Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana menyatakan sikap yang sama yaitu menolak adanya Tapera.
"Tapera itu kebijakan yang kurang logis, 2,5 - 3 persen buat beli rumah bisa menghabiskan bertahun-tahun. Ya hitung aja 150 tahun itu belum tentu selesai, jadi itu tidak logis malah menambah beban bagi para buruh/pekerja", ucap Huda usai aksi kepada wartawan.
Lanjut Huda menuturkan bahwa pemerintah saat ini seharusnya fokus untuk menyediakan lahan-lahan atau kawasan siap bangun (lingkungan siap bangun).
Adapun terkait korban pengeroyokan sebanyak 8 aparat kepolisian dan security, pihaknya akan bertanggung-jawab atas kejadian yang menimpa salah satu mahasiswa yang tergabung dalam massa tersebut.
Huda menduga insiden tersebut tanpa kesengajaan yang dilakukan sejumlah aparat kepada mahasiswa.
"Tapera itu kebijakan yang kurang logis, 2,5 - 3 persen buat beli rumah bisa menghabiskan bertahun-tahun. Ya hitung aja 150 tahun itu belum tentu selesai, jadi itu tidak logis malah menambah beban bagi para buruh/pekerja", ucap Huda usai aksi kepada wartawan.
Lanjut Huda menuturkan bahwa pemerintah saat ini seharusnya fokus untuk menyediakan lahan-lahan atau kawasan siap bangun (lingkungan siap bangun).
Adapun terkait korban pengeroyokan sebanyak 8 aparat kepolisian dan security, pihaknya akan bertanggung-jawab atas kejadian yang menimpa salah satu mahasiswa yang tergabung dalam massa tersebut.
Huda menduga insiden tersebut tanpa kesengajaan yang dilakukan sejumlah aparat kepada mahasiswa.
Category
🗞
Berita