Anies Sebut Pilpres 2024 Tidak Berjalan Secara Bebas, Jujur, dan Adil
- 2 bulan yang lalu
Jakarta, BANGBARA.COM - Anies Baswedan Calon presiden nomor urut 1 ini menyatakan pada sambutan sidang Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak berjalan secara bebas, jujur, dan adil.
Hal tersebut disampaikan Anies pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta, pada Rabu, 27 Maret 2024.
"Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak, yang terjadi adalah sebaliknya," papar Anies dalam sambutannya.
Anies juga berpandangan, bahwa proses pemilu justru telah dicorengkan oleh beragam penyimpangan yang terpampang secara nyata di hadapan publik.
"Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi," ungkap Anies kembali.
Menurutnya, beberapa penyimpangan itu terlihat, antara lain dengan penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa ada aparat daerah juga yang mengalami tekanan dan juga diberikan imbalan untuk mencoba mengubah arah pilihan politik masyarakat.
"Serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukan utk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," katanya.
Selain itu Anies juga menilai ada intervensi kekuasaan yang turut merambah ke MK ketika Mahkamah mengubah ketentuan terkait syarat pencalonan presiden serta wakil presiden yang berujung pada sanksi etik kepada eks Ketua MK Anwar Usman.
"Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita, berada dalam bahaya yang nyata," tandasnya.***
Hal tersebut disampaikan Anies pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta, pada Rabu, 27 Maret 2024.
"Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak, yang terjadi adalah sebaliknya," papar Anies dalam sambutannya.
Anies juga berpandangan, bahwa proses pemilu justru telah dicorengkan oleh beragam penyimpangan yang terpampang secara nyata di hadapan publik.
"Independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaran pemilu, telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi," ungkap Anies kembali.
Menurutnya, beberapa penyimpangan itu terlihat, antara lain dengan penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu kandidat dalam Pilpres 2024.
Selain itu, Anies juga menyebut bahwa ada aparat daerah juga yang mengalami tekanan dan juga diberikan imbalan untuk mencoba mengubah arah pilihan politik masyarakat.
"Serta penyalahgunaan bantuan-bantuan dari negara, bantuan sosial yang sejatinya diperuntukan utk kesejahteraan rakyat malah dijadikan sebagai alat transaksional untuk memenangkan salah satu calon," katanya.
Selain itu Anies juga menilai ada intervensi kekuasaan yang turut merambah ke MK ketika Mahkamah mengubah ketentuan terkait syarat pencalonan presiden serta wakil presiden yang berujung pada sanksi etik kepada eks Ketua MK Anwar Usman.
"Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita, berada dalam bahaya yang nyata," tandasnya.***