Lampung terima Rp 1,3 Triliun dana BOS dari pusat
- 8 tahun yang lalu
Laporan wartawan Tribun Lampung, Bayu Saputra
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung tahun ini mendapatkan jatah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan ke 6.814 sekolah negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Hery Suliyanto menyebutkan, 6.814 sekolah tersebut meliputi 4.631 SD, 1.296 SMP, dan 887 SMA. Dikatakannya, anggaran dana BOS tersebut merupakan alokasi untuk satu tahun. Rinciannya, Rp 800 ribu untuk siswa SD, Rp 1 juta untuk siswa SMP, dan Rp 1,4 juta untuk siswa SMA/SMK.
"Alhamdulillah, kita dapat dana BOS dari pemerintah pusat Rp 1,378,888,666,666 triliun. Dana BOS ini rencananya langsung dikirim mulai hari ini (kemarin)," kata Hery seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Kadisdik se-Lampung, Senin (1/2/2016).
Hery menjelaskan, dana BOS bagi siswa SMA sederajat baru dianggarkan tahun ini. Dalam rakor tersebut dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) penyerahan dana BOS untuk jenjang SMA/SMK.
Panitia Dana BOS Disdikbud Lampung Wilson mengatakan, proses pencairan dana BOS tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Jika tahun lalu dana BOS langsung dikirim ke rekening sekolah, maka tahun ini ditransfer melalui Biro Keuangan Pemprov Lampung.
”Setelah itu, baru dikirimkan ke seluruh daerah. Kami menargetkan penyaluran BOS selesai dalam waktu tiga hari saja,” ujar Wilson.
Dalam kesempatan itu, Hery menyatakan setuju dengan rencana Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang berniat meratakan pendidikan, khususnya di enam daerah yang memiliki angka partisipasi kasar (APK) rendah. Keenam daerah tersebut yakni Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan.
Sementara menurut Kadisdik Lampung Barat Nukman, Badan Pusat Statistik kerap salah dalam melakukan pendataan, khususnya di bidang pendidikan.
"Mereka itu asal-asalan mendata pendidikan kita. Masa BPS itu mendata usia pendidikan itu kebanyakan yang sudah menua. Sementara usia remaja malah tidak terdata. Kalau sampel itu kan seharusnya seluruh elemen, baik tua maupun muda," katanya.
Nukman mengomentari temuan BPS, dimana Lambar disebut sebagai daerah dengan APK dan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah. Padahal, menurut dia, Pemkab Lambar sangat memprioritaskan pendidikan.
TRIBUNNEWS.COM, BANDAR LAMPUNG - Provinsi Lampung tahun ini mendapatkan jatah dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 triliun. Dana tersebut akan dialokasikan ke 6.814 sekolah negeri maupun swasta.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Hery Suliyanto menyebutkan, 6.814 sekolah tersebut meliputi 4.631 SD, 1.296 SMP, dan 887 SMA. Dikatakannya, anggaran dana BOS tersebut merupakan alokasi untuk satu tahun. Rinciannya, Rp 800 ribu untuk siswa SD, Rp 1 juta untuk siswa SMP, dan Rp 1,4 juta untuk siswa SMA/SMK.
"Alhamdulillah, kita dapat dana BOS dari pemerintah pusat Rp 1,378,888,666,666 triliun. Dana BOS ini rencananya langsung dikirim mulai hari ini (kemarin)," kata Hery seusai menghadiri rapat koordinasi dengan Kadisdik se-Lampung, Senin (1/2/2016).
Hery menjelaskan, dana BOS bagi siswa SMA sederajat baru dianggarkan tahun ini. Dalam rakor tersebut dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) penyerahan dana BOS untuk jenjang SMA/SMK.
Panitia Dana BOS Disdikbud Lampung Wilson mengatakan, proses pencairan dana BOS tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Jika tahun lalu dana BOS langsung dikirim ke rekening sekolah, maka tahun ini ditransfer melalui Biro Keuangan Pemprov Lampung.
”Setelah itu, baru dikirimkan ke seluruh daerah. Kami menargetkan penyaluran BOS selesai dalam waktu tiga hari saja,” ujar Wilson.
Dalam kesempatan itu, Hery menyatakan setuju dengan rencana Gubernur Lampung M Ridho Ficardo yang berniat meratakan pendidikan, khususnya di enam daerah yang memiliki angka partisipasi kasar (APK) rendah. Keenam daerah tersebut yakni Lampung Barat, Pesisir Barat, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan.
Sementara menurut Kadisdik Lampung Barat Nukman, Badan Pusat Statistik kerap salah dalam melakukan pendataan, khususnya di bidang pendidikan.
"Mereka itu asal-asalan mendata pendidikan kita. Masa BPS itu mendata usia pendidikan itu kebanyakan yang sudah menua. Sementara usia remaja malah tidak terdata. Kalau sampel itu kan seharusnya seluruh elemen, baik tua maupun muda," katanya.
Nukman mengomentari temuan BPS, dimana Lambar disebut sebagai daerah dengan APK dan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah. Padahal, menurut dia, Pemkab Lambar sangat memprioritaskan pendidikan.