Reaksi Publik Soal Pemblokiran WhatsApp Cs, Apa Alternatifnya? | Katadata Indonesia
- 2 tahun yang lalu
Dalam keterangan pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan tidak takut memblokir WhatsApp hingga Twitter apabila mereka belum juga terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat di Indonesia.
Pemerintah menilai pendaftaran PSE, membuat adanya kontrol langsung dari pemerintah terhadap aplikasi yang bisa merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun bisa melakukan tindakan lebih cepat, tanpa harus tergantung dari pengelola layanan.
Namun, reaksi publik justru menyayangkan dengan kebijakan pemerintah ini bisa menyulitkan mereka dalam kegiatan sehari-hari.
"Kalau untuk pemblokiran tidak setuju ya, karena sudah masuk ranah keseharian kita. Akan sulit juga buat kita. Bahkan juga masuk ke ranah pekerjaan," ujar Ryan, pekerja di wilayah Jakarta Pusat.
"Pemerintah sudah menyediakan layanan terbaru ga? Kalaupun diblokir pasti butuh waktu untuk transisi ke aplikasi penggantinya. Jadi ya jangan dulu," tambah Levy, warga asal Jakarta.
Begitu juga dengan publik di media sosial yang beramai-ramai memprotes melalui hashtag #ProtesNetizen hingga #BlokirKominfo. Mereka takut akan pengendalian kebebasan berpendapat di ranah digital.
Bagi Kominfo banyak alternatif platform lain yang bisa digunakan masyarakat. Bahkan membuka peluang bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk mengisi kekosongan, menyediakan aplikasi atau layanan alternatif.
======================================================
Mulai Sekarang #KalauBicaraPakaiData
Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia.
Official Website : https://katadata.co.id/
Youtube : https://www.youtube.com/c/KatadataIndonesia
Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid
Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid
Pemerintah menilai pendaftaran PSE, membuat adanya kontrol langsung dari pemerintah terhadap aplikasi yang bisa merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah pun bisa melakukan tindakan lebih cepat, tanpa harus tergantung dari pengelola layanan.
Namun, reaksi publik justru menyayangkan dengan kebijakan pemerintah ini bisa menyulitkan mereka dalam kegiatan sehari-hari.
"Kalau untuk pemblokiran tidak setuju ya, karena sudah masuk ranah keseharian kita. Akan sulit juga buat kita. Bahkan juga masuk ke ranah pekerjaan," ujar Ryan, pekerja di wilayah Jakarta Pusat.
"Pemerintah sudah menyediakan layanan terbaru ga? Kalaupun diblokir pasti butuh waktu untuk transisi ke aplikasi penggantinya. Jadi ya jangan dulu," tambah Levy, warga asal Jakarta.
Begitu juga dengan publik di media sosial yang beramai-ramai memprotes melalui hashtag #ProtesNetizen hingga #BlokirKominfo. Mereka takut akan pengendalian kebebasan berpendapat di ranah digital.
Bagi Kominfo banyak alternatif platform lain yang bisa digunakan masyarakat. Bahkan membuka peluang bagi pengembang aplikasi Indonesia untuk mengisi kekosongan, menyediakan aplikasi atau layanan alternatif.
======================================================
Mulai Sekarang #KalauBicaraPakaiData
Pantau dan Subscribe Katadata Indonesia.
Official Website : https://katadata.co.id/
Youtube : https://www.youtube.com/c/KatadataIndonesia
Instagram : https://www.instagram.com/katadatacoid
Facebook : https://www.facebook.com/katadatacoid