Sri Mulyani Akan Segera Cairkan Anggaran Tol Bocimi Cibadak-Sukabumi Barat
- 8 bulan yang lalu
Pembangunan Tol Bocimi seksi III (Cibadak-Sukabumi Barat/Cibolang) dipastikan akan digarap oleh PT Hutama Karya dengan menggunakan anggaran Penyertaan Modal Negara sebesar Rp3 Triliun.
Dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin, 2 Oktober 2023 telah mensepakati pemberian Penyertaan Modal Negara Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023.
Disebutkan, Penyertaan Modal Negara Tunai yang salah satunya diberikan kepada BUMN sektor konstruksi yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28.884 Miliar diantaranya untuk penyelesaian proyek infrastruktur diantaranya Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
"Kami sesuai dengan praktik yang selama ini sudah kita establish", "seluruh PMN Tunai ini harus disertai Key Performance Indicators dam kontrak kinerja dari manajemen". "Jadi, pencairan PMN tidak dilakukan secara gelondongan, namun harus sesuai dengan KPI dan harus ada kontrak kinerja yang akan dimonitor oleh manajemen dan kemudian melaporkan secara berkala," jelas Menkeu.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie saat membacakan kesimpulan Rapat menyampaikan menyetujui penambahan Penyertaan Modal Negara kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara.
"Komisi XI DPR RI menyetujui Pemerintah melaksanakan PMN Tunai dan Non Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2024," ujarnya.
Dalam Rapat Kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin, 2 Oktober 2023 telah mensepakati pemberian Penyertaan Modal Negara Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023.
Disebutkan, Penyertaan Modal Negara Tunai yang salah satunya diberikan kepada BUMN sektor konstruksi yaitu PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28.884 Miliar diantaranya untuk penyelesaian proyek infrastruktur diantaranya Jalan Tol Trans Sumatera, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi.
"Kami sesuai dengan praktik yang selama ini sudah kita establish", "seluruh PMN Tunai ini harus disertai Key Performance Indicators dam kontrak kinerja dari manajemen". "Jadi, pencairan PMN tidak dilakukan secara gelondongan, namun harus sesuai dengan KPI dan harus ada kontrak kinerja yang akan dimonitor oleh manajemen dan kemudian melaporkan secara berkala," jelas Menkeu.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie saat membacakan kesimpulan Rapat menyampaikan menyetujui penambahan Penyertaan Modal Negara kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara.
"Komisi XI DPR RI menyetujui Pemerintah melaksanakan PMN Tunai dan Non Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2023 dan PMN Tunai pada APBN Tahun Anggaran 2024," ujarnya.