Pengamat Politik Sayangkan Integritas Pimpinan KPU
- kemarin
SEMARANG, KOMPAS.TV - Maraknya berita mengenai pelanggaran kode etik oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, membuat salah satu pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip) angkat bicara. Nur Hidayat Sardini mengaku menyayangkan adanya pelanggaran.
Ia menyebut KPU sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas perlu dibenahi ulang. Selain itu, kesalahan pelanggaran kode etik terkait asusila tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Namun, hal ini juga perlu dilihat secara menyeluruh dari setiap elemen pendukungnya mengenai mengapa ini bisa sampai terjadi.
"Kasus ini menjadi pelajaran. Dari sisi teknik, keputusan itu juga seharusnya ada pertanggungjawaban di luar ketua, karena ketua itu memiliki primus inter pares, orang pertama dan utama di suatu organisasi. Itu yang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) tidak nampak untuk membahas itu," ujar Nur Hidayat Sardini.
Selebihnya, Nur Hidayat Sardi menyerahkan kasus ini kepada mekanis yang sudah ada.
#ketuakpuri #kasusasusila #hasyimasy'ari
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/520701/pengamat-politik-sayangkan-integritas-pimpinan-kpu
Ia menyebut KPU sebagai lembaga yang seharusnya menjaga integritas perlu dibenahi ulang. Selain itu, kesalahan pelanggaran kode etik terkait asusila tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Namun, hal ini juga perlu dilihat secara menyeluruh dari setiap elemen pendukungnya mengenai mengapa ini bisa sampai terjadi.
"Kasus ini menjadi pelajaran. Dari sisi teknik, keputusan itu juga seharusnya ada pertanggungjawaban di luar ketua, karena ketua itu memiliki primus inter pares, orang pertama dan utama di suatu organisasi. Itu yang DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) tidak nampak untuk membahas itu," ujar Nur Hidayat Sardini.
Selebihnya, Nur Hidayat Sardi menyerahkan kasus ini kepada mekanis yang sudah ada.
#ketuakpuri #kasusasusila #hasyimasy'ari
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/regional/520701/pengamat-politik-sayangkan-integritas-pimpinan-kpu