JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Prabowo Subianto (22/01) lalu meneken instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp306,7 triliun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagain dana hasil penghematan akan digunakan untuk mempeluas jangkuan penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Sesuai inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat.
Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran.
Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan dan juga kegiatan yang bersifat seremonial.
Pengamat Ekonomi, menilai pos pengeluaran terbesar adalah gaji dan tunjangan pegawai.
Karena itu perlu juga dievalusi besaran tunjangan para pegawai pemerintah.
Sementara Pakar Kebijakan Publik menyatakan upaya penghematan yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif jika praktik korupsi masih terjadi.
Kementerian dan Lembaga Negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi presiden terkait efisisensi.
Bagaimana efektivitas efisiensi anggaran ala prabowo ini? Dan apa dampaknya terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi target program prioritas yang dicanangkan?
Kita ulas bersama Tim Ekonomi Prabowo Gibran, Drajad Wibowo dan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.
Baca Juga Penjelasan Tim Ekonomi soal Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 T Demi Makan Bergizi Gratis di https://www.kompas.tv/nasional/571805/penjelasan-tim-ekonomi-soal-presiden-prabowo-pangkas-anggaran-rp306-t-demi-makan-bergizi-gratis
#prabowo #mbg #apbn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/571841/presiden-prabowo-potong-anggaran-rp306-triliun-demi-makan-bergizi-gratis-apa-dampaknya
Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga Rp306,7 triliun.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagain dana hasil penghematan akan digunakan untuk mempeluas jangkuan penerima manfaat program makan bergizi gratis.
Sesuai inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat.
Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran.
Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan dan juga kegiatan yang bersifat seremonial.
Pengamat Ekonomi, menilai pos pengeluaran terbesar adalah gaji dan tunjangan pegawai.
Karena itu perlu juga dievalusi besaran tunjangan para pegawai pemerintah.
Sementara Pakar Kebijakan Publik menyatakan upaya penghematan yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif jika praktik korupsi masih terjadi.
Kementerian dan Lembaga Negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi presiden terkait efisisensi.
Bagaimana efektivitas efisiensi anggaran ala prabowo ini? Dan apa dampaknya terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi target program prioritas yang dicanangkan?
Kita ulas bersama Tim Ekonomi Prabowo Gibran, Drajad Wibowo dan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar.
Baca Juga Penjelasan Tim Ekonomi soal Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Rp306 T Demi Makan Bergizi Gratis di https://www.kompas.tv/nasional/571805/penjelasan-tim-ekonomi-soal-presiden-prabowo-pangkas-anggaran-rp306-t-demi-makan-bergizi-gratis
#prabowo #mbg #apbn
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/571841/presiden-prabowo-potong-anggaran-rp306-triliun-demi-makan-bergizi-gratis-apa-dampaknya
Kategori
🗞
Berita