Mahfud MD: Polemik Papua Bisa Reda Dengan Peningkatan Kesejahteraan
- 4 tahun yang lalu
JAKARTA, KOMPASTV - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum Dan Keamanan Mahfud MD yakin jika polemik yang terjadi di Papua bisa reda dengan percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam pidatonya pada pembukaan rapat koordinasi nasional tentang pengamanan perbatasan negara tahun 2020.
Dalam pidatonya Mahfud membahas ancaman-ancaman yang ada di Indonesia, salah satunya terkait gerakan separatisme dari dalam negeri.
Mahfud bercerita bahwa beberapa waktu lalu mutiara hitam Indonesia, Papua diwarnai aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Meski demikian, pemerintah enggan menggunakan kekerasan. Pemerintah telah sepakat kedepannya mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga Papua adalah jurus paling jitu untuk meredam konflik baik di Papua dan Papua barat.
Hal ini nantinya akan tertuang di dalam instruksi presiden yang akan segera diresmikan.
Inpres ini nantinya akan menggantikan inpres nomor sembilan tahun dua ribu tujuh belas tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang telah habis pada dua ribu sembilan belas lalu.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam pidatonya pada pembukaan rapat koordinasi nasional tentang pengamanan perbatasan negara tahun 2020.
Dalam pidatonya Mahfud membahas ancaman-ancaman yang ada di Indonesia, salah satunya terkait gerakan separatisme dari dalam negeri.
Mahfud bercerita bahwa beberapa waktu lalu mutiara hitam Indonesia, Papua diwarnai aksi penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB.
Meski demikian, pemerintah enggan menggunakan kekerasan. Pemerintah telah sepakat kedepannya mendorong pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan warga Papua adalah jurus paling jitu untuk meredam konflik baik di Papua dan Papua barat.
Hal ini nantinya akan tertuang di dalam instruksi presiden yang akan segera diresmikan.
Inpres ini nantinya akan menggantikan inpres nomor sembilan tahun dua ribu tujuh belas tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat yang telah habis pada dua ribu sembilan belas lalu.