Tak Terima Kudeta Partai Disebut Masalah Internal, Ini Kata Demokrat
- 3 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPAS.TV Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tak terima jika permasalahan kudeta partai disebut masalah internal.
Menurutnya, gerakan pengambilalihan kekuasaan tersebut tak hanya dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal.
"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan yang melakukan GPKPD bukan hanya segelintir kader dan eks kader, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko", kata Riefky saat memberikan keterangan pers (5/2).
Ia menilai, gerakan untuk mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat adalah tindakan nyata.
Menurutnya, keterlibatan Moeldoko tak hanya sekedar mendukung soal kudeta Partai Demokrat, tetapi juga berencana mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.
"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan saudara Moeldoko menjadi pemimpin baru", tambahnya.
Riefky menekankan, jika tindakan tersebut dibiarkan, akan mencederai keadilan di negeri.
"Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini", paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno, menolak untuk membalas surat dari Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait rencana kudeta Partai Demokorat.
Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.
Menurutnya, gerakan pengambilalihan kekuasaan tersebut tak hanya dilakukan oleh pihak internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal.
"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan yang melakukan GPKPD bukan hanya segelintir kader dan eks kader, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko", kata Riefky saat memberikan keterangan pers (5/2).
Ia menilai, gerakan untuk mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat adalah tindakan nyata.
Menurutnya, keterlibatan Moeldoko tak hanya sekedar mendukung soal kudeta Partai Demokrat, tetapi juga berencana mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat dari putra sulung SBY, Agus Harimurti Yudhoyono.
"Menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25%, sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan dan saudara Moeldoko menjadi pemimpin baru", tambahnya.
Riefky menekankan, jika tindakan tersebut dibiarkan, akan mencederai keadilan di negeri.
"Jika tindakan saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat mencederai rasa keadilan di negeri ini", paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Mensesneg Pratikno, menolak untuk membalas surat dari Ketua Umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait rencana kudeta Partai Demokorat.
Menurut Jokowi, hal tersebut merupakan masalah internal dari Partai Demokrat.