KOMPAS.TV - Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Yang juga jadi pertanyaan publik terkait efisiensi adalah soal pelayanan publik dan gaji ASN.
Istana memastikan pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara.
Serta pemerintah tak akan memotong anggaran terkait pelayanan publik hingga bantuan sosial.
Dari sektor bisnis, efisiensi anggaran oleh pemerintah di tengah pandemi menjadi alarm bagi bisnis hotel dan restoran. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan memprediksi akan terjadi penurunan okupansi dan event yang berdampak pada menurunnya pendapatan hotel, sehingga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi presiden terkait efisiensi.
Pemerintah harus memitigasi risiko agar efek efisiensi anggaran bisa terkelola dengan baik.
Perlu pengawalan serius dari menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar praktik hemat anggaran bisa berdampak positif dan tidak mengganggu produktivitas aparatur sipil negara serta pelayanan publik.
#efisiensianggaran #prabowo #lembaga
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/573089/usulan-revisi-anggaran-efisiensi-maksimal-14-februari-atur-dana-demi-makan-bergizi-gratis
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Yang juga jadi pertanyaan publik terkait efisiensi adalah soal pelayanan publik dan gaji ASN.
Istana memastikan pemerintah akan membayarkan gaji ke-13 dan ke-14 bagi aparatur sipil negara.
Serta pemerintah tak akan memotong anggaran terkait pelayanan publik hingga bantuan sosial.
Dari sektor bisnis, efisiensi anggaran oleh pemerintah di tengah pandemi menjadi alarm bagi bisnis hotel dan restoran. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan memprediksi akan terjadi penurunan okupansi dan event yang berdampak pada menurunnya pendapatan hotel, sehingga meminta pemerintah mengkaji kembali kebijakan tersebut.
Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi presiden terkait efisiensi.
Pemerintah harus memitigasi risiko agar efek efisiensi anggaran bisa terkelola dengan baik.
Perlu pengawalan serius dari menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar praktik hemat anggaran bisa berdampak positif dan tidak mengganggu produktivitas aparatur sipil negara serta pelayanan publik.
#efisiensianggaran #prabowo #lembaga
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/573089/usulan-revisi-anggaran-efisiensi-maksimal-14-februari-atur-dana-demi-makan-bergizi-gratis
Kategori
🗞
Berita