Fraksi PDIP : Rencana Pemindahan Pusat Pemerintah Kabupaten Jember Tidak Tepat
- 3 tahun yang lalu
JEMBER, KOMPAS.TV - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jember Jawa Timur mengkritisi rencana Bupati Hendy Siswanto yang memusatkan Pemerintahan Kabupaten Jember di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang. Pasalnya pemindahan dapat menelan anggaran besar di tengah sulitnya ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.
Rencana pemindahan dan pemusatan pemerintahan Kabupaten Jember di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang mendapat kritik dari fraksi PDIP Jember. Kritik disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di kantor DPC PDIP pada Jumat siang (19/03/2021).
Perwakilan PDIP Jember, Widarto mengatakan bahwa pemindahan kantor pemerintah di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi covid-19 merupakan langkah yang kurang tepat dan secara etika dapat melukai hati rakyat.
Selain memakan anggaran besar, pemindahan kantor pemerintahan juga melanggar aturan, seperti belum dibuatnya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan diundangkannya rencana detail tata ruang atau RDTR.
PDIP menyarankan pemerintah fokus pada pembangunan berdasarkan prioritas RAPBD tahun 2021, seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan penanganan covid-19.
Sebelumnya, rencana pemindahan pusat pemerintahan disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto pada saat serah terima jabatan di gedung DPRD Jember, yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
#Jember #PDIP #Bupati
Rencana pemindahan dan pemusatan pemerintahan Kabupaten Jember di Kelurahan Bintoro Kecamatan Patrang mendapat kritik dari fraksi PDIP Jember. Kritik disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di kantor DPC PDIP pada Jumat siang (19/03/2021).
Perwakilan PDIP Jember, Widarto mengatakan bahwa pemindahan kantor pemerintah di tengah sulitnya ekonomi akibat pandemi covid-19 merupakan langkah yang kurang tepat dan secara etika dapat melukai hati rakyat.
Selain memakan anggaran besar, pemindahan kantor pemerintahan juga melanggar aturan, seperti belum dibuatnya rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, perubahan rencana tata ruang wilayah atau RTRW dan diundangkannya rencana detail tata ruang atau RDTR.
PDIP menyarankan pemerintah fokus pada pembangunan berdasarkan prioritas RAPBD tahun 2021, seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian dan penanganan covid-19.
Sebelumnya, rencana pemindahan pusat pemerintahan disampaikan Bupati Jember Hendy Siswanto pada saat serah terima jabatan di gedung DPRD Jember, yang dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
#Jember #PDIP #Bupati