KOMPAS.TV - Isu politik dinasti makin jadi sorotan ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi terhadap pasal dalam UU Pemilu yang mengatur tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

Syarat usia minimal capres-cawapres yaitu 40 tahun, tetapi orang yang belum 40 tahun bisa maju selama berpengalaman jadi kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. MK bahkan disebut-sebut sebagai 'Mahkamah Keluarga', karena Ketua MK Anwar Usman adalah paman Gibran.

Fahri Hamzah mengatakan, politik dinasti merupakan pemberian kekuasaan secara langsung karena garis keturunan. Sementara di Indonesia, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilihan umum (pemilu). "Ini enggak ada pewarisan karena darah. Ini adalah pewarisan kekuasaan melalui pemilu, belum tentu menang,"

Ia lantas menyinggung langkah politik yang pernah dilakukan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla dan Wakil Presiden Maruf Amin. Keduanya disebut pernah mendorong keluarganya untuk mengikuti pemilu.

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/455759/fahri-hamzah-saya-dengan-hakim-mk-satu-kampung-dia-hakim-agama-yang-lurus-satu-meja