Jokowi Divaksin, Efeknya Hanya Turunkan 2% Penolakan Masyarakat Terhadap Vaksin
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Hasil survey Indikator Politik Indonesia mengatakan, pengaruh dari vaksinasi Presiden Joko Widodo tidak terlalu besar.
Direktur Eksekutif Indikator mengatakan, vaksinasi Presiden menurunkan angka penolakan masyarakat terhadap vaksin sebesar hanya 2%.
"Survey kami di Bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi efeknya hanya 2%. Menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia", ungkap Burhanuddin saat memberikan hasil survey (20/2).
Ia menambahkan, pada bulan Desember atau sebelum Presiden divaksinasi Covid-19, jumlah masyarakat yang menolak untuk divaksin adalah 43% dari total orang yang akan divaksin.
Pada survey yang dilakukan pada 1-3 Februari lalu atau usai vaksinasi Presiden Jokowi, angka penolakan vaksin Covid-19 ternyata tidak turun signifikan, yakni hanya 2%.
Menurut Burhanuddin, jumlah 41% yang tidak mau divaksin tersebut bukanlah angka yang kecil.
Apalagi setelah Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menjalani vaksinasi dan disiarkan secara umum.
"41% di Bulan Februari ini bukan angka yang kecil. Meskipun surveynya dilakukan setelah Presiden sendiri menjadi orang yang divaksin, itu masih banyak orang yang tidak bersedia", tambahnya.
Pemerintah memiliki PR besar untuk mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat demi menciptakan herd immunity.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah persuasif demi meyakinkan masyarakat agar bersedia untuk divaksin.
Direktur Eksekutif Indikator mengatakan, vaksinasi Presiden menurunkan angka penolakan masyarakat terhadap vaksin sebesar hanya 2%.
"Survey kami di Bulan Desember yang tidak bersedia atau sangat tidak bersedia 43%. Jadi turun hanya 2%. Efek Presiden Jokowi ada, tetapi efeknya hanya 2%. Menurunkan mereka yang awalnya tidak bersedia menjadi bersedia", ungkap Burhanuddin saat memberikan hasil survey (20/2).
Ia menambahkan, pada bulan Desember atau sebelum Presiden divaksinasi Covid-19, jumlah masyarakat yang menolak untuk divaksin adalah 43% dari total orang yang akan divaksin.
Pada survey yang dilakukan pada 1-3 Februari lalu atau usai vaksinasi Presiden Jokowi, angka penolakan vaksin Covid-19 ternyata tidak turun signifikan, yakni hanya 2%.
Menurut Burhanuddin, jumlah 41% yang tidak mau divaksin tersebut bukanlah angka yang kecil.
Apalagi setelah Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menjalani vaksinasi dan disiarkan secara umum.
"41% di Bulan Februari ini bukan angka yang kecil. Meskipun surveynya dilakukan setelah Presiden sendiri menjadi orang yang divaksin, itu masih banyak orang yang tidak bersedia", tambahnya.
Pemerintah memiliki PR besar untuk mensosialisasikan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat demi menciptakan herd immunity.
Oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah persuasif demi meyakinkan masyarakat agar bersedia untuk divaksin.