Masyarakat terus menolak diberlakukannya Tapera yang akan memotong pendapatan mereka 2,5 hingga 3 persen. Selain dinilai memberatkan masyarakat mengkritisi tidak sertamertanya mereka merasakan manfaatnya. Terlebih harga rumah yang terus mengalami kenaikan.
Dalam Sidang Paripurna, anggota DPR meminta pemerintah membatalkan Tapera. Namun, mungkin anggota DPR lupa saat menjadi RUU Tapera tahun 2014 lalu RUU ini merupakan inisiatif DPR di mana seluruh fraksi menyetujui.
Tim Liputan iNews
Category
🗞
NewsTranscript
00:00 [MUSIK]
00:04 Masyarakat terus menolak diberlakukan neta pera
00:06 yang akan memotong pendapatan mereka 2,5 hingga 3 persen
00:10 Selain dinilai memberatkan, masyarakat mengkritisi
00:13 tidak serta bertanya mereka merasakan manfaatnya
00:16 Terlebih, harga rumah yang terus naik tak terkendali
00:21 Alih-alih menjaga stabilitas harga properti sebagai kebutuhan
00:25 pemerintah malah meminta masyarakat gotong-royong
00:27 sementara pejabat saja dalam LHKPN-nya memiliki sejumlah rumah dan bangunan
00:32 yang menyebabkan rumah bukan lagi sekedar kebutuhan
00:34 melainkan tingginya permintaan
00:36 Bahkan komisioner BP Tapera, Heru Pujonugroho memiliki total kekayaan 6,7 miliar rupiah
00:43 terdata dalam LHKPN memiliki 8 tanah dan bangunan
00:47 Empat anggota Komite Tapera, Basuki Hadip Mulyono yang juga Menteri PUPR
00:52 Sri Mulyani yang juga Menteri Keuangan, Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja
00:56 dan Frederica Widyasari, anggota OJK
00:59 masing-masing memiliki lebih dari 5 tanah dan juga bangunan
01:02 Dalam sidang paripurna, anggota DPR meminta pemerintah membatalkan Tapera
01:08 Mendesak pemerintah membenahi carut marut tata kelola BP Tapera
01:15 dan sebelum itu semua dibenahi pimpinan izin
01:18 Saya menyatakan mendukung untuk pembatalan dan penundaan
01:23 Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2020
01:27 Junto Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2024
01:31 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020
01:36 tentang tabungan perumahan rakyat
01:38 Namun mungkin anggota DPR lupa, saat menjadi RUU Tapera tahun 2014 lalu
01:44 RUU ini merupakan inisiatif DPR di mana seluruh fraksi menyetujui
01:49 Sementara pemerintah kala itu menolak Tapera karena potongan yang memberatkan
01:53 Dari Jakarta, Tim Liputan INews melaporkan
01:57 [Musik]