Mengapa Menteri dari Parpol Terjerat Korupsi? | ROSI
JAKARTA, KOMPAS.TV - Praktisi hukum senior, Todung Mulya Lubis mengatakan Indonesia tidak pernah membentuk zaken kabinet atau kabinet dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi partai politik tertentu. Maka, saat ini formasi kabinet sebagian besar diisi oleh tokoh-tokoh dari parpol yang berkuasa.
Menurut Mulya, biaya politik yang besar untuk Pemilu atau bahkan membayar utang-utang saat Pemilu berimbas pada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka, penyelewengan jabatan ini tidak hanya semata-mata bertujuan memperkaya diri sendiri, melainkan untuk membiayai roda dari masing-masing partai politik.
Sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ada mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diadili karena terjerat kasus korupsi.
Todung Mulya Lubis mengatakan Presiden Joko Widodo masih memiliki waktu untuk membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi, paling tidak hingga Oktober 2024 mendatang. Momen ini sekaligus diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan bersinergi dengan Kepolisian hingga Kejaksaan Agung untuk menjadi kekuatan dalam upaya nyata. Mulya mengatakan Presiden bisa memanggil masing-masing pimpinan institusi penegak hukum.
Selain itu jika ada kasus serupa yang menimpa pimpinan lembaga antikorupsi ini, maka presiden harus bertindak tegas dan tidak boleh mendiamkan dugaan kasus pemerasan tersebut. Setidaknya, pimpinan KPK yang diduga memeras Mentan Syahrul Yasin Limpo itu dinonaktifkan dan diinvestigasi. Apabila nantinya ditemukan bukti-bukti maka bisa diproses dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selengkapnya simak dialog Rosianna Silalahi bersama praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis dalam ROSI eps. Syahrul Yasin Limpo, Misteri Rp30 Miliar dan Dugaan Pemerasan. Saksikan di kanal youtube KompasTV.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/450254/mengapa-menteri-dari-parpol-terjerat-korupsi-rosi
Menurut Mulya, biaya politik yang besar untuk Pemilu atau bahkan membayar utang-utang saat Pemilu berimbas pada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Maka, penyelewengan jabatan ini tidak hanya semata-mata bertujuan memperkaya diri sendiri, melainkan untuk membiayai roda dari masing-masing partai politik.
Sebelumnya di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo ada mantan Menteri Sosial Idrus Marham, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diadili karena terjerat kasus korupsi.
Todung Mulya Lubis mengatakan Presiden Joko Widodo masih memiliki waktu untuk membenahi Komisi Pemberantasan Korupsi, paling tidak hingga Oktober 2024 mendatang. Momen ini sekaligus diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.
Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan sendiri oleh KPK, melainkan bersinergi dengan Kepolisian hingga Kejaksaan Agung untuk menjadi kekuatan dalam upaya nyata. Mulya mengatakan Presiden bisa memanggil masing-masing pimpinan institusi penegak hukum.
Selain itu jika ada kasus serupa yang menimpa pimpinan lembaga antikorupsi ini, maka presiden harus bertindak tegas dan tidak boleh mendiamkan dugaan kasus pemerasan tersebut. Setidaknya, pimpinan KPK yang diduga memeras Mentan Syahrul Yasin Limpo itu dinonaktifkan dan diinvestigasi. Apabila nantinya ditemukan bukti-bukti maka bisa diproses dan dipertanggungjawabkan secara hukum.
Selengkapnya simak dialog Rosianna Silalahi bersama praktisi hukum senior Todung Mulya Lubis dalam ROSI eps. Syahrul Yasin Limpo, Misteri Rp30 Miliar dan Dugaan Pemerasan. Saksikan di kanal youtube KompasTV.
Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/450254/mengapa-menteri-dari-parpol-terjerat-korupsi-rosi
Category
š
News