• bulan lalu
Melalui rapat yang berlangsung, Komisi III DPR menegaskan pentingnya menjaga transparansi sekaligus kehati-hatian dalam penanganan kasus-kasus hukum yang sensitif. Kerja sama antara DPR dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan prinsip hukum yang adil dan terbuka. Semua langkah yang diambil dalam penanganan kasus ini bertujuan untuk menjunjung tinggi prinsip hukum serta menghindari kesalahan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. “Kami akan terus memantau perkembangan ini dan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku,” tutup Burhanuddin.

Category

🗞
Berita

Dianjurkan