Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Akhirnya Diresmikan Presiden Jokowi di Istana Negara
- bulan lalu
Pada hari Rabu, Presiden Joko Widodo meresmikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah yang diadakan di Istana Negara.
Acara ini menekankan pentingnya peran pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pengawasan harus berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur. Hal ini bertujuan agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jokowi juga menyebut pentingnya pengawasan untuk menghindari ketidakefisienan dan memastikan bahwa anggaran belanja negara dan daerah digunakan secara produktif.
Presiden mengungkapkan bahwa laporan BPKP menunjukkan masih banyak program yang tidak optimal dalam mencapai sasaran pembangunan.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan BPKP untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan ketat, termasuk memprioritaskan anggaran perlindungan sosial di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Acara ini menekankan pentingnya peran pengawasan intern yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pengawasan harus berorientasi pada hasil, bukan hanya prosedur. Hal ini bertujuan agar setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jokowi juga menyebut pentingnya pengawasan untuk menghindari ketidakefisienan dan memastikan bahwa anggaran belanja negara dan daerah digunakan secara produktif.
Presiden mengungkapkan bahwa laporan BPKP menunjukkan masih banyak program yang tidak optimal dalam mencapai sasaran pembangunan.
Oleh karena itu, ia menginstruksikan BPKP untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan ketat, termasuk memprioritaskan anggaran perlindungan sosial di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.
Jokowi Resmikan Rakornas Pengawasan Intern: Fokus pada Pencegahan dan Efisiensi Pemerintah
BogorHallo
Jokowi Resmikan Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah, Istina Negara, 22 mei 2024
dkliknews