Formappi Kritik DPR Buru-Buru Sahkan UU Kementerian Negara dan Punya Tendensi Politik Akomodatif!

KOMPAS.TV - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti langkah DPR yang mengebut pengesahan 3 undang-undang di akhir periode jabatannya.

Lucius menyayangkan DPR bisa mengebut 3 undang-undang, tapi dari 259 RUU yang masuk Prolegnas 2024, hanya 26 yang berhasil disahkan DPR jadi undang-undang.

Formappi mengritik Undang-Undang Kementerian Negara dan Undang-Undang Wantimpres RI, karena sarat kepentingan politik untuk mewadahi politik akomodatif Presiden Terpilih.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Ahmad Baidowi membantah tudingan "tidak melibatkan partisipasi publik" sebelum membawa 3 RUU ke Paripurna.

Baidowi menekankan, setiap fraksi dan pemerintah telah melibatkan publik dengan cara masing-masing, hingga terkumpul daftar inventarisasi masalah.

Daftar itulah yang dirapatkan di Badan Legislasi, sebelum disepakati di parlemen.

Baca Juga Surya Paloh Buka Suara soal Diskusi dengan Prabowo Subianto soal Porsi Menteri di https://www.kompas.tv/video/539714/surya-paloh-buka-suara-soal-diskusi-dengan-prabowo-subianto-soal-porsi-menteri

#formappi #luciuskarus #uukementerian

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/539723/formappi-kritik-dpr-buru-buru-sahkan-uu-kementerian-negara-dan-punya-tendensi-politik-akomodatif