Jokowi Tak Setuju Pulangkan WNI Eks ISIS ke Indonesia, tapi...
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak setuju dengan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS ke Indonesia. Namun, kata Jokowi, hal tersebut masih perlu untuk dibahas dalam rapat terbatas.
\"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan,\" ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Jokowi mengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.
Ia juga masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris lintas batas masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.
\"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait,\" kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).
#Jokowi #WNI #ISIS
\"Ya kalau bertanya kepada saya (sekarang), ini belum ratas (rapat terbatas) ya. Kalau bertanya kepada saya (sekarang), saya akan bilang tidak (bisa kembali). Tapi, masih dirataskan,\" ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).
Jokowi mengatakan, pemerintah masih akan menghitung dampak positif dan negatif dari pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) terduga teroris lintas batas ke Indonesia melalui rapat terbatas.
Ia juga masih ingin mendengar pandangan masing-masing menteri terkait dalam wacana pemulangan tersebut.
Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengatakan, rencana pemulangan ratusan WNI terduga teroris lintas batas masih dalam tahap pembahasan dengan beberapa instansi terkait.
\"Iya (belum diputuskan), masih dibahas di Kemenkopolhukam melibatkan kementerian dan instansi terkait,\" kata Suhardi kepada Kompas.com, Minggu (2/2/2020).
#Jokowi #WNI #ISIS