MK Panggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju ke Sidang Sengketa 2024
- 4 bulan yang lalu
Mahkamah Konstitusi (MK) akan memanggil empat Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk menghadiri sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang digelar pada Jumat (05/04/2024).
Keempat Menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang kedua PHPU Presiden 2024 pada Senin (05/04/2024).
"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim," kata Suhartoyo.
Ia mengatakan keempat menteri dipanggil karena untuk mengakomodir kepentingan hakim bukan semata-mata mengakomodir permohonan dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3.
“Sebagaimana diskusi, universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” tegas Suhartoyo.
Terakhir ia menambahkan, para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.
"Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," tandasnya.
Keempat Menteri tersebut, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Hal ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang kedua PHPU Presiden 2024 pada Senin (05/04/2024).
"Hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim," kata Suhartoyo.
Ia mengatakan keempat menteri dipanggil karena untuk mengakomodir kepentingan hakim bukan semata-mata mengakomodir permohonan dari paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3.
“Sebagaimana diskusi, universalnya kan badan peradilan yang sifatnya inter parties (mengikat para pihak) itu, kemudian nuansanya menjadi keberpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi, ini semata-mata untuk kepentingan para hakim,” tegas Suhartoyo.
Terakhir ia menambahkan, para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.
"Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim," tandasnya.