Jusuf Kalla Pertanyakan Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi
KompasTV
4,055 pengikut
3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV - Tugas khusus buat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan usulan merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah jawaban Presiden atas kritik terhadap sulitnya mengkritik pemerintah di masa Joko Widodo memerintah.
Yang dijawab Jokowi adalah kritik dari mantan pasangannya, Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla yang menilai check and balance dalam pemerintahan saat ini tak optimal.
Kritik Jusuf Kalla, Wakil Presiden 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019 yang dilontarkan Jumat pekan lalu (12/02/2021) akhirnya berbuah tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Di forum rapat pimpinan TNI dan Polri pada Senin kemarin (15/02/2021), Jokowi menyampaikan tugas khusus buat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mengusulkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ini adalah tanggapan setelah segala perdebatan terjadi di ruang publik atas ketakutan masyarakat dalam mengkritik pemerintah.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengonfirmasi adanya ketakutan masyarakat tersebut lewat survei yang dilakukannya pada September 2019. Di masa itu, Jokowi masih dalam periode pertama berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Survei ini berbanding lurus dengan laporan Indeks Demokrasi sejumlah lembaga think tank politik dan ekonomi luar negeri pada 2021, seperti Freedom House dan Economic Intelligence Unit.
Yang dijawab Jokowi adalah kritik dari mantan pasangannya, Wakil Presiden 2014-2019 Jusuf Kalla yang menilai check and balance dalam pemerintahan saat ini tak optimal.
Kritik Jusuf Kalla, Wakil Presiden 2004 hingga 2009 dan 2014 hingga 2019 yang dilontarkan Jumat pekan lalu (12/02/2021) akhirnya berbuah tanggapan langsung dari Presiden Joko Widodo. Di forum rapat pimpinan TNI dan Polri pada Senin kemarin (15/02/2021), Jokowi menyampaikan tugas khusus buat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan mengusulkan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ini adalah tanggapan setelah segala perdebatan terjadi di ruang publik atas ketakutan masyarakat dalam mengkritik pemerintah.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengonfirmasi adanya ketakutan masyarakat tersebut lewat survei yang dilakukannya pada September 2019. Di masa itu, Jokowi masih dalam periode pertama berpasangan dengan Jusuf Kalla.
Survei ini berbanding lurus dengan laporan Indeks Demokrasi sejumlah lembaga think tank politik dan ekonomi luar negeri pada 2021, seperti Freedom House dan Economic Intelligence Unit.