Ketua BEM UI Blak-Blakan Minta Presiden Jokowi untuk Mundur dari Jabatan Secara Baik-Baik atau Berdarah-Darah
- tahun lalu
Ketua BEM Universitas Indonesia yakni Melki Sedek Huang dalam sebuah unggahan video di YouTube, menyerukan kepada Presiden Jokowi agar mengundurkan diri dari jabatan Kepala Negara lantaran penurunan kualitas demokrasi. Ketua BEM UI tersebut bahkan menawarkan dua opsi kepada Presiden Jokowi, yakni secara baik-baik atau dengan berdarah-darah.
Dalam sebuah podcast di Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang membahas mengenai penurunan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut Melki, masyarakat semakin tidak puas dengan penurunan kualitas demokrasi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Salah satu contohnya adalah melalui sejuta surat maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Surat maklumat tersebut mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan pembunuhan terhadap demokrasi dan antikorupsi.
Terkait dengan sejuta surat maklumat yang telah dikirimkan, Melki menekankan pentingnya Presiden Jokowi memberikan respons dan memberikan solusi yang jelas terhadap isu-isu yang disoroti dalam surat maklumat tersebut.
Melki kemudian mengatakan bahwa pada tahun ke-10 atau tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi, ia menawarkan dua pilihan kepada Jokowi, yakni mengakhiri jabatannya secara baik-baik atau dengan berdarah-darah.
Pada kesempatan tersebut, Melki juga menyampaikan pendapatnya bahwa Jokowi dianggap sebagai sosok yang menimbulkan rasa takut bagi para anak muda untuk bersuara. Tidak hanya itu, Melki menuding bahwa pemerintah telah dengan sengaja memelihara para pendengung atau buzzer yang sering menyebabkan keributan di media sosial.
Menurut Melki, para buzzer bahkan memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi para pendengung tersebut.
Melki mengatakan bahwa pemerintah sengaja memelihara para buzzer dengan tujuan menciptakan kekacauan informasi yang pada akhirnya membuat masyarakat sulit membedakan antara argumen yang didasarkan pada fakta dan berita palsu atau hoaks.
Dengan adanya pemeliharaan para buzzer ini, tugas-tugas dari Kantor Staf Presiden menjadi terabaikan. Seharusnya lembaga ini berfungsi untuk merespons semua kritik yang disampaikan oleh masyarakat, namun di era pemerintahan Jokowi, kritik-kritik tersebut malah dijawab melalui para pendengung.
Lantas potongan video Ketua BEM UI tersebut saat ini mendapat berbagai reaksi dari publik. Banyak kritik yang ditujukan kepada Melki dari warganet yang meminta agar ia menyampaikan kritik dengan lebih sopan.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Melki mengungkapkan bahwa akun Twitter pribadinya pernah diretas. Peretasan tersebut terjadi setelah akun Twitter BEM UI mengunggah kritik terhadap Presiden Jokowi. Dalam postingan tersebut, BEM UI menyoroti sikap "cawe-cawe" Jokowi dan menyatakan bahwa Presiden Jokowi bukan lagi milik rakyat, tetapi lebih terkait dengan partai politik.
Menurut pandangan BEM UI, Jokowi telah secara terbuka menunjukkan sikap yang tidak netral dalam bebera
Dalam sebuah podcast di Youtube Abraham Samad SPEAK UP, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang membahas mengenai penurunan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurut Melki, masyarakat semakin tidak puas dengan penurunan kualitas demokrasi dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Salah satu contohnya adalah melalui sejuta surat maklumat yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Surat maklumat tersebut mendesak Presiden Jokowi untuk menghentikan pembunuhan terhadap demokrasi dan antikorupsi.
Terkait dengan sejuta surat maklumat yang telah dikirimkan, Melki menekankan pentingnya Presiden Jokowi memberikan respons dan memberikan solusi yang jelas terhadap isu-isu yang disoroti dalam surat maklumat tersebut.
Melki kemudian mengatakan bahwa pada tahun ke-10 atau tahun terakhir masa jabatan Presiden Jokowi, ia menawarkan dua pilihan kepada Jokowi, yakni mengakhiri jabatannya secara baik-baik atau dengan berdarah-darah.
Pada kesempatan tersebut, Melki juga menyampaikan pendapatnya bahwa Jokowi dianggap sebagai sosok yang menimbulkan rasa takut bagi para anak muda untuk bersuara. Tidak hanya itu, Melki menuding bahwa pemerintah telah dengan sengaja memelihara para pendengung atau buzzer yang sering menyebabkan keributan di media sosial.
Menurut Melki, para buzzer bahkan memiliki anggaran yang cukup besar. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci jumlah anggaran yang diperuntukkan bagi para pendengung tersebut.
Melki mengatakan bahwa pemerintah sengaja memelihara para buzzer dengan tujuan menciptakan kekacauan informasi yang pada akhirnya membuat masyarakat sulit membedakan antara argumen yang didasarkan pada fakta dan berita palsu atau hoaks.
Dengan adanya pemeliharaan para buzzer ini, tugas-tugas dari Kantor Staf Presiden menjadi terabaikan. Seharusnya lembaga ini berfungsi untuk merespons semua kritik yang disampaikan oleh masyarakat, namun di era pemerintahan Jokowi, kritik-kritik tersebut malah dijawab melalui para pendengung.
Lantas potongan video Ketua BEM UI tersebut saat ini mendapat berbagai reaksi dari publik. Banyak kritik yang ditujukan kepada Melki dari warganet yang meminta agar ia menyampaikan kritik dengan lebih sopan.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Melki mengungkapkan bahwa akun Twitter pribadinya pernah diretas. Peretasan tersebut terjadi setelah akun Twitter BEM UI mengunggah kritik terhadap Presiden Jokowi. Dalam postingan tersebut, BEM UI menyoroti sikap "cawe-cawe" Jokowi dan menyatakan bahwa Presiden Jokowi bukan lagi milik rakyat, tetapi lebih terkait dengan partai politik.
Menurut pandangan BEM UI, Jokowi telah secara terbuka menunjukkan sikap yang tidak netral dalam bebera