Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan tegas meminta jajaran di Kabinet Merah Putih, serta Pemerintah Daerah untuk melakukan penghematan anggaran. Jumlah total anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah yang akan dihemat mencapai Rp306,69 triliun.
Adapun, nilai pemangkasan anggaran yang berasal dari total belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun tersebut, terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Adapun, nilai pemangkasan anggaran yang berasal dari total belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun tersebut, terdiri atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun.
Category
📺
TVTranscript
00:00Sub Indo By Broth3rmax
00:20Halo pemirsa, apa kabar anda hari ini?
00:22Langsung dari studio IDX Channel Jakarta
00:24Saya Prasetyo Wibowo kembali hadir
00:26Dalam Market Review, program yang akan
00:28mengupas isu-isu yang menjadi penggerak
00:30ekonomi di Indonesia.
00:32Livestreaming kami bisa anda saksikan di
00:34idxchannel.com dan langsung saja kita mulai
00:36Market Review selengkapnya
00:38Intro
00:47Presiden Prabowo Subianto telah
00:49menginstruksikan jajarin di bawahnya
00:51untuk melakukan penghematan anggaran belanja
00:53baik di tingkat pusat maupun daerah
00:55dan target penghematan anggaran
00:57sampai 306,69 triliun rupiah
00:59yang terdiri atas
01:01anggaran belanja kementerian lembaga
01:03di tahun anggaran 2025
01:05dan transfer ke daerah
01:11Presiden Prabowo Subianto melalui
01:13instruksi Presiden nomor 1 tahun
01:152025 tentang efisiensi belanja
01:17dalam pelaksanaan anggaran pendapatan
01:19dan belanja negara dan anggaran
01:21pendapatan dan belanja daerah
01:23tahun anggaran 2025
01:25dengan tegas meminta jajaran di kabinet
01:27merah putih dan pemerintah daerah
01:29untuk melakukan penghematan
01:31anggaran
01:33jumlah total anggaran pemerintah pusat
01:35dan daerah yang akan dihemat
01:37306,69 triliun rupiah
01:39hadapun nilai
01:41pemangkasan anggaran 306,69
01:43triliun rupiah yang berasal
01:45dari total belanja negara tahun
01:472025 sebesar 3621,3 triliun
01:51tersebut terdiri atas
01:53anggaran belanja kementerian lembaga
01:55sebesar 256,1 triliun rupiah
01:57dan transfer ke daerah
01:59sebesar 50,59 triliun rupiah
02:05saya tegaskan kembali
02:07bahwa hal-hal
02:09di luar itu
02:11yang bersifat
02:13seremoni, upacara
02:15merayakan ulang tahun
02:17ini, ulang tahun itu
02:19hari ini, hari itu
02:21kita tidak anggarkan
02:25perayaan
02:27sejarah perayaan ulang tahun
02:29laksanakan secara sederhana
02:31di kantor, di ruangan
02:33kalau perlu yang hadir
02:35hanya 15 orang
02:37sisanya di fikonkan
02:41sementara itu kementerian keuangan
02:43telah menyatakan ada 16 komponen
02:45pemangkasan anggaran pada kementerian lembaga
02:47di tahun 2025 ini
02:49melalui surat menteri keuangan no. 37
02:51tahun 2025
02:53total pemangkasan
02:55anggaran belanja kementerian lembaga
02:57mencapai 256,1 triliun rupiah
02:59yang menjadi bagian dari kebijakan
03:01penghematan belanja APBN
03:032025
03:05senilai 306,69 triliun rupiah
03:07meski demikian
03:09kebijakan tersebut tidak menyasar
03:11belanja pegawai dan bantuan sosial
03:13atau Bansos
03:15Jakarta Tim Liputan
03:17Jakarta Tim Liputan
03:19Jakarta Tim Liputan
03:21Jakarta Tim Liputan
03:23berikut ini terkait dengan efisiensi anggaran belanja negara
03:25dan kaitannya dengan beberapa
03:27penghematan yang akan
03:29dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto
03:31selengkapnya bisa anda saksikan
03:33di layar televisi anda
03:35ya kita akan cerimati bersama tadi
03:37belanja kementerian lembaga begitu yang akan dihemat
03:39mencapai 256,1 triliun rupiah
03:41sementara
03:43transfer ke daerah ada
03:45259 triliun rupiah
03:47sehingga total anggaran yang diharapkan
03:49bisa dilakukan efisiensi
03:51atau penghematan ataupun
03:53pemangkasan dari APBN 2025
03:55kemudian juga termasuk dalam pemerintah
03:57daerah juga adalah
03:59306,69 triliun rupiah
04:01itu dia
04:03terkait dengan data dari efisiensi
04:05ataupun efektivitas
04:07anggaran pemerintah
04:09pusat dan daerah begitu yang akan dipangkas oleh pemerintah
04:11baik untuk membahasnya
04:13kita tersambung melalui zoom bersama dengan Bapak Terubus Serhadiansa
04:15beliau adalah ketemu Mas Asosiasi Kebijakan Publik Indonesia
04:17halo Pak Terubus apa kabar?
04:19iya mas sehat mas
04:21baik terima kasih atas waktunya
04:23Mas Pitra Faisal juga sudah bergabung senior ekonomis
04:25dari Samuel Sekuritas Indonesia, apa kabar Mas Pitra?
04:27baik terima kasih Mas Bos
04:29baik terima kasih juga atas waktunya
04:31yang disempatkan dan sebelum membahas lebih jauh
04:33Mas Pitra mungkin bisa sedikit mereview lah
04:35terkait dengan instruksi yang sudah
04:37diberikan tadi Presiden Prabowo
04:39kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan
04:41efisiensi anggaran
04:43ini ada di tingkat pusat sampai ke daerah
04:45bagaimana Anda melihatnya?
04:47iya mas Pras
04:49jadi saya sudah sering menyampaikan
04:51dari tahun lalu bahkan ya
04:53mulai bulan November dan Desember
04:55akan ada potensi pelebaran
04:57defisit ya akibat
04:59adanya program prioritas pemerintah
05:01dan juga ada potensi shortfall revenue
05:03jadi hitung-hitungannya begini
05:05dari sisi revenue
05:07untuk tahun 2025 ini
05:09itu
05:11ekspektasinya kan
05:13Rp2.996 triliun
05:15nah itu Rp2.490 triliun
05:17dari pajak
05:19Rp945 triliun dari PPN terutama
05:21nah hitungan saya
05:23dari Rp945 triliun
05:25maksimum kita bisa
05:27cuma bisa mendapatkan Rp900 triliun untuk tahun ini
05:29kenapa? karena dasar
05:31konsumsi ya masyarakat
05:33itu apa fondasinya
05:35relatif fragile atau rapuh
05:37sehingga kemudian basis
05:39pengumpulan pajaknya menjadi terkendala
05:41sehingga maksimum Rp900 triliun
05:43itu saja hampir Rp50 triliun shortfallnya
05:45kemudian dari PPH terutama
05:47PPH Amigas kita melihat bahwa
05:49ada potensi pelambatan demand
05:51global di tahun ini
05:532025 bahkan dunia saja sudah
05:55merevisi pertumbuhan ekonomi dunia
05:57dari 3% menjadi 2,7%
05:59dan itu prognosis dari komoditas
06:01terutama ekspor
06:03komoditas kita pasti akan terbatas juga
06:05sehingga itu yang juga kemungkinan besar
06:07akan menghasilkan shortfall
06:09sekitar Rp50 triliun lagi dari PPH
06:11terutama PPH Amigas, itu Rp100 triliun
06:13kurang lebih dari sisi
06:15revenue shortfallnya
06:17nah kemudian dari sisi pelanja, hitung-hitungan saya kemarin
06:19yang juga bisa cek sampai
06:21satuan ke sembilan, itu ada
06:23potensi peningkatan Rp100 triliun
06:25sampai Rp130 triliun, sehingga
06:27all in all kalau kita melihat defisi tahun 2025
06:29yang baseline-nya
06:31Rp620 triliun atau 2,53%
06:33dari GDP
06:35itu bisa meningkat sampai
06:37Rp850 triliun
06:39artinya semakin mendekati
06:41batas threshold 3%
06:43dari Undang-Undang 17 tahun 2003
06:45ini kan tidak bagus ya, dari sisi kesehatan fiskal kita
06:47dan akan membangun persepsi negatif
06:49bagi para investor
06:51dan akan memicu capital outflow
06:53dan oleh karenanya ini, saya rasa penghematan ini
06:55sangat baik dan dibutuhkan
06:57dan saya surprise juga
06:59ketika Pak Prabowo juga dalam
07:01speech-nya kemarin menyampaikan bahwa
07:03beliau sudah cek
07:05sampai satuan ke sembilan, dan saya
07:07kira ini adalah satu-satunya presiden
07:09sepanjang sejarah yang bisa cek sampai satuan ke sembilan
07:11bersama Kementerian Keuangan
07:13dan makanya kemarin kita keluar
07:15kita melihat impress 1 2025
07:17itu Rp306 triliun
07:19potensi penghematannya
07:21nah ini sesuai dengan
07:23hitungan saya yang dari
07:25tahun lalu, bahwa kan ada potensi
07:27defisit Rp250 triliun
07:29ada tambahannya on top dari Rp620 triliun
07:31yang mana itu
07:33dikompensasi atau ditutup dengan penghematan
07:35nah ini, kita juga sudah melihat
07:37beberapa program prioritas
07:39pemerintah itu sudah
07:41ditambah alokasinya
07:43seperti misalnya makan bergizi gratis dari sebelumnya
07:45Rp71 triliun, sekarang menjadi Rp171 triliun
07:47karena sebelumnya
07:49juga di
07:51pertengahan Januari, sudah ada permintaan dari
07:53Pak Zulkifli Hasan
07:55untuk ada sekitar tambahan Rp130 triliun
07:57untuk makan
07:59bergizi gratis, dan itu sesuai dengan
08:01hitungan saya, dan akhirnya
08:03saya melihat bahwa ini adalah
08:05suatu hal yang dibutuhkan, jadi
08:07menghemat anggaran, merealokasi anggaran
08:09dari sektor-sektor yang
08:11mungkin tidak efisien, yang difokuskan
08:13kepada sektor-sektor yang bisa membangkitkan
08:15konsumsi, dan dimana konsumsi
08:17ini adalah salah satu
08:19kelemahan kita ya, selama tahun terakhir
08:21tahun 2024, yang memang harus dibangkitkan
08:23baik, baik, nah dari sini
08:25kacamata kebijakan publik, Anda melihat
08:27bagaimana Pak Terubos, apakah ini menjadi
08:29satu langkah yang tepat, momentumnya juga
08:31pas begitu mengawali tahun 2025
08:33kemudian, ini juga akan ada
08:35upaya penghematan anggaran
08:37begitu, oleh pemerintah
08:39kalau dari saya sih, pandangannya
08:41bahwa
08:43penghematannya memang harus dilakukan, ya
08:45karena menyambung tadi Mas Faisal
08:47juga, pertimbangan
08:49perintahan pemerintah depan ini
08:51memang banyak hal yang harus dilakukan
08:53terutama adalah
08:55terjadi kejolak
08:57baik di tingkat global, maupun
08:59di tingkat lokal sendiri, nah ada
09:01catatan yang harus dilakukan, dari sisi
09:03kebijakan publik, yang pertama, bahwa
09:05pemangkak
09:07asan atau efisiensi ini, agak berat
09:09dihadapkan oleh
09:11gemuknya kementerian dan lembaga yang
09:13dilakukan, sekarang terutama untuk perjalanan
09:15dinas ini, karena akan sulit sekali
09:17tentu dalam hal ini, perlu
09:19ada satu kajian
09:21yang cukup mendalam, bagaimana kemudian
09:23nantinya, agar kementerian dan lembaga
09:25yang baru dibentuk nanti, itu
09:27juga tidak mengalami satu
09:29pelemahan dalam hal pelayanan
09:31publiknya, kemudian yang kedua
09:33untuk daerah, ini juga
09:35agak berat, karena pemerintah
09:37daerah baru terpilih
09:39ini Bapak Belkada baru sudah berlangsung, tapi
09:41beberapa kan
09:43belum pelantikan juga
09:45sehingga ada yang lainnya masih
09:47berperang di MK, jadi belum
09:49definitif sebagai
09:51kepala daerah, tentu
09:53pengimbangan tangga ini juga harus diselesaikan
09:55ke daerah secara
09:57masif, karena bagaimana menunjukkan beroperasi
09:59daerah selama ini kan sangat
10:01tergantung, ada dua daerah
10:03sebenarnya dalam konteks ini
10:05yang pertama adalah untuk DHRD UPI
10:07daerah otonomi baru
10:09daerah otonomi baru ini adalah yang
10:11cukup selama ini sangat tergantung sekali kepada
10:13istilahnya transferan
10:15dana pusat,
10:17ini akan sangat terganggu dengan
10:19efisiensi ini, kalau nanti pemerintah
10:21nggak hati-hati bisa jadi ini menjadi
10:23istilahnya ada kejolak
10:25di situ, yang
10:27kedua untuk daerah-daerah yang kategori
10:31tingkat pertumbuhannya itu
10:33minimas, karena memang
10:35biasanya Indonesia Timur ada beberapa
10:37yang memang belum
10:39istilahnya belum bisa dikatakan
10:41mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik
10:43karena kondisi
10:45entah
10:47sumber daya alamnya, kemudian juga
10:49infrastrukturnya juga dan sebagainya
10:51sehingga ini menjadi tantangan, jadi
10:53ini menurut saya catatan yang penting
10:55yang sebenarnya yang ketiga
10:57rekasi ini kan sebenarnya
10:59jangan hanya untuk yang bersifat jangka pendek
11:01dan istilahnya sekedar untuk
11:03MPG misalnya tambahan sampai 100 triliun
11:05pada MPG, ini kan
11:07sifatnya temporer ya, karena belum ada
11:09satu undang-undang atau
11:11kebijakan regulasi yang sifatnya bahwa
11:13kebijakan MPG ini akan
11:15terus menerus dilakukan, karena kebijakan publik
11:17selalu harus pada tataran
11:19ini, keberlanjutan, kalau cuman
11:21berjalan satu tahun, dua tahun, tiga tahun
11:23bahkan karena pemerintahan kita hanya
11:25berjalan lima tahun, ya ini tentu
11:27efeknya belum bisa dikatakan
11:29ini kan gitu, apa
11:31maksimal lah kira-kira seperti itu, nah agak
11:33perlu ada kebijakan ganti pemimpin
11:35kalau kita jangan sampai ganti pemimpin, ganti
11:37kebijakan, jadi
11:39kebijakannya berlanjutan lulus-lulus
11:41nah Pak Turubus
11:43tadi anda menyebutkan terkait dengan pelayanan
11:45publik, begitu dikhawatirkan mengalami
11:47penurunan dengan adanya pemangkasan
11:49ataupun efisiensi anggaran, ini di bagian
11:51mana yang mungkin perlu dicermati
11:53bersama sehingga tidak mengurangi juga nih
11:55pelayanan ataupun bentuk
11:57kehadiran pemerintah di masyarakat
12:01Pak Turubus
12:03di
12:07ya
12:09paling misalnya
12:11seperti kesehatan
12:13seperti posi handuk gitu kan
12:15juga peningkatan
12:17untuk ini kesehatan
12:19masyarakat
12:21kategori misalnya masyarakat marginal yang
12:23mungkin wilayah ditinggalnya di 3T itu mas
12:25jadi terdepan, terluar
12:27isolasi, yang itu kan
12:29butuh perhatian tersendiri, kalau kemudian
12:31sangat tergantung pada anggaran, anggaran
12:33pemerintah pusat yang dimana kemudian
12:35pertumbuhannya itu
12:37memang betul-betul
12:39silahnya sangat
12:41ditentukan oleh nasib
12:43dari pemerintah pusat sendiri mas
12:45perhatiannya itu, jadi itu
12:47pelayanan-pelayanan terkait dengan
12:49pemberdayaan masyarakat
12:51masyarakat pinggiran atau masyarakat marginal
12:53kemudian juga masyarakat
12:55kan kita banyak suka masyarakat yang masih kategori
12:57ini mas, belum modern
12:59gausah jauh-jauh dari Jakarta
13:01kita masih ada masyarakat badui yang butuh perhatian
13:03dan ini juga akan jadi potret
13:05dimana kemudian pemberdayaan
13:07anggaran itu kan butuh
13:09anggaran besar pemberdayaan masyarakat itu mas
13:11seperti itu mas
13:29musik
13:31musik
13:33musik
13:35musik
13:37musik
13:39musik
13:41musik
13:43musik
13:45musik
13:47musik
13:49musik
13:51musik
13:53musik
13:55musik
13:57musik
13:59musik
14:01musik
14:03musik
14:05musik
14:07musik
14:09musik
14:11musik
14:13musik
14:15musik
14:17musik
14:19musik
14:21musik
14:23musik
14:25musik
14:27musik
14:29musik
14:31musik
14:33musik
14:35musik
14:37musik
14:39musik
14:41musik
14:43musik
14:45musik
14:47musik
14:49musik
14:51musik
14:53musik
14:55musik
14:57musik
14:59musik
15:01musik
15:03musik
15:05musik
15:07musik
15:09musik
15:11musik
15:13musik
15:15musik
15:17musik
15:19musik
15:21musik
15:23musik
15:25musik
15:27musik
15:29musik
15:31musik
15:33musik
15:35musik
15:37musik
15:39musik
15:41musik
15:43musik
15:45musik
15:47musik
15:49musik
15:51musik
15:53musik
15:55musik
15:57musik
15:59musik
16:01musik
16:03musik
16:05musik
16:07musik
16:09musik
16:11musik
16:13musik
16:15musik
16:17musik
16:19musik
16:21musik
16:23musik
16:25musik
16:27musik
16:29musik
16:31musik
16:33musik
16:35musik
16:37musik
16:39musik
16:41musik
16:43musik
16:45musik
16:47musik
16:49musik
16:51musik
16:53musik
16:55musik
16:57musik
16:59musik
17:01musik
17:03musik
17:05musik
17:07musik
17:09musik
17:11musik
17:13musik
17:15musik
17:17musik
17:19musik
17:21musik
17:23musik
17:25musik
17:27musik
17:29musik
17:31musik
17:33musik
17:35musik
17:37musik
17:39musik
17:41musik
17:43musik
17:45musik
17:47musik
17:49musik
17:51musik
17:53musik
17:55musik
17:57musik
17:59musik
18:01musik
18:03musik
18:05musik
18:07musik
18:09musik
18:11musik
18:13musik
18:15musik
18:17musik
18:19musik
18:21musik
18:23musik
18:25musik
18:27musik
18:29musik
18:31musik
18:33musik
18:35musik
18:37musik
18:39musik
18:41musik
18:43musik
18:45musik
18:47musik
18:49musik
18:51musik
18:53musik
18:55musik
18:57musik
18:59musik
19:01musik
19:03musik
19:05musik
19:07musik
19:09musik
19:11musik
19:13musik
19:15musik
19:17musik
19:19musik
19:21musik
19:23musik
19:25musik
19:27musik
19:29musik
19:31musik
19:33musik
19:35musik
19:37musik
19:39musik
19:41musik
19:43musik
19:45musik
19:47musik
19:49musik
19:51musik
19:53musik
19:55musik
19:57musik
19:59musik
20:01musik
20:03musik
20:05musik
20:07musik
20:09musik
20:11musik
20:13musik
20:15musik
20:17musik
20:19musik
20:21musik
20:23musik
20:25musik
20:27musik
20:29musik
20:31musik
20:33musik
20:35musik
20:37musik
20:39musik
20:41musik
20:43musik
20:45musik
20:47musik
20:49musik
20:51musik
20:53musik
20:55musik
20:57musik
20:59musik
21:01musik
21:03musik
21:05musik
21:07musik
21:09musik
21:11musik
21:13musik
21:15musik
21:17musik
21:19musik
21:21musik
21:23musik
21:25musik
21:27musik
21:29musik
21:31musik
21:33musik
21:35musik
21:37musik
21:39musik
21:41musik
21:43musik
21:45musik
21:47musik
21:49musik
21:51musik
21:53musik
21:55musik
21:57musik
21:59musik
22:01musik
22:03musik
22:05musik
22:07musik
22:09musik
22:11musik
22:13musik
22:15musik
22:17musik
22:19musik
22:21musik
22:23musik
22:25musik
22:27musik
22:29musik
22:31musik
22:33musik
22:35musik
22:37musik
22:39musik
22:41musik
22:43musik
22:45musik
22:47musik
22:49musik
22:51musik
22:53musik
22:55musik
22:57musik
22:59musik
23:01musik
23:03musik
23:05musik
23:07musik
23:09musik
23:11musik
23:13musik
23:15musik
23:17musik
23:19musik
23:21musik
23:23musik
23:25musik
23:27musik
23:29musik
23:31musik
23:33musik
23:35musik
23:37musik
23:39musik
23:41musik
23:43musik
23:45sehingga tidak diperlakukan pemangkasan mandiri, atau akan terjadi justru pemangkasan mandiri?
23:51Ya, memang ada dua potensi mas. Potensinya adalah bahwa DPR ini kan DPR baru mas ya.
23:58Tentu masih, istilahnya kita itu masih beti-beti apakah langsung setuju atau tidak.
24:03Tetapi kita berharap setuju gitu ya, setuju karena bagaimanapun pemangkasan.
24:06Tapi nilainya apakah same 300? Namanya ini juga menjadi debatable.
24:11Itu artinya teman-teman DPR saya memikirkan bagaimana kemudian agar eksekusinya bisa berjalan baik.
24:18Yang kedua, kalau misalnya sampai tanggal tahun yang sebelum, kan kemudian ini Kementerian Keuangan punya menang.
24:24Nah, pemangkasan ini sendiri, tentu meskipun nanti pemerintah akan mengatakan ini hak-hak prerogatif presiden dalam hal ini,
24:32dan ini akan, tetapi secara politis itu akan menjadi masalah.
24:35Apalagi kemudian, meskipun nanti dalam konteks ini tadi singkong misalnya bansos-bansos tidak dipangkas.
24:40Tetapi, meskipun tidak dipangkas juga dalam ini akan terpengaruh kan gitu.
24:45Kenapa pemerintah juga tidak luka memangkukan kajian-kajian terhadap dana desa, mas.
24:51Dan dana desa ini kan juga bisa misalnya untuk dipangkas juga,
24:55kalau kira-kira kemudian tidak hanya persoalan di dana transport daerah yang sifatnya DAO atau DAK itu tadi.
25:01Tetapi, memang yang penting adalah bagaimana dana desa ini juga digunakan secara tepat sasaran.
25:07Ini kan perlu juga kajian, tapi saya meyakini pemerintah harusnya ada upaya untuk melakukan efisiensi juga gitu, mas.
25:13Jadi, sehingga program-program terkait jangka panjang ini yang tidak hanya yang temporal,
25:18MPG, tapi jangka panjang, pangan dan eswa sembahda pangan dan energi, mas.
25:22Yang penting sekali untuk ini, apa, segera dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
25:27anggurannya suka supaya diperbesar di konteks ini, mas.
25:32Mas Witter, bagaimana nih terakhir dari sisi Anda melihat, apakah ini akan smooth begitu berjalannya
25:37dan akhirnya efisiensi juga akan dilakukan oleh pemerintah untuk dari sisi pusat daerah,
25:41kemudian prioritas-prioritas dari program yang dilakukan juga akan terjamin begitu terlaksana di tahun 2025 ini?
25:48Ya, jadi kan prioritas pembangunan itu diongkosi melalui jalan penghematan ini.
25:56Jadi, bear in mind, ini adalah anggaran yang bukan dibuat oleh pemerintahan presiden saat ini.
26:02Ini adalah warisan yang lalu. Jadi, wajar saja kalau ada penyesuaian.
26:06Itu yang pertama. Dan kedua, apakah ini bisa berjalan dengan smooth?
26:09Saya rasa bisa ya, karena kita sekarang sudah melihat ada konsensus politik ya.
26:15Dan oleh karenanya, saya rasa ini tinggal mudah sekali ya untuk mencapai konsensus itu di parlemen.
26:21Tinggal mungkin masalah teknisnya ya, hitung-hitungannya seperti apa.
26:25Oke, baik. Berarti tinggal kita tunggu nanti bagaimana pelaksanaan upaya, ya ada hearing lah,
26:31atau mungkin dikonsultasi dan diskusi bersama juga dengan DPR untuk membahas terkait dengan efisiensi anggaran
26:36begitu yang dilakukan oleh kementerian-kementerian lembaga negara di Indonesia
26:40dan juga dari sisi pemerintah daerah.
26:42Sehingga efektivitasnya akan terasa, kemudian tidak lagi mengurangi dari sisi pelayanan publiknya kepada masyarakat.
26:47Mengingat ada 16 komponen begitu yang dilakukan efisiensi di sana, begitu di tingkat kementerian lembaga.
26:54Pak Terubus, terima kasih banyak atas analisis yang diberikan.
26:56Mas Dieter Feistel, terima kasih juga atas analisis yang diberikan kepada pemirsa.
27:00Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih.