DPR Menyindir BUMN yang Merangkap Jabatan Padahal Tidak Sesuai Undang Undang

Isu rangkap jabatan di BUMN menyoroti perlunya komitmen kuat terhadap penegakan hukum dan reformasi tata kelola. DPR mendesak agar semua pihak, terutama BUMN, untuk mematuhi regulasi dan etika dalam menjalankan fungsinya. Dengan pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap hukum, diharapkan tata kelola BUMN akan semakin baik dan berkontribusi positif bagi pembangunan nasional.