Masyarakat Tak Lagi Percaya Pada Presiden Hingga Pendapat Negara Berkurang karena Larangan Ekspor
KOMPAS.TV - Larangan ekspor bahan baku minyak goreng, yakni minyak sawit dan turunan-nya tidak serta merta menuntaskan masalah minyak goreng.
Isu berkepanjangan soal sawit ini sampai memengaruhi popularitas presiden.
Kita lihat kajian dari Indikator Politik Indonesia.
Survei indikator mencatat tingkat kepuasan presiden di 58,1 persen di saat inflasi naik.
Memang penyebab inflasi ini beragam, tetapi harga minyak goreng menjadi penyumbang inflasi yang signifikan.
Korelasi antara penanganan isu minyak goreng dengan penilaian kinerja presiden juga terlihat dari survei indikator selama 5 hingga 10 Mei 2022.
Berikut 4 alasan teratas yang diambil dari para responden yang tidak puas dengan kinerja presiden.
Pertama, 28,9 persen responden diantaranya mengatakan karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat.
Kedua, bantuan tidak merata.
Kemudian, perihal lapangan kerja atau pengangguran dan terakhir gagal menangani mafia minyak goreng.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesa Burhanuddin Muhtadi menilai larangan ekspor sawit tidak bisa berlarut-larut agar tidak menekan penerimaan negara.
Pemerintah dapat menerapkan "Reward and Punishment" kepada eksportir sawit.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/289379/masyarakat-tak-lagi-percaya-pada-presiden-hingga-pendapat-negara-berkurang-karena-larangan-ekspor
Isu berkepanjangan soal sawit ini sampai memengaruhi popularitas presiden.
Kita lihat kajian dari Indikator Politik Indonesia.
Survei indikator mencatat tingkat kepuasan presiden di 58,1 persen di saat inflasi naik.
Memang penyebab inflasi ini beragam, tetapi harga minyak goreng menjadi penyumbang inflasi yang signifikan.
Korelasi antara penanganan isu minyak goreng dengan penilaian kinerja presiden juga terlihat dari survei indikator selama 5 hingga 10 Mei 2022.
Berikut 4 alasan teratas yang diambil dari para responden yang tidak puas dengan kinerja presiden.
Pertama, 28,9 persen responden diantaranya mengatakan karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat.
Kedua, bantuan tidak merata.
Kemudian, perihal lapangan kerja atau pengangguran dan terakhir gagal menangani mafia minyak goreng.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesa Burhanuddin Muhtadi menilai larangan ekspor sawit tidak bisa berlarut-larut agar tidak menekan penerimaan negara.
Pemerintah dapat menerapkan "Reward and Punishment" kepada eksportir sawit.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/article/289379/masyarakat-tak-lagi-percaya-pada-presiden-hingga-pendapat-negara-berkurang-karena-larangan-ekspor