Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengungkapkan bahwa setidaknya telah terjadi 80 ribu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sejak awal tahun hingga Desember ini. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menilai besarnya angka PHK tersebut sangatlah mengerikan.
Menurut Noel, sapaan akrab Immanuel, PHK seharusnya menjadi keputusan paling akhir yang diambil oleh perusahaan. Sebab menurutnya, hal itu merupakan langkah yang sangat buruk yang dapat merugikan para pekerja. Noel pun menginginkan agar langkah pemangkasan jumlah pekerja sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan.
Menurut Noel, sapaan akrab Immanuel, PHK seharusnya menjadi keputusan paling akhir yang diambil oleh perusahaan. Sebab menurutnya, hal itu merupakan langkah yang sangat buruk yang dapat merugikan para pekerja. Noel pun menginginkan agar langkah pemangkasan jumlah pekerja sebisa mungkin dihindari oleh perusahaan.
Category
📺
TVTranscript
00:00Pemirsa, Kementerian Keternaga Kerjaan mencatat hingga awal Desember 2024
00:18telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap 80 ribu lebih pekerja.
00:22Dengan demikian terjadi peningkatan jumlah PHK di tahun 2024
00:26dibandingkan dengan tahun 2023 lalu.
00:30Jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK di sepanjang tahun 2024
00:36dipastikan meningkat dibandingkan tahun 2023.
00:40Berdasarkan satu data Kementerian Ketenaga Kerjaan pada periode Januari hingga Desember 2023,
00:46terdapat 64.855 orang tenaga kerja yang terkena PHK.
00:51Sedangkan berdasarkan data sementara Kementerian Ketenaga Kerjaan
00:55pada periode Januari hingga awal Desember 2024,
00:59sudah ada sekitar 80.000 orang tenaga kerja yang terkena PHK.
01:07Wakil Menteri Ketenaga Kerjaan Emmanuel Ebenezer mengatakan
01:10angka PHK sampai dengan tutup tahun 2024 masih berpotensi meningkat.
01:15Emmanuel mengaku telah mendapatkan laporan sekitar 60 perusahaan
01:18akan melakukan PHK karyawan dalam waktu dekat.
01:22Belum lagi kemarin saya diskusi dengan beberapa kawan-kawan
01:25ada sekitar 60 perusahaan yang akan melakukan PHK.
01:31Dan ini kan mengerikan sekali gitu loh.
01:33Nah makanya memang ada beberapa kritikan-kritikan
01:35soal sumber dari masalah ini, ini ya kawan-kawan.
01:43Sebelumnya pada periode Januari hingga November 2024,
01:46terdapat 67.870 orang tenaga kerja yang terkena PHK.
01:53Angka ini mengalami kenaikan 17,17%
01:56dari periode Januari hingga November 2023,
01:59yang mencapai 57.923 orang.
02:03Dan jika dilihat dari sektornya,
02:05ada 3 sektor yang paling banyak melakukan PHK.
02:08Dimana sektor tertinggi adalah industri pengelolaan,
02:11dimana sektor tertinggi adalah industri pengelolaan
02:13yang melakukan PHK terhadap sebanyak 28.000 lebih tenaga kerja.
02:17Dan PHK pada industri tekstil termasuk di dalamnya.
02:22Jakarta Tim Hibutan, AID Exino.
02:29Ya, Bapak Mirsoh untuk membahas tema kita kali ini,
02:31daya tahan industri terjaga, penciptaan lapangan kerja terbuka.
02:35Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Tim Bulsiregar,
02:38beliau adalah Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia atau OPSI.
02:42Ya, halo Pak Tim Bul, apa kabar?
02:44Salam sehat selalu.
02:45Baik, terima kasih juga Pak Tim Bul atas waktu yang disempatkan
02:48dan sudah bergabung juga ini Bapak Bob Azam,
02:51beliau adalah Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan
02:53dari Asosiasi Pengusaha Indonesia APINDO.
02:56Halo, apa kabar Pak Bob?
02:58Baik, sabar baik.
03:00Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini.
03:02Sama-sama Pak Tim Bul.
03:04Ya, salam sehat Pak Bob.
03:06Baik, langsung saja kita akan review ini.
03:08Pak Bob, bagaimana?
03:10Ya, dari kacamata APINDO lah,
03:12terkena dengan dunia ketenaga kerjaan kita
03:14di sepanjang tahun 2024 ini.
03:17Apakah memang sudah sesuai dengan harapan dari pelaku usaha sendiri atau bagaimana?
03:21Tahun penuh tantangan ya.
03:24Tapi tantangan bukan karena kita ingin maju,
03:27tapi tantangan supaya nggak mundur lagi gitu.
03:30Oke.
03:31Sebab kalau kita lihat,
03:33angka PHK kan semua juga sudah tahu ya.
03:36Data BPJS malah mengatakan 150.000 PHK.
03:40Oke.
03:41Tapi angka pekerjaan malah meningkat gitu loh.
03:45Tapi sebenarnya yang terjadi adalah
03:48perpindahan dari sektor formal menjadi sektor informal.
03:53Dan ini terus berlangsung, berlanjut.
03:56Dan saat ini mungkin sektor informal
04:03itu sudah 60% dari seluruh tenaga kerja kita yang ada.
04:09Jadi secara kualiti sebenarnya tenaga kerja kita mengalami penurunan.
04:16Oke.
04:17Nah, dari pandangan Anda juga terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait ketenaga kerjaan nih,
04:22di sepanjang tahun 2024 sendiri, bagaimana Pak Bob?
04:25Sebenarnya kan 2024 ini kan kita dikejutkan dengan keputusan yang kaya.
04:30Oke.
04:31Yang menganulir Undang-Undang Omnibus Law, ya.
04:35Dan tentunya kebijakan itu pasti bersumber daripada ujuknya, Undang-Undangnya.
04:41Jadi kalau Undang-Undangnya dianulir seperti itu,
04:45jadi kacau walau semua ke bawah.
04:48Sehingga kita juga,
04:52di bawah juga kacau walau kita bisa lihat dari bagaimana penetapan upah minimum,
04:58kemudian juga upah sektoral, ya.
05:01Kemudian juga industri padat karya yang menjerit.
05:05Kemudian juga pemerintah pontang-panting mencari alternatif, solusi.
05:10Itu kacau walau, ya, menurut saya.
05:13Dan ini bersumber daripada ya keputusan MK.
05:16Saya enggak ingin mengomentari keputusan MK,
05:20tapi saya melihat bahwa itu salah satu sumbernya.
05:24Kemudian kita juga menghadapi tantangan,
05:28ya melemahnya ekonomi dunia dan juga ekonomi domestik.
05:33Selain itu juga banjirnya barang import dari China
05:38yang sudah melanda sektor pakaian jadi kita, produk tekstil, dan lain sebagainya.
05:48Barang-barang rumah tangga, barang-barang murah masuk semua ke Indonesia.
05:53Itu yang kita hadapi saat ini.
05:55Baik, Pak Bup. Nah, Pak Timbul, lantas bagaimana Anda melihat
05:58begitu Kemenangkar tadi merilis data,
06:00ya jumlah PHK di tahun 2024 ini justru mengalami peningkatan
06:04dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, Pak?
06:08Ya, jadi memang posisi angka PHK semakin meningkat, ya.
06:13Dan kemungkinan di 2025 juga akan meningkat
06:16kalau memang ekosistem pekerjaan kita tidak ditingkatkan, maksud saya.
06:23Betul tadi apa yang disampaikan Pak Bup,
06:25tapi memang saya sih lebih menekankan pada bahwa memang
06:28sebenarnya kan Undang-Undang Cipta Kerja itu ketika dibahas,
06:33ketika mau disahkan di depan, kampanye-nya selalu akan
06:37membuka lapangan kerja lebih baik,
06:39akan mengatasi deficit angkatan kerja, ya.
06:43Faktanya kan sejak Undang-Undang 11 tahun 2020 itu diimplementasikan,
06:48deficit angkatan kerja tentu saja jadi.
06:51Yang akhirnya memang lebih banyak pada sektor informal.
06:55Tahun lalu saja realisasi investasi hanya membuka 1,8 juta lapangan kerja formal.
07:01Padahal pertumbuhan angkatan kerja kita bisa 4,2 juta.
07:05Nah, ini kan menjadi fakta bahwa memang
07:08ada yang salah dengan Undang-Undang Cipta Kerja juga.
07:11Dan kemudian realisasi dalam peraksanaannya juga
07:15diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang malah jadi kontraproduktif.
07:19Adanya permendah yang membuka seluas-luasnya
07:22relatif-relatif luas kepada impor.
07:24Bagaimana juga terkait dengan kondisi-kondisi
07:30geopolitik internasional juga,
07:32pasar ekspor kita juga tidak terbuka.
07:36Kita dari luar menurut, sehingga pasar lokal kita
07:40ya artinya produk-produk lokal kita kalah bersaing di dalam negeri,
07:45tidak terjual di luar negeri.
07:47Nah, ini kan akhirnya yang menyebabkan PHK itu terjadi dan berlanjut.
07:51Kalau memang kebijakan ini tidak diubah,
07:55ya akan terjadi lagi 2025.
07:57Siap-siap aja kita hanya ngomentari seperti ini.
08:01Nah, pemerintah ini kan juga harusnya lebih aware gitu ya.
08:05Bagaimana dia harus bisa lebih memastikan
08:09industri lokal kita harus diselamatkan.
08:12Tekstil kemarin itu banyak perusahaan-perusahaan juga
08:16ya ngapain juga orang berproduksi ketika harga,
08:19ketika dijual di dalam negeri tidak laku,
08:21kalah bersaing dengan import, ketika dijual ke luar negeri,
08:25penurunan permintaannya kan itu artinya menjadi,
08:29industri tekstil bisa menjadi dinosaurus di Republik Indonesia itu.
08:33Sehingga nanti akan lebih banyak import
08:36barang-barang tekstil dan sebagainya.
08:39Ya, kenangan saja tentang adanya tekstil-tekstil Indonesia kan seperti itu.
08:43Nah, ini kembali bahwa serius gak pemerintah
08:46untuk mengatasi persoalan ini.
08:49Berikutnya lagi ada PPN 12% yang memang
08:52ada orang bilang barang mewah.
08:54Tetap akan menegakkan, berdampak lah seperti itu ya.
08:57Kemudian ada pembatasan pertalian solar,
09:00kemudian juga ada kebijakan-kebijakan lainnya yang memang
09:03tentunya ini akan menciptakan pengangguran-pengangguran baru.
09:07Yang tumbuh 4 jutaan aja belum terserap,
09:11yang bekerja, PHK sehingga,
09:14yang tadi akan terjadi tingkat pengangguran terbuka yang lebih besar.
09:18Tahun lalu, Februari 2024 kan 7,2 juta orang.
09:23Itu mungkin akan besar lagi.
09:25Belum kita bicara tentang setengah menganggur,
09:28belum bicara perlu waktu kerja.
09:30Itu kan kelompok-kelompok yang memang
09:32masih mencari kerja, begitu.
09:34Oke, nah lantas strategi apa yang mungkin perlu dilakukan
09:37baik pelaku usaha, begitu pemerintah,
09:39dan mungkin pekerja juga, begitu,
09:41untuk bisa menyiasati kondisi ini.
09:43Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya.
09:45Pak Bob dan juga Pak Timbul, kita akan jaga dulu sebentar.
09:47Dan Pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami.
09:58Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review.
10:10Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda
10:12terkait dengan lima provinsi dengan angka PHK terbesar di tahun 2024 ini.
10:18Baik, ini data Januari sampai dengan November 2024.
10:22Kita lihat di wilayah DKI Jakarta,
10:24ada 14.500 pekerja atau orang,
10:28kemudian di Jawa Tengah 12.849 orang,
10:33kemudian di Banten 10.702 orang,
10:36Jawa Barat 8.508 orang,
10:38dan Jawa Timur 3.694 orang atau pekerja
10:42yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
10:45Berikutnya, angka PHK dari rentang waktu 2019 sampai dengan 2023.
10:52Baik, di tahun 2019 di 18.911 pekerja,
10:56kemudian di tahun 2020,
10:58kita tahu-tahu sering dengan adanya COVID-19,
11:01ada 386.877 pekerja.
11:05Kemudian di tahun 2021, 127.085 pekerja,
11:10kemudian tahun 2022, 25.114,
11:14dan tahun 2023, 64.855 pekerja.
11:19Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan
11:21bersama dengan Bapak Bob Azam,
11:23Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo,
11:25dan juga Bapak Timbul Syeregar, Sekjenopsi.
11:28Baik, Pak Bob, dengan beberapa data tadi yang sudah kita sampaikan,
11:32kemudian informasi yang sudah diberikan juga oleh Pak Timbul,
11:36begitu insight terkait dengan terjadinya PHK,
11:39kondisi dari dunia tenaga kerja di Indonesia
11:42di sepanjang tahun 2024 ini.
11:44Dari kacamata Apindo, kira-kira langkah apa
11:47begitu yang harus dilakukan?
11:49Apakah efisiensi bisnis yang terus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan,
11:52perusahaan manufaktur atau yang memang padat karya ini
11:55masih akan terus berlanjut dalam menyikapi kondisi ekonomi
11:59yang tengah terjadi juga di Indonesia, Pak Bob?
12:02Kalau efisiensi, nggak usah ditanya lagi.
12:05Itu sudah otomatis dilakukan oleh perusahaan
12:08supaya mereka bisa survive.
12:11Tapi yang lebih penting lagi,
12:13sebenarnya kan 2024 itu ada peristiwa politik,
12:17yaitu terbentuknya pemerintahan baru
12:20yang mestinya akan bisa membawa new hope ke kita.
12:25Sebenarnya di awal pemerintahan dari Apindo sudah menyodorkan
12:29yang disebut dengan roadmap perekonomian
12:32yang kita berharap bahwa
12:34tenaga kerjaan ini tidak hanya menjadi
12:39secondary priority,
12:42tapi bisa menjadi prime mover ekonomi Indonesia ke depan.
12:46Saya kenal betul dengan menteri-menteri yang
12:50pernah menjawab seperti Pak Hanif Dahid Kiri,
12:54kemudian Bu Ida, kemudian juga Pak Yasir Lee sekarang.
13:00Mereka orang-orang hebat.
13:02Dan dedikasinya luar biasa.
13:05Tapi bidang tenaga kerjaan itu
13:08tidak pernah jadi prime mover di pemerintahan.
13:11Padahal pemerintahan seperti di US itu
13:14menjadikan employment itu sebagai
13:17key player utama keberhasilan ekonomi negaranya.
13:21Sebelum melakukan kebijakan moneter,
13:23mereka lihat dulu penyelapan tenaga kerja.
13:26Hal yang serupa kita juga ingin
13:28kepada pemerintahan baru ini
13:32Tenaga kerja itu menjadi faktor utama.
13:35Kita ini kan negara yang dilimpahi
13:38natural resources yang luar biasa.
13:40Tenaga kerja yang luar biasa.
13:43Nggak usah ada strategi yang terlalu canggih.
13:46Kita jalanin aja secara benar.
13:50Maju Indonesia ini.
13:52Kita mencari politisasi di bidang tenaga kerjaan.
13:57Jadi isu-isu tenaga kerjaan di bawah
14:01Nggak harus pure aja.
14:03Tenaga kerjaan ini dikelola dengan baik
14:06bersama dengan ekonomi kita.
14:08Saya yakin ke depan Indonesia akan maju.
14:12Bayangin negara-negara lain sekarang
14:14mereka suffer tenaga kerjanya.
14:16Jepang, Jerman, Australia.
14:18Semua minta tenaga kerja ke Indonesia.
14:20Kita berlimpah-limpah tenaga kerjanya.
14:23Salah satu yang kita juga himbau,
14:26pemerintahan sudah stop
14:29ekspor bahan mentah.
14:31Kita juga harus melakukan hal yang sama.
14:34Tenaga kerja.
14:35Jangan sampai lagi kita mengirim tenaga kerja
14:37dalam bentuk tenaga kerja yang tidak terampil.
14:42Yang dilatih baris-baris saja.
14:45Tapi tidak punya keterampilan.
14:48Hilirisasi juga harus ada di tenaga kerja.
14:50Kemudian juga fundraising-nya.
14:52Pendanaan.
14:54Nggak apa-apalah kita kasih ke tenaga kerja
14:56kita kredit macet 30 persen, 40 persen.
14:59Kenapa tidak?
15:00Kepada bidang lain kita bisa kredit macet
15:0440 persen, 50 persen.
15:06Kenapa tenaga kerja kita nggak bikin
15:09penyaluran kredit
15:11supaya mereka bisa mempunyai keahlian dan lain sebagainya.
15:14Kemudian juga pendanaan-pendanaan yang ada
15:17seperti para kerja harus dievaluasi lagi efektivitasnya.
15:21Dan semua ini demi untuk meningkatkan
15:24kualitas tenaga kerja kita.
15:26Saya yakin tenaga kerja yang terampil itu
15:28kita bisa meng-create revenue bagi negara kita.
15:33Saya rasa itu yang perlu kita perbaiki.
15:36Kemudian yang penting satu lagi mas.
15:39Konsistensi. Regulasi.
15:43Jadi bagaimana kita mau investasi,
15:45kemudian berusaha.
15:46Kalau regulasinya, contoh aja.
15:48Pengupahan aja.
15:5010 tahun itu 4 kali, 5 kali ganti.
15:53Anda bisa bayangin industri mana
15:56yang berani investasi triliunan rupiah
15:59dengan kualitas regulasi semacam itu.
16:02Kalau tahu investasi,
16:04investasi yang miliaran yang kalau memang nggak cocok,
16:07dia dalam 2 malam bisa bongkar itu pabriknya.
16:11Investasi yang seperti itu yang kita harapkan masuk.
16:14Baik, Pak Bob. Berarti dari sisi tenaga kerja,
16:16kemudian kaitannya dengan konsistensi regulasi pemerintah.
16:20Nah, Pak Timbul.
16:21Kalau kita bicara mengenai tenaga kerjaan,
16:23bagaimana tenaga kerja SDM-nya sendiri
16:26dari para pekerja di Indonesia.
16:28Kalau memang ini untuk bisa memenuhi kebutuhan industri sendiri tadi.
16:31Sehingga tadi memang oke lah kita bicara mengenai langkah efisiensi
16:34yang memang harus terus berlanjut.
16:35Tapi Anda melihat bagaimana dengan skill,
16:37kemampuan dari tenaga kerja kita sendiri.
16:39Tadi hilirisasi ya juga harus terjadi di tenaga kerja Indonesia.
16:44Ya, memang fakta data dari BPS kan memang 50,
16:47hampir 60 persen lulusan SMP ke bawah.
16:49Angkatan kerja kita ya.
16:50Kalau dengan pendudusan SMA ke bawah,
16:53bisa sampai 70 persen lebih dan sebagainya.
16:55Nah, ini masih disifat pendidikan formal.
16:58Yang punya skill juga relatifkan rendah ya.
17:02Sedikit yang artinya juga utuh intervensi positif,
17:06utuh bisa memenuhi SDM-SDM yang berkualitas.
17:11Dan kalau saya sih melihat gini,
17:13di pemerintahan Pak Prabowo juga harusnya
17:16fokus pada peningkatan SDM itu
17:18menjadi bagian yang penting ya.
17:21Dan yang 10 tahun kemarin itu
17:23menurut saya tidak terlalu banyak disenggol
17:26atau tidak bisa ditingkatkan.
17:28Nah, artinya hilirisasi semua investasi
17:32yang akan modal utama kita pertama SDM.
17:35Nah, kalau sekarang kalau kita lihat
17:37kartu perang kerja,
17:39kita kan sebenarnya masih program bahasa-bahasi yang
17:42coba deh, apa petaya yang bisa diberikan
17:46oleh kartu perang kerja untuk meningkatkan.
17:48Demikian juga misalnya program pelatihan
17:50di jaminan program kehilangan pekerjaan.
17:53Jaminan kehilangan pekerjaan.
17:55Itu kan baru rencana juga mau menaikkan 2,4 juta.
17:58Yang tadi itu 1 juta.
17:59Pelatihan apa yang bisa 1 juta?
18:01Kita juga tanya pelatihan apa yang bisa 2,4
18:04dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri.
18:07Jadi memang harusnya, menurut saya
18:09ada strategi baru misalnya
18:11pelatihan vokasional itu digabung.
18:13Jadi nggak ada segmen lagi.
18:14Sekarang ada kartu perang kerja,
18:16ada jaminan kehilangan pekerjaan,
18:18ada pelatihan-pelatihan yang dikelola
18:20oleh kementerian tertentu.
18:22Nah, digabung saja badan pelatihan vokasional,
18:25nasional yang memang bisa nanti
18:28memenuhi kebutuhan dunia usaha, dunia industri.
18:30Konsekuensi dengan biayanya
18:32harus bisa ditangani.
18:34Jangan yang satu 3,5 juta di kartu perang kerja.
18:37Di pelatihan jaminan kehilangan pekerjaan
18:40hanya 1 juta, mau ditingkatkan 2,4.
18:42Ini kan persoalan bahwa
18:44ada program yang menurut saya
18:46tidak tersistematikan.
18:49Sehingga SDM apa yang kita mau capai
18:51ya kita juga nggak tahu.
18:53Nah, jadi kembali harus fokus,
18:55harus lebih serius,
18:56anggaran juga harus lebih
18:58ditingkatkan untuk bagaimana
19:00bisa meningkatkan SDM kita.
19:02Oke lah, kalau kita bicara
19:04knowledge pendidikan formal,
19:06itu udah dari dulu ke dulu begitu.
19:08Tapi bagaimana skill ini ditingkatkan begitu.
19:11Baik.
19:12Pak Bob, dengan daya tahan industri
19:15yang bisa terjaga begitu,
19:16sejauh mana korelasinya terkait dengan
19:18penciptaan lapangan kerja?
19:19Kalau tadi sudah disampaikan oleh Pak Timur,
19:21bahwa di sini peran pemerintah
19:23juga harus cukup kuat
19:24begitu untuk bisa meningkatkan skill
19:26ataupun kemampuan dari tenaga kerja Indonesia.
19:28Pak Bob.
19:29Yang sebenarnya kan industri-industri kita
19:31ada industri-industri yang
19:33mampu bersaingnya.
19:35Secara internasional.
19:37Bagi contoh industri otomotif kita.
19:40Kita memang ekspor kendaraan
19:42ke beberapa belahan dunianya.
19:45Cuma kan,
19:47kita akhirnya digembur juga
19:49sama produk asing yang masuk.
19:51Jadi,
19:53ya kita
19:55sebenarnya bisa mencontoh Vietnam lah.
19:58Dipilihlah beberapa sektor prioritas,
20:01di mana di sektor-sektor prioritas tersebut,
20:03pemerintah benar-benar memberikan
20:05full support.
20:07Supaya tidak hanya
20:09jagoan kandang,
20:11tapi juga bisa berkompetisi
20:13di internasional.
20:15Antara lain, ya sektor
20:17padat karya,
20:19tekstil, makanan-minuman,
20:21elektronik.
20:23Itu beberapa sektor yang sebenarnya
20:25beberapa waktu yang lalu sudah ditapkan
20:27sebagai sektor umutan.
20:29Cuma, ya sekali lagi,
20:31di kita masalah koordinasi.
20:33Kementerian itu kan
20:35bekerja sendiri-sendiri.
20:37Kita berharap bahwa antar kementerian itu
20:39bisa bekerja berkoordinasi
20:41dan membuat segala prioritas.
20:43Nggak mungkin ini
20:45kita bisa menyelesaikan
20:47semua persoalan dalam satu waktu.
20:49Kita harus pilih prioritas.
20:51Prioritas mana yang banyak
20:53menyerap tenaga kerja.
20:55Prioritas mana yang bisa
20:57memberikan dukungan pada ekspo.
20:59Prioritas mana yang bisa
21:01mendatangkan teknologi.
21:03Itu dipilih.
21:05Kemudian bagaimana diberi
21:07dukungan yang besar.
21:09Kemudian juga
21:11kita harus ada strategi melindungi
21:13produk-produk kita dari
21:15serangan produk import.
21:17Nah semua juga tahu bahwa China
21:19ini sekarang sedang kelebihan produksi.
21:21Mereka jual dengan
21:23biaya logistik aja, biaya transportasi
21:25aja, mereka udah untung.
21:27Itu yang disebut dengan
21:29predatory pricing.
21:31Mereka masuk dengan harga yang murah
21:33tapi setelah nanti
21:35kompetitorenya mati, mereka kan
21:37naikin harga.
21:39Mereka harus bisa
21:41memprotect.
21:43Masalahnya kan negara lain
21:45udah memprotect
21:47marketnya masing-masing.
21:49Tinggal kita aja.
21:51Ini kan masalah ketemuan politik.
21:53Ya memang nggak gampang karena
21:55ekspor kita juga ada ke China.
21:57Kalau kita melakukan itu pasti
21:59ada retaliasi dan lain sebagainya.
22:01Tapi kita bisa melakukan langkah-langkah
22:03yang terukur ya terhadap
22:05masalah-masalah tersebut.
22:07Ini menurut saya penting untuk memberi
22:09semangat kepada industri
22:11untuk berinvestasi
22:13membangun masa depannya.
22:15Kalau mereka nggak lihat ada masa depannya
22:17kemudian nggak ada keberpihakannya
22:19ya mungkin mereka akan berpikir dua kali
22:21untuk melakukan investasi
22:23memperbarui alat,
22:25meningkatkan otomatisasi
22:27dan lain sebagainya.
22:29Beberapa tantangan yang kemungkinan
22:31masih akan terjadi juga di tahun 2025
22:33mendatang, terkait dengan serbuan
22:35produk-produk impor begitu yang
22:37menghantam kinerja industri
22:39di Indonesia. Terakhir, bagaimana
22:41Pak Timul,
22:43proyeksi Anda terkait dengan tahun 2025
22:45mendatang untuk dunia ketenagakerjaan kita?
22:47Ya jadi memang
22:49tantangannya akan semakin besar
22:51dan pemerintah harus benar-benar
22:53punya, tadi sebutin sekali
22:55political will ya, bahwa industri
22:57lokal itu harus diprotek gitu ya.
22:59Mohon maaf, Donald Trump aja berani
23:01kok memprotek lokalnya
23:03dalam negerinya gitu, baik
23:05SDM-nya maupun produk-produk. Nah tetapi
23:07kita nih sepertinya terbuka
23:09yang akhirnya kita
23:11salah gitu ya dengan
23:13produk-produk impor gitu ya.
23:15Kami sih berharap sumber
23:17untuk mengatasi kemiskinan itu
23:19lapangan kerja. Kalau pemerintah
23:21gagal untuk membuka
23:23lapangan kerja lebih banyak mengatasi
23:25debisin lapangan kerja, ya
23:27tadi saya bilang undang-undang cipta kerja itu
23:29isapan jempol. Pemerintah hanya
23:31akan memproduksi kemiskinan baru gitu ya.
23:33Nah ini ya kembali bahwa
23:35kami berharap ada
23:37political will ya, bahwa ada
23:39intervensi APBN juga untuk
23:41bagaimana meningkatkan kepastian
23:43berusaha dan kesejahteraan
23:45pekerja. Saya kemarin
23:47usul begini,
23:49kalaupun ada perusahaan yang
23:51berhenti dalam kenaikan 6,5%
23:53di 2025, merasa terganggu
23:55kesejahteraannya, ayo audit
23:57kemudian intervensi dengan
23:59misalnya 6,5%, Anda mampu berapa?
24:013%, 3,5% dari APBN
24:03gak masalah. Kan artinya uang pekerja
24:05pun yang hampir 800 triliun
24:07yang dikeluarkan BPJS
24:09itu kan 74%nya
24:11di SBN. Artinya
24:13dana murah yang diberikan oleh BUMU
24:15dikembalikan untuk misalnya
24:17mensubsidi kenaikan upah minimum
24:19bagi perusahaan yang memang
24:21terkendala cashflow-nya. Jangan sampai
24:23ada efisiensi di PHK
24:25kenaikan upah minimum
24:27di respon dengan PHK, artinya
24:29terjadi pengalaman berat lagi. Nah ini yang
24:31kita harus coba antisipasi dengan
24:33visual kita intervensi
24:35positif dari APBN. Baik, kita akan
24:37lihat seperti apa nanti juga kebijakan-kebijakan
24:39yang akan ditempuhi oleh pemerintah untuk menjaga
24:41daya tahan industri, sekaligus juga
24:43menjaga penciptaan lapangan kerja yang
24:45lebih banyak, lebih luas, dan lebih merata lagi
24:47di seluruh wilayah Indonesia. Pak Bob,
24:49terima kasih banyak atas update
24:51informasi yang sudah disampaikan. Terima kasih juga
24:53sampai berjumpa kembali. Salam sehat.
24:59Baik, Pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda
25:01dalam Market Review dan perbahari terus
25:03informasi Anda hanya di IDX Channel,
25:05Your Trustworthy and Comprehensive Investment
25:07Reference. Karena urusan masa depan
25:09harus terdepan, aku
25:11Investor Saham. Ya, saya Prasetyo
25:13Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja
25:15yang bertugas. Pamit undur diri.
25:17Terima kasih, sampai jumpa.
25:45Sub indo by broth3rmax