Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan berimbas kepada tenaga honorer; Uang Kuliah Tunggal (UKT); hingga beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP). Hal ini memperjelas kebijakan pemerintah tentang kriteria efisiensi anggaran.
"Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Jumat (14/2).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Dengan demikian, maka efisiensi kementerian dan lembaga tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan arahan presiden terkait pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," tegas Sri Mulyani.
"Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga, dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani saat rapat bersama dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Jumat (14/2).
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan bahwa akan dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hal ini. Dengan demikian, maka efisiensi kementerian dan lembaga tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan arahan presiden terkait pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik.
"Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan," tegas Sri Mulyani.
Kategori
📺
Televisi