anda saksikan di layar televisi anda
02:52Ya seperti yang bisa anda saksikan dari sisi perpajakan mencapai 2.232,7 triliun rupiah
02:59Dimana perpajakan sendiri mencapai 1.932,4 triliun atau baru 97,2% dari target
03:07PIH Cukai 300,2 triliun atau 93,5% dari target
03:12Ada pun PNPB menyumbang 579,5 triliun kemudian Hibah 30,3 triliun
03:20Bahkan ini Hibah kenaikannya luar biasa sekali 7000% sementara PNBPnya di 110,8%
03:28Baik itu dia data pendapatan negara dan pemirsa untuk membahas tema kita kali ini
03:32Terkait dengan penurunan tax ratio bayangi penerimaan pajak di tahun 2025 ini
03:38Kita sudah tersambung melalui zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani
03:41Dia adalah analis kebijakan ekonomi dari asosiasi pengusaha Indonesia Apindo
03:45Halo Pak Ajib apa kabar?
03:47Sangat baik Mas Prahas
03:49Wow luar biasa sekali Pak Ajib terima kasih atas waktu yang disempatkan
03:52Dan sudah bergabung juga Mas Fadjri Akbar
03:55Kepala Riset Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA
03:59Halo Mas Fadjri Bapak kabar?
04:02Kabar baik Mas Prahas
04:04Baik terima kasih juga atas waktu yang disempatkan
04:06Dan sebelum membahas lebih jauh Mas Fadjri
04:09Kita akan review terlebih dahulu dari CITRA
04:12Terkait dengan kinerja penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan
04:16Di sepanjang tahun lalu ini apakah memang sudah sesuai konsensus atau bagaimana?
04:22Memang kinerja penerimaan pajak tahun 2024 kemarin itu cukup berat
04:27Seperti kita ketahui di awal tahun itu sempat terkontraksi cukup dalam
04:33Kalau tidak salah itu di bulan April ya
04:38Itu sempat terkontraksi minus 9,29%
04:44Namun kemudian di tengah tahun itu kinerjanya kembali positif
04:50Dan di akhir tahun mampu tumbuh hingga 3,6%
04:55Pertanyaannya adalah mengapa?
04:56Nah salah satu yang menjadi beban kinerja penerimaan pajak tahun lalu
05:01Itu adalah kinerja penerimaan PPH Badan
05:04Kinerja penerimaan PPH Badan ini mencerminkan kondisi korporasi
05:08Satu atau dua tahun sebelumnya
05:12Nah kita tahu pada saat itu terjadi pelemahan harga komunitas dari tahun 2022 ke tahun 2023
05:21Jadi tekanan harga komunitas menjadi penyebab beratnya kinerja penerimaan pajak tahun lalu
05:30Meski demikian saya harus mengapresiasi DJP
05:33Karena meski di awal itu terkontraksi cukup dalam
05:37Namun di tiga bulan terakhir ada ekstra effort yang luar biasa dari teman-teman otoritas pajak
05:44Sehingga penerimaan pajak kita di akhir tahun mampu tumbuh 3% lebih
05:51Baik, nah kalau dari sisi pelaku usaha, Pak Ajib Anda melihatnya bagaimana
05:55Begitu dengan kinerja pendapatan tadi?
05:57Kalau kita lihat itu lebih ada beberapa trigger dari penurunan harga komunitas
06:02Sementara dari pelaku usaha sendiri ada hal mana yang bisa digaris bawah ini Pak Ajib?
06:07Begini Mas Pras, kalau kita mau mengevaluasi penerimaan pajak tahun 2024
06:12Kita harus bandingkan dengan penurunan pajak 2023
06:15Dimana penurunan pajak 2023 sebesar kira-kira di kisaran Rp1.870 triliun
06:20Kemudian di tahun 2024 menjadi Rp1.932 triliun
06:24Sebenarnya searah angka naik di kisaran Rp60 triliun
06:30Tapi problemnya adalah Rp60 triliun dibandingkan dengan penerimaan Rp1.860 triliun
06:35Itu hanya setara dengan kira-kira 3,2%
06:38Tadi yang disambil oleh Mas Fadzil sudah sangat tepat angkanya
06:403,2% itu sebenarnya jadi kurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi
06:46Karena kalau kondisi ekonomi dan koleksi ratenya sama Mas Pras
06:51Seharusnya penerimaan negara itu tumbuh sebesar inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi
06:57Kalau langsung pertumbuhan ekonomi kemarin katakan 5% saja di 2024
07:01Kemudian inflasinya di 1,5%
07:03Memang idealnya penerimaan negara itu tumbuh sebesar 5,5%
07:08Tapi kemudian ketika penerimaan negara hanya tumbuh 3,2%
07:12Maka memang jadi kelihatan tax ratio-nya justru turun di tahun 2024 itu dibandingkan dengan tahun sebelumnya
07:19Ini yang menjadi PR-PR
07:20Kalau kemudian kita bedah lebih dalam tentang penurunan tingkat penerimaan pajak di 2024
07:26Tadi Mas Fajri sudah menyampaikan
07:28Faktor utamanya adalah di PPH badan
07:30Nah ketika PPH badan turun sudah pasti ini terjadi dan menjadi potret
07:35Bagaimana dunia usaha sedang mengalami namanya konstruksi profitabilitas
07:39Jadi memang secara bisnis tahun 2024 lebih berat dibandingkan dengan tahun 2023
07:44Beberapa faktor yang tadi disampaikan oleh Mas Fajri
07:47Sedangkan sektor-sektor lain sebenarnya bertumbuh
07:50Walaupun tumbuhnya tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
07:55Seperti halnya misalnya penerimaan cukai
07:57Penerimaan cukai sebenarnya juga nambah
08:00Tetapi pertambahannya tidak se-ideal dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi
08:05Nah kondisi-kondisi ini sebenarnya Mas Pras
08:07Memang betul satu sisi harus kita apresiasi pemerintah
08:10Karena penerimaannya bertumbuh secara kuantitatif
08:13Tapi memang pertumbuhannya tidak sejalan dengan target seharusnya
08:17Nah poin-poin ini yang menjadi catatan kita Mas Pras
08:19Tinggal bagaimana kemudian
08:21Tahun 2025 ini menjadi tantangan yang begitu luar biasa
08:24Mas Pras bisa bayangkan
08:26Ketika tahun 2024 shortfall atau tidak tercapai target
08:30Hanya 1.930
08:32Tahun 2025 ini naik menjadi 2.183 triliun Mas Pras
08:38Naiknya kira-kira setara dengan 250 triliun atau 12,5%
08:43Kalau pemerintah tidak memiliki extra effort dalam konteks policy
08:47Maupun dalam konteks meningkatkan compliance wajib pajak
08:51Maka ini akan menjadi sangat challenging
08:53Karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi kita itu di proyeksi hanya kira-kira 7,5%
08:585,2% dari pertumbuhan ekonomi dan potensi inflasi 2,5% plus minus 1
09:04Artinya kalau asumsi moderat kita ambil tumbuhnya 7,5%
09:08Pemerintah masih membutuhkan gap penerimaan di angka 5%
09:11Nah sebenarnya pemerintah bisa mendorong beberapa kebijakan alternatif
09:16Untuk bisa menambal potensi shortfall di tahun 2025
09:19Tapi saya pikir ini perlu kita eksersis lebih dalam Mas Pras
09:23Eksersis apa yang perlu dilakukan begitu Mas Fajri
09:26Kalau kita lihat dengan kondisi yang ada
09:28Anda katakan PPH badan ini masih mengalami tekanan
09:30Tapi kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
09:32Kita akan jeda dulu sebentar ya
09:33Dan pemirsa kami akan segera kembali saya jeda berikutnya
09:45Ya pemerintah hingga kini terus mendorong pemenahan pelayanan cortex system
09:48Yang masih belum berjalan optimal
09:50Dimana Menko Perekonomian Erlangga Hartarto
09:52Pun meminta agar penerapan cortex system
09:54Tidak mengganggu penerimaan pajak di awal tahun 2025
10:04Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto
10:07Berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
10:10Guna memastikan implementasi dan operasional
10:12Penuh sistem inti administrasi perpajakan atau cortex system
10:17Erlangga meminta agar DJN Pajak mempersiapkan
10:19Dengan baik sistem baru tersebut
10:21Agar tidak muncul permasalahan krusial
10:23Yang justru bisa menghambat potensi penerimaan negara
10:27Meski demikian, Erlangga menyatakan
10:29Pemerintah tetap mendukung penuh upaya DJN Pajak
10:32Atas penyempurnaan cortex system
10:35Erlangga juga tidak menampik bahwa masih terdapat
10:37Sejumlah permasalahan yang ditemukan oleh wajib pajak
10:40Ketika menggunakan cortex
10:43Yang kedua terkait dengan penerimaan negara
10:48Terutama yang 2024 kan masih
10:51Menggunakan legacy system
10:53Sampai dengan laporan perpajakan nanti
10:56Akhir Maret
10:57Jadi itu yang kami pastikan saja
10:59Supaya penerimaan anggaran
11:02Tidak terganggu dengan
11:05Implementasi cortex yang tentu perlu penyempurnaan
11:09Apalagi dengan sistemnya langsung
11:12Dibelakukan secara nasional
11:15Untuk itu pemerintah memastikan kendala yang masih dialami wajib pajak
11:18Akan dijadikan masukan dan perbaikan cortex system ke depan
11:22Sementara itu sejak diluncurkan 1 Januari 2025 lalu
11:26Cortex system masih menimbulkan persoalan bagi wajib pajak
11:29Hal tersebut akibat berbagai layanan utama
11:31Yang belum berjalan sempurna
11:32Seperti penerbitan faktur pajak yang masih terbatas
11:35Gagal login hingga lamanya proses layanan
11:38Jakarta Raharjo Patmo IDX Channel
11:45Baik, kita akan lanjutkan kembali berbincangan menarik ini
11:47Bersama dengan Pak Fajri Akbar
11:49Kemudian juga ada Pak Ajib Hamdani
11:51Baik, nah Mas Fajri
11:53Kalau kita cermati dengan informasi yang baru saja disampaikan
11:56Cortex system begitu yang memang sempat digadang-gadang
11:59Kan bisa meningkatkan penerimaan negara
12:02Kemudian memudahkan juga masyarakat
12:05Mungkin kaitannya dengan administrasi perpajakan
12:08Sementara ternyata masih ada beberapa hambatan
12:11Ada permasalahan yang justru muncul
12:13Antas bagaimana Anda melihatnya?
12:15Apakah ini nanti akan berkorelasi dengan potensi penerimaan negara juga di tahun ini?
12:21Ya, saya kira memang menurut saya pribadi
12:24Memang perlu ada semacam audit
12:26Atau assessment dari tim ahli
12:29Tim IT independen terkait Cortex ini
12:33Apakah masalah Cortex ini
12:37Permasalahannya begitu mendasar
12:39Sehingga perlu perbaikan secara mendalam
12:45Yang membutuhkan waktu lama
12:46Atau dia bisa melakukan perbaikan dalam jangka waktu yang tidak memakan waktu yang lama
12:57Kemarin saya apresiasi hasil di DPR
13:00Bahwa asalnya akan ada dua pintu
13:03Jadi wajib pajak bisa menggunakan sistem yang lama
13:07Ataupun menggunakan Cortex
13:11Jadi memang sampai kemarin
13:13Itu masih banyak wajib pajak yang komplain ke saya
13:17Bahwa saya hanya Cortex
13:18Jangankan untuk membuat faktur
13:20Untuk login aja itu susah
13:22Jadi begitu ada keputusan menggunakan dua pintu kemarin
13:27Itu banyak sekali wajib pajak yang merasa lega
13:31Jadi dengan skema dua pintu ini
13:35Saya yakin bahwasannya
13:37Kemungkinan ada perlimpahan perlimaan dari bulan Januari
13:42Yang tersendat gara-gara Cortex ini
13:45Jadi ada peningkatan perlimaan di bulan Februari
13:50AP Indonesia sendiri melihat bagaimana Pak Hajib?
13:52Ada yang melihat Cortex sistem ini apakah memang masih perlu pembenahan
13:57Kemudian akhirnya berjalan dengan dua sistem
14:00Begitu yang diharapkan tadi
14:01Sehingga tidak mengganggu sisi penerimaan negara
14:04Begitu untuk perjalanan di tahun 2025 ini
14:08Sejak Cortex diberlakukan oleh pemerintah tanggal 1 Januari 2025
14:12Dari awal AP Indonesia sudah memberikan banyak catatan Mas Klas
14:15Bahwa perlu sebuah eksersis yang mendalam
14:18Karena ketika sebuah sistem yang baru dilakukan
14:21Maka seharusnya ada mitigasi risiko
14:23Dan ini benar-benar terjadi ketika kemudian
14:26AP Indo mencatat lebih dari 20 masalah
14:29Ketika aplikasi Cortex ini diluncurkan
14:33Kita memang melakukan komunikasi intensif dengan Dirjen Pajak
14:36Dan bahkan di bulan lalu Dirjen Pajak hadir ke AP Indo
14:39Untuk memberikan sosialisasi
14:41Lebih dari seribu anggota kami ikut sosialisasi
14:43Secara online maupun offline
14:45Nah catatan-catatan yang kita berikan pada Dirjen Pajak
14:49Itu adalah potret dari kondisi dunia usaha yang ada
14:52Karena begini Mas Kras
14:54Ketika Cortex ini bermasalah
14:56Maka masalahnya ada di dua sisi
14:58Satu sisi untuk peniriman negara
14:59Tadi ketika Pak Menko, Pak Erlangga menyampaikan
15:02Tidak akan mengganggu
15:03Itu adalah harapannya
15:04Bukan kenyataannya
15:05Harapan Pak Menko adalah ini tidak mengganggu
15:07Tapi faktanya ini mengganggu peniriman negara
15:10Karena bagaimana tidak mengganggu ketika kita
15:12Mau nerbitin faktur saja juga bermasalah
15:15Kan kira-kira begitu
15:16Kemudian sisi yang lain adalah mengganggu dunia usaha
15:18Ketika misalnya faktur tidak bisa dikeluarkan Mas Kras
15:21Pengusaha ini tidak bisa invoicing
15:23Mereka ini mengalami cash flow yang luar biasa
15:26Berdarah-darah selama bulan Januari
15:28Karena faktanya adalah karena Cortex
15:30Ini baru berbicara invoicing
15:32Bagaimana berhubungan dengan rekan-rekan ekspor-impor
15:35Ketika mereka tidak bisa mengeluarkan
15:37Faktur-faktur perpajakan yang dibutuhkan
15:40Dan juga layanan-layanan perpajakan yang lain
15:42Misalnya mereka mau bikin surat ketahanan fiskal
15:44Juga nggak bisa dan lain-lain
15:46Maka ini akan mengganggu kondisi dunia usaha
15:48Nah kondisi ini yang saya dimitigasi
15:50Sejak awal oleh pemerintah Mas Kras
15:52Kalau kemudian ini dibutuhkan audit atau tidak
15:54Kita menyerahkan pada DPRRI sebagai lembaga pengawas
15:58Karena salah satu fungsi DPRRI adalah
16:00Melakukan pengawasan terhadap berjalannya
16:02Kebijakan-kebijakan negara
16:04Nah tapi harapan dunia usaha adalah Mas Kras
16:06Bagaimana Cortex ini justru bisa menjadi
16:09Kemudahan-kemudahan buat wajib ajak
16:11Menjadi sebuah layanan terintegrasi
16:13Yang juga satu sisi bisa meningkatkan compliance
16:16Tapi juga bisa memberikan kemudahan
16:18Karena memang kalau kita lihat Mas Kras
16:20Harapan pemerintah di 2025
16:22Salah satunya Cortex
16:23Dengan Cortex harapannya
16:25Lebih banyak menambah base data perpajakan
16:28Dan menambah tingkat kepatungan wajib ajak yang sudah ada
16:31Sehingga ketika adanya Cortex
16:33Maka perima negara harapannya bisa lebih eskalatif
16:36Dan kemudian ketika kemudahan Cortex mengalami problem
16:39Selama satu bulan lebih
16:41Maka ini menjadi sebuah catatan
16:43Bagaimana kemudian apakah Cortex memberikan
16:45Hal yang positif atau justru kontraproduktif
16:48Ini yang perlu kita analisa lebih lanjut
16:49Karena begini Mas Kras
16:50Ketika kemudian
16:51Tadi Mas Fajir menyampaikan
16:53Ada satu window lagi yang dibuka
16:55Yaitu program yang lama
16:56Tapi kan sebenarnya itu tidak nyam
16:58Tidak terkoneksi secara langsung dengan Cortex
17:01Jadi ketika kita menerbitkan faktur
17:03Dengan program yang lama
17:05Dia tidak serta-merta nyambung dengan Cortex
17:07Jadi harus ada entry manual dan lain-lain
17:10Jadi masih ada beberapa kondisi
17:12Yang perlu penyesuaian
17:14Dan aturan-aturan tambahan
17:16Jadi kemudian ketika secara regulasi
17:19Pemerintah juga
17:21Kita lihat ya
17:22Dia menghadapi kondisi yang cenderung gagap
17:25Ketika 31 Desember 2024
17:27Pak Presiden menyampaikan bahwa
17:29Tarif pajak 12%
17:31Tapi secara prinsip dan substantif
17:33Yang dibahas 11%
17:35Kenapa kita bilang pemerintah menjadi gagap
17:37Karena banyak sekali PMK-PMK yang terbit
17:39Dan bahkan ada yang baru terbit minggu ini
17:41Menyikapi keputusan Presiden
17:43Tanggal 31 Desember 2024
17:45Misalnya pengenaan nilai lain
17:4711 per 12 untuk beberapa komunitas
17:49Dan beberapa sektor misalnya
17:51Nah ini menunjukkan pemerintah tidak siap
17:53Baik secara sistem maupun regulasi
17:55Yang satu sisi kebenaran kita dihadapkan
17:58Ada tantangan penerimaan pajak kita naik
18:00Kira-kira setara 12,5%
18:02Dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2024
18:05Ini yang menjadi beberapa PR Mas Kras
18:07Baik Pak Jep itu menjadi salah satu
18:09Permasalahan krusial juga yang nampaknya
18:11Cukup hangat begitu di awal tahun
18:132025 ini
18:15Lantas bagaimana dengan rasio perpajakan
18:17Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri
18:19Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
18:21Mas Hajib kemudian Mas Wajid
18:23Kita akan jadi dulu sebentar ya
18:25Dan pemirsa pastikan anda masih bersama kami
18:35Ya terima kasih anda masih bergabung bersama kami
18:37Dalam market review pemirsa dan kita akan lanjutkan
18:39Kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hajib Hamdani
18:41Analis kebijakan ekonomi dari Apindo
18:43Kemudian juga ada Mas Fajri Akbar
18:45Kepala Reset Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA
18:49Nah Mas Fajri kalau kita bicara mengenai korporasi sistem
18:51Lantas bagaimana dengan rasio perpajakan kita
18:54Begitu yang memang cenderung turun
18:56Dalam beberapa tahun terakhir
18:58Apakah ini menjadi satu tantangan lagi
19:00Begitu bagi sektor perpajakan Indonesia nantinya
19:05Ya memang kalau kita berbicara tax ratio
19:09Di negara berkembang itu sifatnya prosiklikal
19:12Nah artinya apa ketika ekonominya itu tumbuh
19:15Maka penerimaan pajaknya tumbuh lebih tinggi
19:18Sebaliknya ketika ekonominya itu menurun
19:21Maka penerimaan pajaknya turun lebih rendah
19:25Ini yang menyebabkan kenapa tax ratio kita tahun 2024 lalu itu turun
19:31Karena kondisi ekonominya dia lebih rendah dibandingkan tahun lalu
19:37Sehingga penerimaan pajaknya turun lebih rendah dibandingkan
19:41Secara pertumbuhan ya
19:43Turun lebih rendah dibandingkan tahun lalu
19:45Ini yang menyebabkan tax ratio kita di tahun 2024 itu menurun
19:51Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah
19:54Sebenarnya simple saja ya
19:56Yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
19:59Kalau pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,7 atau sampai 5,8
20:05Saya kira target tax ratio 11% itu bisa dilakukan
20:10Sedangkan dari sisi kebijakan menurut saya
20:12Political risknya itu begitu besar untuk pemerintahan saat ini
20:16Jadi banyak sekali kalau kita lihat
20:19Enggak cuma kebijakan di MNQ
20:23Tapi kebijakan di kementerian lain
20:25Seperti gas 3 kg
20:27Yang kemudian kebijakan itu dirobek
20:29Karena ada distress yang begitu besar terhadap pemerintahan ini
20:33Apakah ini lampu kuning yang bisa kita cermati
20:36Untuk penerimaan pajak di 2025
20:38Sehingga perlu ada effort yang lebih keras lagi
20:40Di samping kita juga masih terus membenahi
20:42Power tax system
20:44Sehingga penggunaan secara nasional juga akan lebih sempurna
20:48Jadi memang kalau target ini kan sebetulnya tercermin
20:53Peningkatan tax ratio ini kan sebenarnya tercermin dari target penerimaan pajak
20:58Seperti yang Mas Ajib sebutkan tadi
21:00Bahwasannya target penerimaan pajak tahun 2025
21:03Itu butuh tambahan penerimaan sebesar Rp256 triliun
21:07Nah kalau kita lihat secara rata-rata pre-pandemi
21:12Itu rata-rata tambahan penerimaan itu hanya sebesar Rp68 triliun
21:17Sedangkan tahun lalu itu cuma sebesar Rp63 triliun
21:23Dan tahun 2023 hanya sebesar Rp152 triliun
21:27Jadi untuk target penerimaan pajak tahun 2025
21:31Atau mencapai target tax ratio tahun 2025
21:36Menurut saya itu berat
21:37Mau tak mau pemerintah harus mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ini
21:45Mana yang menyebabkan ekonomi itu tersendat atau terhambat
21:52Itu harus dievaluasi oleh pemerintah
21:58Dari sisi pengawasan dan penegakan hukumnya dalam bidang perpajakan sendiri
22:02Anda melihat ini sudah sesuai harapan dalam artian memang benar-benar tidak tebang pilih begitu?
22:11Kalau pengawasan, saya ada data nih tahun 2021
22:16Data di tahun 2021 itu ada Rp3,7 juta surat SP2DK yang diproduksi oleh wajib pajak
22:27Yang diberikan oleh Rp1,5 juta wajib pajak
22:31Jadi menurut saya pengawasannya itu sudah optimal
22:36Jadi yang menjadi perlu dilakukan selanjutnya adalah
22:41Itu perlu memberikan data pihak ketiga
22:47Atau yang menjadi dasar atau melakukan penguatan bagi pengawasan bagi otoritas pajak
22:59Jadi kalau menurut saya untuk data tahun 2021 itu sudah cukup optimal
23:05Ada Rp3,7 juta surat SP2DK atau surat cinta
23:10Kalau misalkan Anda punya deposito di Singapura tidak dilaporkan dalam SPT
23:18Kemudian nanti ketahuan otoritas pajak nanti dapat surat SP2DK
23:22Nah itu ada Rp3,7 juta surat SP2DK yang diproduksi oleh DGP
23:29Dan diberikan oleh Rp1,5 juta wajib pajak
23:33Jadi kalau menurut saya secara pengawasan sudah cukup efektif
23:41Cuma memang perlu penguatan dari sisi data ketiga
23:45Karena mau gak mau pengawasan itu kuncinya dari data pihak ketiga
23:50Apakah selama ini DGP telah mendapatkan data pihak ketiga itu
23:55Atau selama ini ada hambatan-hambatan
23:59Baik, Pak Hajib bagaimana Anda melihat dari peran dunia usaha sendiri
24:03Bagaimana untuk bisa mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan
24:06Kemudian iklim seperti apa ataupun ekosistem perpajakan seperti apa sih
24:12Yang diinginkan dari dunia usaha sendiri?
24:14Ya tentunya dunia usaha juga menginginkan bagaimana secara fiskal negara juga sehat
24:19Karena ketika secara fiskalnya sehat maka tentunya fiskal ini kan
24:23Bisa menjadi daya ungkit untuk pertumbuhan ekonomi
24:25Jadi pemerintah bisa lebih leluasa untuk mendorong regulasi-regulasi
24:29Yang pro dengan pertumbuhan dan pro dengan pemerataan
24:31Ketika memang secara fiskalnya sehat
24:33Apalagi kita paham, Mas Pras, bahwa tahun 2025, 2026, dan 2027
24:37Pemerintah memiliki ruang fiskal yang begitu sempit
24:40Dan bahkan dengan target lebih dari Rp2.183 triliun
24:45Ini pemerintah pun masih perlu hutang di kira-kira Rp600 triliun tahun ini
24:49Untuk menutup APBN yang sebesar Rp3.600 triliun
24:52Tapi satu catatan yang perlu kita berikan, Mas Pras
24:54Kalau kemudian, tadi Mas Fadjiri sudah memberikan proyeksi
24:57Angka secara matematiknya
24:59Kita sepakat dengan itu
25:00Asumsi kemudian pemerintah bisa menaikkan 7,5% perimaan negara
25:05Itu berarti kira-kira baru naik di angka Rp150 triliun, Mas Pras
25:08Artinya masih kurang kira-kira Rp100 triliun
25:10Itu setara dengan 5% kenaikan dibandingkan dengan perimaan tahun lalu
25:14Sebenarnya pemerintah bisa menambah ini dengan potensi
25:17Misalnya teks amensi jilid 3 yang didorong
25:19Karena kalau kita berkaca dari teks amensi jilid 1 tahun 2016
25:23Itu penerimaan negara tidak kurang dari Rp150 triliun
25:26Kemudian katakan jilid 2 ya
25:28Waktu itu biasanya orang menyebut dengan pengukapan sukarela
25:32Atau program PPS misalnya
25:34Itu juga tidak kurang dari Rp60 triliun
25:36Artinya kemudian, ketika pemerintah bisa mendorong regulasi
25:39Di tengah-tengah
25:40Antara kebijakan di teks amensi 2016 dan 2022
25:43Saya pikir potensi penerimaan di angka Rp60 sampai Rp100 triliun itu
25:47Potensinya bisa achieve
25:48Tapi dengan catatan pemerintah bisa mengoptimalkan
25:51Dan mensosialisasikan kebijakan ini dengan baik
25:53Walaupun kita sadar, dunia usaha juga melihat bahwa
25:56Program misalnya teks amensi dijalankan
25:58Ini hanya bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan jangka panjang penerimaan pajaknya
26:03Tapi minimal bisa menyelamatkan penerimaan di tahun 2025
26:07Artinya, Mas Pras, bahwa pemerintah harus mempunyai extra effort dalam bentuk apapun
26:12Apakah intensifikasi, intensifikasi
26:14Maupun dalam konteks regulasi
26:16Untuk bisa lebih menambah penerimaan negara
26:18Potensi gap-nya di kira-kira Rp100 triliun
26:21Demikian Mas Pras
26:22Itu dia, berarti benar-benar harus kerja keras sebegitu
26:24Untuk meningkatkan penerimaan negara di tahun 2025 ini
26:28Apalagi tantangan dari sistem korteks kita juga yang masih terus dibenahi
26:33Baik, Pak Ajib, saya sekali waktu terbatas
26:35Mas Wajiri, terima kasih banyak atas waktu sharing update dan juga informasi
26:38Yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini
26:42Selamat melanjutkan aktivitas anda kembali
26:44Salam sehat, Pak Ajib
26:45Mas Wajiri, terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali
26:48Terima kasih Mas Pras, sampai ketemu Mas Wajiri