Soal Iuran BPJS, Ganjar Pranowo: Saya Yakin Keputusan Presiden Tidak Mudah
- 4 tahun yang lalu
SEMARANG, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut berkomentar mengenai naiknya iuran BPJS yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Ganjar menilai, ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Presiden Joko Widodo.
\"Apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah. Saya yakin sekali, pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah,\" ucap Ganjar kepada Kompas.tv pada Kamis (14/5/2020).
Ia berpandangan, BPJS Kesehatan memang tengah membutuhkan suntikan dana untuk bisa terus melayani kebutuhan pasien sekaligus untuk menyehatkan BPJS Kesehatan sebagai perusahaan negara.
Ia pun dengan tegas memberikan masukan untuk BPJS Kesehatan untuk bekerja lebih profesional dan harus mencari inovasi dalam bisnis.
\"Kita harus memaksa BPJS harus lebih profesional. BPJS harus mengubah diri dan harus dikelola secara profesional, dan mesti ada terobosan-terobosan tidak bisa hanya business as usual,\" ungkap Ganjar.
Kebijakan kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.
Ganjar menilai, ini bukanlah keputusan yang mudah bagi Presiden Joko Widodo.
\"Apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah. Saya yakin sekali, pasti Presiden tanda tangan itu tidak mudah,\" ucap Ganjar kepada Kompas.tv pada Kamis (14/5/2020).
Ia berpandangan, BPJS Kesehatan memang tengah membutuhkan suntikan dana untuk bisa terus melayani kebutuhan pasien sekaligus untuk menyehatkan BPJS Kesehatan sebagai perusahaan negara.
Ia pun dengan tegas memberikan masukan untuk BPJS Kesehatan untuk bekerja lebih profesional dan harus mencari inovasi dalam bisnis.
\"Kita harus memaksa BPJS harus lebih profesional. BPJS harus mengubah diri dan harus dikelola secara profesional, dan mesti ada terobosan-terobosan tidak bisa hanya business as usual,\" ungkap Ganjar.
Kebijakan kenaikan iuran baru ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu. Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020.