Menteri Desa: Pemberian Opini WTP Merupakan Kerja Kolektif

  • 7 tahun yang lalu
Operasi tangkap tangan KPK, menjaring pejabat di BPK dan Kementerian Desa. Tersangka diduga mengatur opini wajar tanpa pengecualian terkait laporan keuangan. Lantas apakah lazim praktik suap untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo dan Deputi Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran Apung Widadi.