DPR Setujui PMN untuk BUMN Rp44,24 Triliun: Fokus pada Infrastruktur, Pangan, dan Listrik Desa
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, mengumumkan persetujuan alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp44,24 triliun. “Hari ini kita mengadakan rapat persetujuan alokasi PMN sebesar 44,24 triliun,” katanya.
PMN ini akan digunakan untuk berbagai sektor penting, seperti infrastruktur jalan tol, pembangunan berbagai proyek fisik, serta jaminan persediaan pangan untuk satu tahun ke depan. Selain itu, PMN juga untuk penguatan modal perusahaan listrik desa dan sektor-sektor strategis lainnya.
Sarmuji menegaskan, alokasi ini sejalan dengan misi keadilan BUMN, yaitu menghasilkan keuntungan, dividen, dan pajak bagi negara, serta mendorong perekonomian nasional. “Fungsi pelayanan tetap kami tekankan agar BUMN mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, yang tidak memungkinkan dilakukan oleh swasta.”
PMN ini akan digunakan untuk berbagai sektor penting, seperti infrastruktur jalan tol, pembangunan berbagai proyek fisik, serta jaminan persediaan pangan untuk satu tahun ke depan. Selain itu, PMN juga untuk penguatan modal perusahaan listrik desa dan sektor-sektor strategis lainnya.
Sarmuji menegaskan, alokasi ini sejalan dengan misi keadilan BUMN, yaitu menghasilkan keuntungan, dividen, dan pajak bagi negara, serta mendorong perekonomian nasional. “Fungsi pelayanan tetap kami tekankan agar BUMN mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, yang tidak memungkinkan dilakukan oleh swasta.”