Rapat bersama antara DPR dan Jaksa Agung menyoroti komitmen tinggi terhadap prinsip netralitas dalam penegakan hukum. Melalui kebijakan ini, Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen serius dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik tanpa diskriminasi. Dengan evaluasi anggaran yang tepat dan penerapan aturan ketat, diharapkan Kejaksaan dapat terus berperan sebagai penegak hukum yang adil dan objektif. "Kami akan terus menjaga netralitas dan memastikan bahwa setiap tindakan hukum berlandaskan prinsip keadilan,” pungkas Burhanuddin.
Category
🗞
Berita