Lewati ke pemutarLewatkan ke konten utamaLewati ke footer
  • hari ini
JAKARTA, KOMPASTV - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid membahas capaian program kerja TA 2025 bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/4/2025).

Nusron sempat membahas terkait target 2000 RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang.

Pada kesempatan itu ia memuji kerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Alhamdulillah untuk Jawa Barat, kami terima kasih Pak Dedi Mulyadi, 100 persen kekurangannya ditanggung provinsi," kata Nusron.

Ia menjelaskan untuk memenuhi target 2000 RDTR diperlukan KKPR yaitu Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagai pintu masuk untuk izin usaha apapun.

"Syarat adanya KKPR adanya RDTR," kata Nusron.

Sedangkan unutk kota-kota yang fiskalnya kurang maka akan disubsidi pemerintah.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Joshua

#nusron #dedimulyadi #menterinusron

Baca Juga Paus Fransiskus Wafat, Menag Sempat Diundang Berkunjung ke Vatikan September Mendatang di https://www.kompas.tv/nasional/588307/paus-fransiskus-wafat-menag-sempat-diundang-berkunjung-ke-vatikan-september-mendatang





Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/588312/momen-menteri-atr-bpn-nusron-wahid-puji-dedi-mulyadi-di-depan-komisi-ii-dpr
Transkrip
00:00Insya Allah bisa lebih dari itu, terutama di wilayah Sumatera.
00:04Selanjutnya, untuk isu tata ruang Bapak-Ibu sekalian, kami sampaikan,
00:11sampai saat ini kami mempunyai target 2000 RDTR.
00:16Tadi saya sampaikan kenapa RDTR ini untuk memudahkan KKPR tadi.
00:22KKPR itu pintu masuk untuk izin usaha apapun, itu dimulai dari KKPR.
00:30Bangun rumah sebelum ada PBQ, harus ada KKPR.
00:34Izin tambang sebelum keluar iup, harus ada KKPR dulu.
00:38Ini ibaratnya pintu masuknya dulu.
00:40Nah, syarat adanya KKPR itu harus ada RDTR.
00:46Jadi ibarat sholat, RDTR itu wudhu. Wudhu itu enggak wajib.
00:50Yang wajib itu sholatnya.
00:52Tapi karena syarat-satnya sholat harus wudhu, maka wudhu menjadi wajib.
00:57Jadi kalau saya ngomong ke bupati begitu.
01:00Memang bapak-bapak nyusun RDTR itu enggak wajib.
01:03Tapi yang wajib itu KKPR.
01:04Tapi enggak mungkin ada KKPR kalau enggak ada RDTR.
01:08Karena itu RDTR menjadi wajib.
01:11Nah, sekarang ini dari target 2000 baru 613 dokumen RDTR.
01:17Nah, sekima-kima kami ada dana dari Bank Dunia,
01:21sekitar bisa menampung selama 5 tahun 700 RDTR.
01:26RDTR.
01:27Kami sudah sepakat sisanya ini dengan Gubernur dan yang kami keliling waktu retret maupun waktu zoom.
01:34Kita untuk RDTR terutama yang fiskal kuat,
01:38kayak kota Surabaya, kota Semang, tidak kita subsidi.
01:41Tapi yang fiskalnya rendah, kita berbagi tiga, disubsidi oleh pusat,
01:49sebagian disubsidi provinsi, sebagian adalah dari mereka sendiri.
01:53Jadi nanti kalau kita turun ke daerah, akan kami pabarkan misal kota Semarang target RDTR-nya berapa,
02:01sudah berapa, yang belum berapa.
02:03Nah, nanti kita langsung bangun komitmen siapa yang membiayai selanjutnya.
02:08Kami kuatnya berapa provinsi.
02:09Alhamdulillah untuk Jawa Barat, kami terima kasih Pak Didi Mulyadi.
02:13Jawa Barat 100 persen kekurangannya ditanggung oleh provinsi untuk Jawa Barat.
02:19Nah, yang lain, kayak kemarin Sulawesi Tengah, kita berbagi tiga,
02:25jadi kabupaten, kota, target, kita juga target, dan sebagainya.
02:30Guna mendorong percepatan RDTR ini, kami telah menganggarkan 105 juta USD
02:37untuk mendukung penyediaan data, pendampingan teknis, dan penyusunan substansi RDTR ini.
02:44Insya Allah, dana ini yang akan kami targetkan bisa mendapatkan 650 sampai 700 RDTR.
02:54Sehingga kalau sudah ada 613, tambah ini nanti 650 atau 700,
03:01jadi sejuta 1.400, 1.300, sisanya ditanggung oleh pemuda sendiri,
03:06sama oleh pemuda provinsi, sehingga saya yakin pada tahun 2028,
03:12insya Allah, RDTR sudah selesai,
03:152000 sebagaimana yang diinginkan dan amanat dari Bank Dunia.
03:20Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian,
03:24yang terakhir,
03:27guna pengelolaan tanah dan tata uang
03:29untuk memastikan efesensi
03:31dan efektivitas pengelolaan pertahanan setiap daerah kami berkuasa.

Dianjurkan