Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akhirnya membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Alasan pembatalan tersebut disebabkan waktu pendaftaran yang sudah semakin dekat. Selain itu, DPR juga membutuhkan waktu, apabila harus mengagendakan kembali sidang paripurna. Dengan demikian, pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024 mendatang, akan mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi.
Meski demikian, langkah DPR RI yang mengindahkan hasil keputusan MK tersebut terlanjur menimbulkan gejolak di masyarakat. Ribuan massa yang terdiri dari masyarakat sipil, buruh dan mahasiwa Kamis kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI. Massa pengunjuk rasa menolak pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas DPR RI.
Meski demikian, langkah DPR RI yang mengindahkan hasil keputusan MK tersebut terlanjur menimbulkan gejolak di masyarakat. Ribuan massa yang terdiri dari masyarakat sipil, buruh dan mahasiwa Kamis kemarin menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR RI. Massa pengunjuk rasa menolak pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang tengah dibahas DPR RI.
Category
📺
TVTranscript
00:00musik intro
00:04musik intro
00:12musik
00:15ya pemirsa, suhu politik di tanah air mulai menghangat
00:18seiring meluasnya aksi penolakan terhadap langkah DPR RI
00:21yang tengah membahas revisi undang-undang pemilihan kepala daerah atau pilkada
00:25meskipun demikian, DPR RI
00:27akhirnya membatalkan rencana pengesan revisi undang-undang pilkada
00:30dengan alasan waktu pendaftaran calon kepala daerah yang semakin dekat
00:34musik
00:38Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
00:40akhirnya membatalkan pengesan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah atau pilkada
00:45alasan pembatalan tersebut disebabkan waktu pendaftaran yang sudah semakin dekat
00:50setelah itu DPR juga membutuhkan waktu apabila harus mengagendakan kembali sidang paripurna
00:56dengan demikian, pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka pada 27 Agustus 2024 mendatang
01:01akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi
01:05meskipun demikian, langkah DPR RI yang mengindahkan hasil keputusan MK tersebut
01:09terlanjur menimbulkan gejolak di masyarakat
01:11ribuan massa yang terdiri dari masyarakat sipil, buruh, dan mahasiswa kamis kemarin
01:16menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI
01:21massa pengunjuk rasa menolak pembahasan dan pengesan revisi undang-undang pemilihan kepala daerah pilkada
01:26yang tengah dibahas di DPR RI
01:28dalam aksinya pengunjuk rasa melakukan aksi bakar ban, menggelar sejumlah poster dan sepanduk
01:33serta memanjat pagar gedung DPR
01:36bahkan menjelang sore, aksi unjuk rasa semakin memanas
01:39dimana massa pengunjuk rasa juga sempat berhasil menjebol pintu gerbang DPR RI
01:44sehingga bentrok antara pengunjuk rasa dan petugas keamanan yang berjaga di dalam gedung DPR pun tidak terelakan
01:52dari Jakarta Tim Liputan, IDX Channel
01:57Baik Pemirsa untuk membahas tema menarik kita kali ini terkait dengan ekonomi nasional
02:01di tengah pusaran dinamika politik kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Peter Abdullah
02:06Direktur Eksekutif Segara Research Institute dan juga Ibu Ima Mayasari
02:09Pakamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia
02:12Selamat pagi Pak Peter
02:14Selamat pagi Mas Prahas, Selamat pagi Mbak Iman
02:16Baik selamat pagi juga Ibu Ima
02:18Selamat pagi Mas Prahas, Selamat pagi Pak Peter
02:22Baik terima kasih atas waktu yang disempatkan ini menarik dengan kita bicara ya
02:26kondisi ekonomi, di tengah juga kontestasi politik Indonesia menjelang Pilkada begitu
02:32mungkin Pak Peter bisa mereview terlebih dahulu begitu bagaimana sih kondisi politik nasional yang kembali menghangat
02:37terutama menjelang pesta demokrasi Pilkada nih dari kacamata Segara Institute, silahkan
02:43Ya, perkembangan politik memang selalu ya dinamikanya selalu naik dan turun ya
02:51dan kita tahu beberapa hari ini kondisi politik sedang meng eskalasinya meningkat
02:58dan tentu itu pasti akan berdampak kepada perekonomian
03:01walaupun kita tahu dampak terhadap perekonomian ini akan sangat bergantung kepada skala dan durasi
03:10dari gonjang-ganjing politik ini
03:14Kalau gonjang-ganjing politik ini masih dalam skala seperti saat ini dalam waktu pendek dan tidak berkelanjutan
03:26maka dampaknya terhadap perekonomian itu akan menjadi minimal
03:29tetapi kalau ini dibiarkan terus meluas, skalanya meningkat dan kemudian menjadi berkepanjangan
03:35tentu ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian kita yang sekarang ini harus kita akui
03:40tidak sedang baik-baik saja juga
03:42Kita tahu tingkat pertumbuhan ekonomi kita sedang melambat
03:46di mana berbagai indikator dari perekonomian kita seperti konsumsi, investasi, itu sedang mengalami perlambatan
03:55Jadi kita sangat membutuhkan pemerintah dan semua komponen itu berupaya untuk menyelesaikan permasalahan politik ini dengan segera
04:05Baik, tapi dengan kondisi yang kemarin kita tahu begitu aksi demo, unjuk rasa, kembali lagi menjembol pintu
04:11gedung wakil rakyat begitu, Anda melihat bagaimana sinyal-sinyal apa yang bisa ditangkap
04:15Ada kekhawatiran begitu akan memberikan sinyal yang kurang baik begitu terkait dengan dunia usaha
04:21ataupun investasi Indonesia akhirnya di mata investor?
04:25Sejauh ini belum, sejauh ini seperti saya sampaikan tadi
04:28Kalaupun ada dampaknya, itu seharusnya lebih kepada dampak jangka medek yang biasanya dengan cepat ditransmisikan ke pasar keuangan
04:38Tapi kita lihat ya, pasar keuangan pada hari ini hijau
04:41Kemarin memang merah, tapi itu saya kira lebih disebabkan oleh faktor teknikal
04:49Sebelumnya sempat naik tinggi, tapi hari ini kembali hijau
04:54Jadi saya kira pasar melihatnya ini sebagai dinamika politik yang biasa
05:00Yang belum akan mengganggu perekonomian seperti saya sampaikan tadi
05:05Sepanjang skala dan durasi dari gonjang-ganjing politik ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu meluas, dan tidak terlalu lama
05:14Jadi diharapkan memang proses politik ini bisa diselesaikan dengan cepat
05:20Sehingga transisi pemerintahan yang dari Presiden Jokowi ke Pak Prabowo nanti bisa berjalan mulus
05:28Demikian juga dengan Pilkada juga berjalan dengan lancar dan baik
05:31Sehingga itu justru akan menjadi sinyal positif bagi perekonomian kita
05:36Tetapi kalau seandainya gujolak politik ini berkepanjangan, skalanya meluas dan berkepanjangan
05:44Saya kira itu akan direspon negatif oleh pelaku pasar yang pasti akan tercermin di pasar keuangan
05:51Di pasar modal
05:53Baik, baik. Nah, kalau kita tahu, kita kebuima ini
05:56Melihat meskipun akhirnya DPR membatalkan pengelesaan revisi Undang-Undang Pilkada
06:01Namun kan memang akhirnya sudah menimbulkan gejolak dan aksi penolakan di sejumlah daerah
06:07Jadi tidak di Jakarta saja
06:08Lantas bagaimana Anda melihat? Pelajaran apa yang bisa kita lihat begitu yang
06:12Memang akhirnya kebijakan-kebijakan yang diambil
06:15Yang sudah menyentuh ruang publik
06:17Direspon begitu oleh masyarakat
06:19Ya pertama kita juga belum bisa memastikan ini selesai ya mas Prasya
06:23Karena ini kan baru penundaan ya
06:27Belum bisa dipastikan batal
06:29Karena apa yang disampaikan ke publik
06:33Itu belum bisa disebutkan sebagai kata final
06:37Jadi saya kira itu juga akan direspon oleh para penggerak dari akibat-akibat yang mempastikan
06:44Kalau dari Bu Imah sendiri bagaimana? Dari kacamata kebijakan publik begitu melihat kondisi ini
06:48Ya, saya melihat adanya komunikasi kebijakan yang jelas itu dan
06:54Dalam hal yang tadi yang disampaikan oleh Pak Piter itu
06:58Sebetulnya belum tentu akan membatalkan ya
07:00Seperti itu komunikasi kebijakan yang jelas kepada
07:03Masyarakat itu menjadi sangat penting sekali karena ini sangat
07:06Ya kita bisa melihat bahwa produk undang-undang kita apalagi undang-undang pilkada ini
07:11Sangat mempengaruhi kehidupan publik ya di masyarakat sendiri
07:17Sehingga kemudian apa yang kemudian pada saat ini kebijakan apa yang
07:21Mau diambil atau mau diputuskan seperti itu
07:25Nah ini menjadi penting bagaimana kemudian komunikasi yang jelas
07:29Kepada publik ini penting sekali disini itu yang menurut saya
07:33Oke nanti seperti apa komunikasi ideal begitu komunikasi politik
07:36Ataupun penyampaian-penyampaian seperti apa yang baik begitu
07:40Yang sesuai dengan kondisi saat ini kita akan bahas nanti di segmen berikutnya
07:43Bu Hima dan Pak Piter kita akan jadi dulu sebentar
07:45Dan pemirsa kami akan segera kembali
07:55Baik pemirsa kita akan lanjutkan kembali perbincangan menarik ini
07:57Terkena dengan ekonomi nasional di tengah pusaran dinamika politik
08:01Bersama dengan Bapak Piter Abdullah Direktur Eksekutif Sekarang Research Institute
08:04Dan juga Ibu Imam Mayasari Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia
08:08Baik Bu Hima, nah lantas bagaimana pola komunikasi publik seperti apa
08:12Begitu yang Anda harapkan ini bisa bekerja cukup optimal
08:17Kemudian ter-deliver dengan baik juga di masyarakat silahkan
08:20Ya terima kasih Mas Bras
08:23Kalau kita bisa melihat dan mencermati disini
08:26Sebetulnya publik membutuhkan komunikasi kebijakan yang efektif
08:30Yaitu bagaimana pesan kebijakan itu mudah dipahami, diterima, dan diimplementasikan
08:34Dengan baik di masyarakat itu sendiri
08:36Kita melihat bahwa ini kan sudah ada putusan
08:39Makamah Konstitusi ya nomor 60 tahun 2024
08:43Dan nomor 70 tahun 2024
08:45Yang kemudian publik mengetahui bahwa putusan ini adalah putusan MK
08:49Yang sifatnya adalah final dan mengikat ya seperti itu
08:53Nah sebetulnya kebijakan yang perlu dikomunikasikan dalam konteks ini adalah
08:57Bagaimana pemerintah kemudian menerapkan terkait dengan putusan MK tersebut
09:02Nah justru yang terjadi adalah kemudian legislatif terus melakukan pembahasan
09:08Terkait dengan RU tentang perubahan keempat ya terhadap undang-undang pilkada itu sendiri
09:12Yang kemudian menuai polemik dan kemudian menicu
09:16Kemudian terjadinya seperti kemarin ya
09:19Demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen yang ada
09:23Nah dengan demikian kemudian kemarin kan tadi Pak Piter juga menyampaikan
09:28Ini pesannya seperti apakah kemudian dibatalkan
09:31Atau kemudian tetap akan dilanjutkan ya pembahasannya seperti itu
09:35Ya tentu ini yang kemudian membutuhkan ketepatan
09:38Paling tidak ada pernyataan resmi lah dari DPR ya di dalam hal ini
09:44Apakah kemudian akan tetap melakukan pembahasan terhadap revisi undang-undang pilkada
09:49Atau kemudian mematuhi gitu ya
09:52Men-stop ini dan mematuhi untuk kemudian melaksanakan atau mengimplementasikan
09:57Apa yang sudah menjadi putusan MK di putusan nomor 60 dan 70
10:01Seperti itu Mas Bras
10:02Baik-baik, nah kita tahu saat ini Indonesia juga tengah memasuki masa transisi
10:07Nah Bu Imal, lantas momentum apa yang perlu dijaga begitu agar
10:11Tidak mengganggu aktivitas kegiatan bisnis pun di masyarakat begitu saat ini?
10:17Ya saya rasa kemarin dengan kemudian tekanan impor kita yang juga
10:21Banyak sekali yang kemudian harus diselesaikan ya
10:24Artinya di dalam hal ini menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik itu menjadi penting gitu ya
10:30Di dalam hal ini pemerintah sedang melakukan pembenahan untuk kemudian
10:33Tadi disampaikan oleh Pak Peter bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja
10:37Di dalam stabilitas ekonominya
10:40Sehingga hal ini yang kemudian penting untuk dijaga kontinuitasnya
10:44Dan bagaimana keberlanjutan kebijakan yang ada, yang terbukti efektif
10:48Dan komitmen ya di dalam konteks ini
10:50Dan yang terpenting juga adalah bagaimana mempertahankan terkait dengan prinsip demokrasi itu sendiri
10:57Baik, nah Pak Peter lantas bagaimana dengan kondisi ekonomi Indonesia
11:00Kalau memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Imal begitu bahwa
11:03Pertumbuhan ekonomi kita masih stagnan di 5 persenan
11:06Kemudian surplus neraca perdagangan juga yang semakin melemah
11:09Deflasi dalam 3 bulan terakhir
11:11Kemudian PMI manufaktur Indonesia yang sudah meningkatkan level ekspansi
11:16Nah apakah perjalanan ekonomi Indonesia begitu di masa transisi
11:19Mungkin nanti pada saat pemerintahan baru juga akan lebih berat nih Pak Peter
11:25Ya, begini
11:27Setiap perubahan atau perpindahan kekuasaan
11:32Atau perubahan pemerintahan dari satu rezim ke rezim lainnya
11:36Itu selalu memunculkan harapan baru
11:38Oke
11:39Saya ingat 10 tahun yang lalu ketika Pak Jokowi terpilih sebagai presiden
11:44Pada periode yang pertama
11:47Itu disebut The New Hope
11:49Harapan baru
11:50Dan ternyata selama 10 tahun
11:53Itu Pak Jokowi tanda kutip
11:55Bisa kita sebutkan sebagai Pak Jokowi gagal memenuhi harapan tersebut
12:00Karena tidak ada perubahan
12:03Tidak ada lompatan dari pertumbuhan ekonomi kita
12:07Bahkan kita sempat terpuruk karena adanya pandemi
12:10Tidak bisa disalahkan Pak Jokowi
12:12Tetapi Pak Jokowi tidak bisa mewujudkan harapan kita pada saat itu
12:15Agar suki kwaya kita bisa tumbuh
12:17Lompat dengan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi
12:19Yang kita sebut sebagai Jokowi Effect
12:21Itu gagal
12:23Nah sekarang kita akan memiliki pemimpin baru
12:27Kita memiliki presiden terpilih yang baru yaitu Pak Prabowo
12:30Terlepas dari semua anggapan
12:33Beliau sudah terpilih sebagai presiden
12:36Pada beliau kita menempatkan harapan baru itu
12:39Kondisi sekarang ini seperti saya sampaikan tadi
12:43Karena di era Pak Jokowi kita tidak melakukan
12:45Berbagai terobosan yang cukup
12:49Sehingga kita bisa membawa perekonomian kita jauh lebih melompat
12:52Jauh lebih tinggi
12:53Maka sekarang harapan itu ada pada Pak Prabowo
12:56Sekarang memang kita kondisinya seperti saya sampaikan tadi
13:00Tidak baik-baik saja
13:02Karena memang di tengah kondisi global yang sebegitu
13:05Dan dikarenakan juga di dalam negeri
13:08Kita tidak menyelesaikan PR-PR yang memang harusnya sudah kita selesaikan lama
13:12Perekonomian kita yang tidak efisien dan sebagainya
13:15High cost economy
13:17Yang kemudian sekarang kita rasakan pertumbuhan ekonomi kita melambat
13:22Nah ini masih bisa kita selesaikan apabila
13:26Nanti pemerintahan baru Pak Prabowo bisa
13:30Mengeluarkan strategi yang benar-benar baru
13:35Nah itu terobosan baru yang berbeda dengan Pak Jokowi
13:39Makanya saya selalu mengatakan
13:42Pak Prabowo memang memegang janji
13:45Melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi
13:49Tetapi Pak Prabowo yang kita harapkan adalah
13:51Tidak hanya sekedar melanjutkan
13:53Karena apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi
13:56Terbukti banyak gagalnya juga
13:59Itu yang harus diperbaiki oleh Pak Prabowo
14:01Nah kalau Pak Prabowo sesuai dengan janjinya
14:04Ingin melakukan mendorong pertumbuhan ekonomi kita
14:07Setinggi mungkin di atas 8% misalnya
14:09Maka harus banyak upaya-upaya baru
14:12Harus banyak terobosan-terobosan baru
14:14Strategi baru yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo
14:17Nah itu dia, apa yang paling pas nih
14:20Kalau kita melihat dengan kondisi yang ada saat ini
14:22Karena tekanan ekonomi kan tidak dari domestik
14:24Dengan banyaknya sekarang produk-produk impor
14:26Kemudian banyak juga industri yang berguguran
14:28Sementara tekanan global juga ada
14:30Nah kira-kira inovasi ataupun shortcut apa yang harus segera disiapkan
14:34Ya begini, ya kita tahu lah ya
14:37Dari zaman dulu, penyakit utama kita itu adalah inefisiensi
14:41Subhubungan tinggi, korupsi, penegakan hukum yang tidak berjalan
14:48Ini saya kira, ini yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo
14:54Bagaimana kita memperbaiki perekonomian kita dari sisi mesinnya
14:58Mesin ekonomi kita harus diperbaiki
15:01Kita tidak mungkin mencapai apa yang ditargetkan oleh Pak Prabowo
15:06Dengan menggunakan mesin lama
15:08Mesin yang selama ini yang sudah kita akui tidak efisien
15:12Harus kita lakukan perubahan mesin
15:16Kita harus ganti mesin
15:18Nah ganti mesin yang lebih efisien
15:22Itu yang harus dilakukan
15:24Banyak indikator-indikator perekonomian kita
15:27Yang jelas-jelas menunjukkan kita tidak efisien
15:30Itu yang harus diperbaiki
15:32Ya korupsi misalnya
15:34Korupsi kan adalah biang utama
15:36Yang menyebabkan kita tidak efisien
15:39Korupsi tidak mungkin bisa kita selesaikan
15:43Tanpa perbaikan dari sisi hukum dan politik
15:46Nah ini PR-PR yang saya kira
15:49Harus dilaksanakan oleh Pak Prabowo
15:53Padahal sejak awal beliau nanti menjabat sebagai Presiden Indonesia
16:19Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan
16:22Baik Pak Peter sayang sekali waktu terbatas
16:24Terima kasih banyak atas waktu sharing dan analisis yang sudah Anda sampaikan
16:27Ibu Ima terima kasih juga atas insight yang sudah Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini
16:32Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali
16:34Salam sehat Pak Peter, Ibu Ima terima kasih
16:36Terima kasih Mas Pra, Mbak Ima
16:38Terima kasih Pak Peter
16:40Ya pemirsa ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emittent
16:45Dan ikutilah Public Expose Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel
16:50Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia
16:54Melalui kegiatan ini Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat
16:59Serta dapat berinteraksi dengan manajemen emittent
17:02Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda
17:06Scan QR Code yang tertera di layar televisi Anda
17:10Dan pilih emittent yang paparan kinerjanya ingin Anda saksikan
17:14Catat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024
17:19Public Expose Live 2024 hanya di IDX Channel
17:25Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam market review
17:28Berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel
17:30Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference
17:33Jangan lupa saksikan program First Session Closing
17:36Yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat
17:40Karena urusan masa depan harus terdepan
17:42Saya Investor Saham, saya Prasetyo Wibowo
17:46Pamit undur diri beserta kerabat kerja yang bertugas
17:48Sampai jumpa
18:12Terima kasih telah menonton