MenpanRB Dukung Provinsi Sumatra Utara Implementasikan Birokrasi Berdampak
JAKARTA, POJOKBACA.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mendorong Provinsi Sumatra Utara implementasikan reformasi birokrasi berdampak.
Hal ini sesuai arahan Presiden agar pelaksanaan birokrasi memiliki dampak terhadap pelayanan publik yang berjalan dengan baik.
Agar dapat berdampak, birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis.
“Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan. Harus dijaga akselerasinya agar berjalannya cepat dalam mencapai target pembangunan,” jelas Menteri Anas saat Sapa ASN Sumatra Utara di Medan, Sumatra Utara, Rabu (17/07).
Menteri Anas mengatakan bahwa target-target pembangunan di Sumatra Utara dapat cepat tercapai jika dilakukan integrasi, digitalisasi, serta pengoperabilitasan proses bisnis serta layanan. Dengan adanya pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatra Utara.
“Birokrasi yang berdampak dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien,” lanjut Anas.
Hal ini sesuai arahan Presiden agar pelaksanaan birokrasi memiliki dampak terhadap pelayanan publik yang berjalan dengan baik.
Agar dapat berdampak, birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis.
“Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan. Harus dijaga akselerasinya agar berjalannya cepat dalam mencapai target pembangunan,” jelas Menteri Anas saat Sapa ASN Sumatra Utara di Medan, Sumatra Utara, Rabu (17/07).
Menteri Anas mengatakan bahwa target-target pembangunan di Sumatra Utara dapat cepat tercapai jika dilakukan integrasi, digitalisasi, serta pengoperabilitasan proses bisnis serta layanan. Dengan adanya pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatra Utara.
“Birokrasi yang berdampak dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien,” lanjut Anas.