Walkot Semarang yang Juga Kadernya Diperiksa KPK, PDIP: Hukum Jangan Jadi Alat Politik di Pilkada
SEMARANG, KOMPAS.TV - PDI Perjuangan merespons kadernya sekaligus Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu yang terseret dalam kasus dugaan korupsi.
PDI Perjuangan meminta agar hukum tidak dijadikan alat politik menjelang Pilkada.
Juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mendorong setiap kader untuk taat pada proses hukum.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah juga perlu ditegakkan. PDI Perjuangan meyakini Hevearita tidak melakukan apa yang dituduhkan.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
#korupsi #pemkotsemarang #pdip
Baca Juga Jawaban Sekjen PDIP Hasto soal Ahok Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 di https://www.kompas.tv/video/524986/jawaban-sekjen-pdip-hasto-soal-ahok-masuk-bursa-pilkada-jakarta-2024
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/524988/walkot-semarang-yang-juga-kadernya-diperiksa-kpk-pdip-hukum-jangan-jadi-alat-politik-di-pilkada
PDI Perjuangan meminta agar hukum tidak dijadikan alat politik menjelang Pilkada.
Juru bicara PDI Perjuangan, Chico Hakim, mendorong setiap kader untuk taat pada proses hukum.
Meski demikian, asas praduga tak bersalah juga perlu ditegakkan. PDI Perjuangan meyakini Hevearita tidak melakukan apa yang dituduhkan.
Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah ruang kerja Wali Kota Semarang dan sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.
#korupsi #pemkotsemarang #pdip
Baca Juga Jawaban Sekjen PDIP Hasto soal Ahok Masuk Bursa Pilkada Jakarta 2024 di https://www.kompas.tv/video/524986/jawaban-sekjen-pdip-hasto-soal-ahok-masuk-bursa-pilkada-jakarta-2024
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/video/524988/walkot-semarang-yang-juga-kadernya-diperiksa-kpk-pdip-hukum-jangan-jadi-alat-politik-di-pilkada