Kebohongan Akademik Karena Masyarakat Gila Gelar?
- 7 tahun yang lalu
Penipuan gelar dan prestasi akademik membuat geger publik di Tanah Air. Ya, klarifikasi Dwi Hartanto, adalah contoh betapa gelar akademik masih menjadi prestise yang mampu menomorduakan kejujuran.
Dalam perbincangan di program Sapa Indonesia Pagi, Darmaningtyas, pemerhati pendidikan dari UGM melihat, kejadian ini adalah cerminan masyarakat Indonesia yang gila gelar. Segala upaya ditempuh untuk mendapatkan predikat akademik. Hal ini juga marak dilakukan di Tanah Air. Contoh paling sering ditemui adalah penerbitan ijasah palsu. Sejak tahun 1984, saat masih berkuliah di UGM, Darmaningtyas mengaku kasus ijasah palsu sudah pernah terjadi. Kala itu, seorang dosen sastra di UGM bahkan membuat kebijakan agar calon sarjana tidak perlu membuat skripsi. Apalah arti skripsi jika ternyata memicu ketidakjujuran dan membuka peluang bisnis haram.
Sementara, Prof. Ali Ghufron Mukti, Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti menyatakan, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi ketidakjujuran akademis. Salah satunya membuat program KKN yang membuka kesempatan aktualisasi bagi lulusan perguruan tinggi. Calon sarjana diberi kesempatan melakukan praktek dan mengejar cita - cita sesuai profesinya, tidak lagi hanya terpaku untuk mengejar kesuksesan dalam bentuk skripsi.
Dalam perbincangan di program Sapa Indonesia Pagi, Darmaningtyas, pemerhati pendidikan dari UGM melihat, kejadian ini adalah cerminan masyarakat Indonesia yang gila gelar. Segala upaya ditempuh untuk mendapatkan predikat akademik. Hal ini juga marak dilakukan di Tanah Air. Contoh paling sering ditemui adalah penerbitan ijasah palsu. Sejak tahun 1984, saat masih berkuliah di UGM, Darmaningtyas mengaku kasus ijasah palsu sudah pernah terjadi. Kala itu, seorang dosen sastra di UGM bahkan membuat kebijakan agar calon sarjana tidak perlu membuat skripsi. Apalah arti skripsi jika ternyata memicu ketidakjujuran dan membuka peluang bisnis haram.
Sementara, Prof. Ali Ghufron Mukti, Ditjen Sumber Daya Iptek Dikti menyatakan, pemerintah sudah membuat kebijakan untuk mengantisipasi ketidakjujuran akademis. Salah satunya membuat program KKN yang membuka kesempatan aktualisasi bagi lulusan perguruan tinggi. Calon sarjana diberi kesempatan melakukan praktek dan mengejar cita - cita sesuai profesinya, tidak lagi hanya terpaku untuk mengejar kesuksesan dalam bentuk skripsi.