JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam dinamika kehidupan bernegara, keadilan menjadi pondasi utama.
Salah satu lembaga peradilan yang berperan penting dalam menegakkan hukum di bidang administrasi negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan PTTUN.
Di negara hukum, lembaga peradilan seperti PTTUN adalah penjaga keadilan administratif.
Melalui putusannya, PTTUN memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan sekaligus mendorong pejabat publik untuk bertindak sesuai koridor hukum.
PTTUN adalah bagian dari sistem peradilan administrasi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dalam perkara tata usaha negara.
Baca Juga Momen IKAHI Cabang Sorong Kunjungi dan Beri Bantuan Anak-anak Panti Asuhan - MA NEWS di https://www.kompas.tv/regional/587679/momen-ikahi-cabang-sorong-kunjungi-dan-beri-bantuan-anak-anak-panti-asuhan-ma-news
#manews #pttun #pttunjakarta
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588242/begini-sejarah-fungsi-dan-wewenang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-ma-news
Salah satu lembaga peradilan yang berperan penting dalam menegakkan hukum di bidang administrasi negara adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau yang dikenal dengan PTTUN.
Di negara hukum, lembaga peradilan seperti PTTUN adalah penjaga keadilan administratif.
Melalui putusannya, PTTUN memberi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan dan sekaligus mendorong pejabat publik untuk bertindak sesuai koridor hukum.
PTTUN adalah bagian dari sistem peradilan administrasi di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berfungsi sebagai pengadilan tingkat banding dalam perkara tata usaha negara.
Baca Juga Momen IKAHI Cabang Sorong Kunjungi dan Beri Bantuan Anak-anak Panti Asuhan - MA NEWS di https://www.kompas.tv/regional/587679/momen-ikahi-cabang-sorong-kunjungi-dan-beri-bantuan-anak-anak-panti-asuhan-ma-news
#manews #pttun #pttunjakarta
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588242/begini-sejarah-fungsi-dan-wewenang-pengadilan-tinggi-tata-usaha-negara-ma-news
Kategori
🗞
BeritaTranskrip
00:00Intro
00:00Saudara dalam dinamika bernegara memang fondasinya harus kuat adalah keadilan, harus menjadi landasan utama.
00:18Nah salah satu lembaga peradilan di negara ini yang memang mengadili di bidang hukum administrasi negara
00:26adalah pengadilan tinggi tata usaha negara atau yang kita kenal sebagai pengadilan tinggi tun.
00:31Nah pengadilan tinggi tun bekerja dan berada di naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia
00:36yang memang secara umum masyarakat mengetahui bahwa pengadilan ini mengadili di tingkat banding.
00:44Nah untuk mengetahui sejarah dan juga fungsi serta wawanan yang ada di pengadilan tinggi tun
00:49sekarang saya sudah bersama dengan ketua dari pengadilan tinggi tun Jakarta Bapak Oyo Sunario.
00:54Selamat siang Bapak, apa kabar?
00:56Selamat siang, baik. Alhamdulillah sehat-sehat saja.
01:01Baik Bapak tadi seperti pertanyaan saya Pak, boleh dijelaskan Pak sejarah singkat dari pengadilan tinggi tun
01:08bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia.
01:11Bahwa peradilan tata usaha negara sendiri adalah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1986
01:23tentang peradilan tata usaha negara.
01:28Akan tetapi mulai diterapkan Undang-Undang itu atau mulai operasionalnya
01:35peradilan tata usaha negara itu adalah 5 tahun kemudian.
01:40Tepatnya tanggal 14 Januari tahun 1991.
01:45Untuk itulah kami di lingkungan peradilan tata usaha negara ini
01:50tanggal 14 Januari ini dianggap merupakan hari jadinya peradilan tata usaha negara.
01:56Pak, yang juga penting untuk masyarakat ketahui adalah bagaimana tentang kekuasaan dari pengadilan tinggi tun
02:02dan juga kalau dilihat dari mungkin perspektif subjek dan objek hukumnya Bapak.
02:06Peradilan tata usaha negara adalah bertugas berwenang memutus dan menjelaskan
02:14sengketa tata usaha negara.
02:19Jadi dengan kecelain objeknya adalah sengketa tata usaha negara.
02:23Berfungsi juga berwenang menjelaskan sengketa tata usaha negara
02:29sebagai pengadilan tingkat pertama.
02:31Tapi khusus untuk sengketa tertentu.
02:35Tidak semua sengketa tata usaha negara bisa diajukan di pengadilan tinggi sebagai tingkat pertama.
02:42Ada sengketa tata usaha negara yang lima tahunan, musiman lima tahunan
02:48seperti sengketa tata usaha negara pemilihan kepala darah.
02:52Itu lima tahunan.
02:53Selain sengketa tertentu yang lainnya adalah mengenai pemberian tidak dengan hormat aparatur sipil negara.
02:59Itu. Termasuk ada mengenai PNBP atau mengenai lelang.
03:05Jadi untuk subjeknya, siapa saja yang bersengketa?
03:09Warga masyarakat dan pemerintah.
03:14Intensi pemerintah atau pejabat tata usaha negara.
03:16Yang bersengketanya subjek mereka itu, warga masyarakat dengan pemerintah.
03:20Objeknya mengenai keputusan tata usaha negara atau penetapan yang tertulis.
03:26Terima kasih banyak Pak Oyo atas waktunya.
03:29Salam sehat selalu ya Bapak.
03:31Sama-sama.
03:32Begitulah saudara yang diucapkan oleh ketua dari pengadilan tinggi Tun Jakarta Oyo Sunario
03:38terkait dengan bagaimana memang ketika negara dengan sistem hukum harus memiliki landasan yang kuat.
03:45Salah satunya adalah dengan adanya sistem lembaga peradilan dari pengadilan tinggi tata usaha negara
03:52yang memang berfokus untuk memberikan ruang keadilan bagi masyarakat pun
03:57kehadirannya diharapkan dapat mendorong para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan hukum.
04:05Tim Liputan Kompas TV Jakarta.
04:07Terima kasih telah menonton!