Ratusan Warga Antre Banpres Abaikan Protokol Kesehatan
- 4 tahun yang lalu
PEKALONGAN, KOMPAS.TV - Ratusan warga kota Pekalongan, Jawa Tengah, memadati halaman kantor Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM kota Pekalongan.
Mereka datang, untuk mengajukan ijin usaha mikro kecil untuk mendapatkan bantuan presiden,
Ratusan warga pelaku usaha mikro kecil, memenuhi halaman kantor Dinas Perdagangan, koperasi, dan UKM kota Pekalongan.
Mereka berdesak-desakan, untuk mengajukan berkas-berkas pengajuan ijin usaha, agar mendapatkan bantuan presiden produktif.
Namun, mereka yang datang tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka tidak melakukan jaga jarak satu sama lain.
Meski petugas Satpol PP telah menghimbau untuk menjaga jarak. Kesadaran warga terhadap bahaya Covid-19 tampaknya masih perlu untuk dibenahi.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan siapkan sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilkada 2020.
Hingga Senin (07/09/2020), Kemendagri telah sampaikan 51 teguran kepada calon kepala daerah.
Menurut Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, opsi yang disiapkan bagi pelanggar yakni penundaan pelantikan kepala daerah selama enam bulan.
Namun opsi sanksi itu masih dalam pembahasan. Kemedagri menilai sanksi bagi pelanggar saat proses pilkada berlangsung sangat diperlukan agar pemerintah daerah yang terpilih sadar akan pentingnya protokol kesehatan.
Mereka datang, untuk mengajukan ijin usaha mikro kecil untuk mendapatkan bantuan presiden,
Ratusan warga pelaku usaha mikro kecil, memenuhi halaman kantor Dinas Perdagangan, koperasi, dan UKM kota Pekalongan.
Mereka berdesak-desakan, untuk mengajukan berkas-berkas pengajuan ijin usaha, agar mendapatkan bantuan presiden produktif.
Namun, mereka yang datang tidak mematuhi protokol kesehatan, mereka tidak melakukan jaga jarak satu sama lain.
Meski petugas Satpol PP telah menghimbau untuk menjaga jarak. Kesadaran warga terhadap bahaya Covid-19 tampaknya masih perlu untuk dibenahi.
Selain itu, Kementerian Dalam Negeri akan siapkan sanksi bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat penyelenggaraan Pilkada 2020.
Hingga Senin (07/09/2020), Kemendagri telah sampaikan 51 teguran kepada calon kepala daerah.
Menurut Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik, opsi yang disiapkan bagi pelanggar yakni penundaan pelantikan kepala daerah selama enam bulan.
Namun opsi sanksi itu masih dalam pembahasan. Kemedagri menilai sanksi bagi pelanggar saat proses pilkada berlangsung sangat diperlukan agar pemerintah daerah yang terpilih sadar akan pentingnya protokol kesehatan.