Tak Semua Orang Paham Nomokrasi, Demokrasi Tak Persoal Pemilihan Pemimpin

Demokrasi, bagi sebagian besar masyarakat Madura, sering kali hanya dipahami sebagai pemilihan pemimpin, seperti Pilkades atau pemilihan Bupati. Namun, makna demokrasi sebenarnya jauh lebih luas dari itu. Demokrasi adalah cara hidup kita dalam bernegara, di mana hak pribadi dan hak berpendapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Demokrasi memungkinkan rakyat berdaulat, bukan hanya sekali dalam lima tahun, tetapi dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat Madura, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, perlu memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan, tetapi juga tentang kebebasan yang diatur oleh hukum. Di sini, konsep nomokrasi menjadi penting. Nomokrasi merupakan aturan yang mengikat semua orang, mulai dari pejabat hingga rakyat jelata, dengan tujuan menjaga keadilan dan ketertiban.

Demokrasi tanpa aturan hukum akan menimbulkan kekacauan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa kebebasan yang mereka nikmati dalam sistem demokrasi harus diiringi dengan tanggung jawab untuk menaati hukum. Nomokrasi mengajarkan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, baik itu pejabat pemerintah maupun warga biasa.

Sebagai contoh, jika seorang pejabat melanggar hukum, dia harus dihukum sama seperti warga biasa yang melanggar aturan. Semua ini diatur oleh undang-undang yang disepakati bersama. Dalam hal ini, demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk berpendapat dan berpartisipasi, sementara nomokrasi menjamin bahwa hak-hak tersebut dijalankan dalam kerangka hukum yang jelas.

Nomokrasi, yang berasal dari kata 'nomos' berarti aturan, adalah konsep yang menekankan pentingnya hukum dalam menjalankan pemerintahan. Tidak seperti sistem lainnya yang mungkin lebih otoriter, nomokrasi menekankan bahwa setiap tindakan dalam negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Ini adalah prinsip yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keadilan dalam masyarakat demokratis.

Masyarakat Indonesia perlu memahami bahwa demokrasi dan nomokrasi adalah dua konsep yang saling melengkapi. Demokrasi tanpa aturan hukum hanya akan menciptakan ketidakstabilan, sedangkan nomokrasi tanpa demokrasi akan menciptakan pemerintahan yang represif. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan seiring.